Kunjungan Lapangan Mahasiswa Universitas Mercu Buana
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerima Kunjungan Lapangan Mahasiswa Universitas Mercu Buana. Sebanyak 30 (tiga puluh) orang Mahasiswa beserta Dosen pendamping mengikuti kegiatan ini di Ruang Rapat Lantai 8,Gedung DJKI, Rabu (15/11/2017).
Acara ini dibuka oleh Kepala Sub Direktorat (kasubdit) Kerja Sama Dalam Negeri (KSDN), Habibibah dengan didampingi Kepala Seksi (kasi) Kerja Sama Antar Lembaga Non Pemerintah dan Monitoring Konsultan Kekayaan Intelektual, Andi Nugraha serta narasumber dari Pemeriksa Desain Industri, Monika Saly Detri.
Dalam sambutannya, Habibah menyampaikan bahwa masih banyak Perguruan Tinggi di Indonesia yang belum memanfaatkan potensi kekayaan intelektual (KI) secara maksimal, baik itu dibidang Hak Cipta, Paten, Merek dan desain Industri. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesadaran akan KI dikalangan para akademisi.
"Kegiatan kunjungan lapangan seperti ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam pemanfaatan sistem KI bagi kalangan akademisi di Perguruan Tinggi, karena Perguruan Tinggi merupakan sumber dari pada inovator dan kreator," kata Habibah.
Acara ini dibuka oleh Kepala Sub Direktorat (kasubdit) Kerja Sama Dalam Negeri (KSDN), Habibibah dengan didampingi Kepala Seksi (kasi) Kerja Sama Antar Lembaga Non Pemerintah dan Monitoring Konsultan Kekayaan Intelektual, Andi Nugraha serta narasumber dari Pemeriksa Desain Industri, Monika Saly Detri.
Dalam sambutannya, Habibah menyampaikan bahwa masih banyak Perguruan Tinggi di Indonesia yang belum memanfaatkan potensi kekayaan intelektual (KI) secara maksimal, baik itu dibidang Hak Cipta, Paten, Merek dan desain Industri. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesadaran akan KI dikalangan para akademisi.
"Kegiatan kunjungan lapangan seperti ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam pemanfaatan sistem KI bagi kalangan akademisi di Perguruan Tinggi, karena Perguruan Tinggi merupakan sumber dari pada inovator dan kreator," kata Habibah.
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Menkum: Saya Tidak Akan Toleransi Royalti Dibayarkan kepada yang Tidak Berhak
Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan komitmennya untuk memastikan pembayaran royalti musik hanya diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak. Hal itu disampaikan menanggapi perwakilan komunitas dangdut yang menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari pelindungan hak pencipta lagu, mekanisme royalti untuk pertunjukan hajatan, hingga keterlibatan komunitas dangdut dalam pembahasan kebijakan hak cipta nasional.
Jumat, 11 September 2026
DJKI Siapkan Ketelusuran untuk Pastikan Asal Produk Indikasi Geografis
Konsumen ke depan dapat lebih mudah menelusuri asal-usul produk indikasi geografis melalui sistem ketelusuran (traceability) yang tengah disiapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum. Sistem ini dirancang agar informasi mengenai produk dapat diakses melalui QR Code yang terhubung dengan data indikasi geografis.
Kamis, 10 September 2026
Audiensi Dirjen KI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Hermansyah Siregar, dan Direktur Teknologi Informasi KI Chusni Thamrin melakukan audiensi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Asep Kurnia pada 10 September 2026 di Gedung Imigrasi, Jakarta Selatan. Pertemuan ini membahas peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat yang lebih akuntabel dan transparan untuk kedua kementerian.
Kamis, 10 September 2026
TAG TERPOPULER
#Merek #KI Komunal #Paten #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Desain Industri #Penegakan Hukum #KI Umum #DTLST & Rahasia Dagang #Sekretariat #Teknologi Informasi #Kerja Sama & EdukasiLIPUTAN TERBARU
Menkum: Saya Tidak Akan Toleransi Royalti Dibayarkan kepada yang Tidak Berhak
Jumat, 11 September 2026
DJKI Siapkan Ketelusuran untuk Pastikan Asal Produk Indikasi Geografis
Kamis, 10 September 2026
Audiensi Dirjen KI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Kamis, 10 September 2026
