Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melakukan pembahasan hasil pemeriksaan substantif Indikasi Geografis (IG) yang memutuskan bahwa kelima permohonan tersebut dapat diterima menjadi IG terdaftar pada Selasa, 19 Maret 2024, di Kantor DJKI, Jakarta.
“Tim Ahli IG memutuskan untuk menerbitkan sertifikat bagi kelima permohonan IG tersebut yang diantaranya adalah Rambutan Parakan Tangerang, Tenun Ikat Fehan Malaka, Gambir Simsim Pakpak Bharat, Tenun Sekomandi, dan Kerajinan Gerabah Kasongan Bantul,” ujar Awang Maharijaya selaku ketua Tim Ahli IG.
Ada beberapa faktor yang harus dipenuhi suatu produk untuk dapat didaftarkan sebagai IG, di antaranya memiliki faktor lingkungan, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Jika dalam sebuah produk tidak memenuhi salah satu dari beberapa faktor tersebut, maka produk tersebut tidak dapat didaftarkan menjadi IG.
IG sendiri merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
Tanda yang digunakan sebagai IG dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.
Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kelima produk memenuhi salah satu atau seluruh faktor yang telah ditetapkan sehingga dapat dilakukannya pemeriksaan substantif atas permohonan IG tersebut.
Namun, perlu diingat bahwa IG dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan IG pada suatu barang, sehingga Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) selaku pemilik IG tersebut harus dapat menjaga reputasi, kualitas dan karakteristik dari produk yang mereka miliki.
“Kelima produk ini menjadi yang permohonan pertama yang putuskan menjadi IG terdaftar. Harapannya, kedepannya akan lebih banyak lagi produk-produk yang dapat diputuskan menjadi IG terdaftar,” pungkas Irma Mariana selaku Ketua Tim Kerja Indikasi Geografis. (SAS/AMH)
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menerima audiensi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Timur pada 15 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu bersama Kepala Kanwil Hukum Kaltim Muhammad Ikmal Idrus ini membahas penguatan sinergi dalam penyelesaian sengketa kekayaan intelektual (KI) melalui mediasi di daerah.
Selasa, 15 April 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Webinar Edukasi Kekayaan Intelektual dengan tema Peran Merek untuk Optimalkan Produk Unggulan Wilayah pada Senin, 14 April 2025, di Kantor DJKI.
Senin, 14 April 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menerima audiensi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Hukum) Jawa Tengah pada 10 April 2025 di gedung DJKI. Pada kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu bertemu dengan Kepala Kanwil Hukum Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo dalam rangka koordinasi terkait penguatan tugas dan fungsi kekayaan intelektual (KI) wilayah Jawa Tengah di tahun 2025.
Kamis, 10 April 2025
Selasa, 15 April 2025
Senin, 14 April 2025
Senin, 14 April 2025