Konsinyering Penghitungan Angka Kredit Pemeriksa Paten, Merek, dan Desain Industri
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyelenggarakan Konsinyering Penghitungan Angka Kredit Pemeriksa Paten, Merek, dan Desain Industri guna meningkatkan percepatan proses penyelesaian permohonan pendaftaran di bidang kekayaan intelektual (KI).
DJKI sebagai unsur pelaksana pelayanan publik di bidang KI (hak cipta, paten, merek, desain industri, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang) berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam memberikan kepastian hukum dengan target menjadi 10 (sepuluh) kantor kekayaan intelektual (KI) terbaik di dunia.
Direktur Jenderal KI (Dirjen KI), Freddy Harris menyampaikan bahwa guna mewujudkan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah srategis, seperti bisnis proses yang dipangkas, sumber daya manusia yang ada perlu didorong agar bekerja lebih produktif dan bekerja secara professional, sehingga proses pemeriksaan diharapkan dapat lebih cepat lagi.
“Semakin cepat proses penyelesaian permohonan akan berdampak pada meningkatnya jumlah permohonan, dan akan berdampak pada meningkatnya jumlah PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang diterima, sehingga secara signifikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa.” ujar Freddy dalam arahannya di Hotel Rancamaya Bogor, Senin (16/07/18).
Menurut Freddy Harris, proses pemeriksaan menjadi sangat penting karena cepat dan lambatnya proses pemeriksaan tergantung pada cepat lambatnya pemeriksaan pada jabatan fungsional Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek dan Pemeriksa Desain Industri dalam memberikan keputusan substantif.
Sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri, DJKI Kemenkumham dalam kesempatan ini membentuk Tim Penilai untuk menilai usul penetapan angka kredit bagi Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri.
“Penilaian dan penetapan angka kredit ini dilakukan dalam dua periode yaitu bulan Januari dan bulan Juli”, ujar Dirjen KI Freddy Harris.
Sebagai informasi bahwa Dirjen KI berwenang dalam menetapkan angka kredit bagi Pemeriksa Madya dan Pemeriksa Utama pada Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek dan Pemeriksa Desain Industri.
Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang berwenang menetapkan angka kredit bagi Pemeriksa Paten Pertama dan Pemeriksa Paten Muda.
Untuk Pemeriksa Merek Penyelia sampai Pemeriksa Merek Muda yang berwenang menetapkan angka kredit adalah Direktur Merek dan Indikasi Geografis.
Sedangkan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri menetapkan angka kredit untuk Pemeriksa Desain Industri Pertama dan Pemeriksa Desain Industri Muda.
DJKI sebagai unsur pelaksana pelayanan publik di bidang KI (hak cipta, paten, merek, desain industri, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang) berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam memberikan kepastian hukum dengan target menjadi 10 (sepuluh) kantor kekayaan intelektual (KI) terbaik di dunia.
Direktur Jenderal KI (Dirjen KI), Freddy Harris menyampaikan bahwa guna mewujudkan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah srategis, seperti bisnis proses yang dipangkas, sumber daya manusia yang ada perlu didorong agar bekerja lebih produktif dan bekerja secara professional, sehingga proses pemeriksaan diharapkan dapat lebih cepat lagi.
“Semakin cepat proses penyelesaian permohonan akan berdampak pada meningkatnya jumlah permohonan, dan akan berdampak pada meningkatnya jumlah PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang diterima, sehingga secara signifikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa.” ujar Freddy dalam arahannya di Hotel Rancamaya Bogor, Senin (16/07/18).
Menurut Freddy Harris, proses pemeriksaan menjadi sangat penting karena cepat dan lambatnya proses pemeriksaan tergantung pada cepat lambatnya pemeriksaan pada jabatan fungsional Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek dan Pemeriksa Desain Industri dalam memberikan keputusan substantif.
Sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri, DJKI Kemenkumham dalam kesempatan ini membentuk Tim Penilai untuk menilai usul penetapan angka kredit bagi Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri.
“Penilaian dan penetapan angka kredit ini dilakukan dalam dua periode yaitu bulan Januari dan bulan Juli”, ujar Dirjen KI Freddy Harris.
Sebagai informasi bahwa Dirjen KI berwenang dalam menetapkan angka kredit bagi Pemeriksa Madya dan Pemeriksa Utama pada Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek dan Pemeriksa Desain Industri.
Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang berwenang menetapkan angka kredit bagi Pemeriksa Paten Pertama dan Pemeriksa Paten Muda.
Untuk Pemeriksa Merek Penyelia sampai Pemeriksa Merek Muda yang berwenang menetapkan angka kredit adalah Direktur Merek dan Indikasi Geografis.
Sedangkan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri menetapkan angka kredit untuk Pemeriksa Desain Industri Pertama dan Pemeriksa Desain Industri Muda.
LIPUTAN TERKAIT
IP Talks Bahas Paten Granted: Hak, Kewajiban, dan Risiko yang Kerap Terlupakan
Seri webinar IP Talks kembali digelar dengan mengangkat tema “Paten Granted: Hak, Kewajiban & Risiko yang Sering Terlupakan” pada Kamis, 12 Februari 2026 melalui daring. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemegang paten dan pelaku usaha bahwa paten tidak berhenti pada tahap pemberian, melainkan menuntut komitmen berkelanjutan dalam pemeliharaannya.
Kamis, 12 Februari 2026
DJKI dan Pemkot Depok Siap Hadirkan Layanan KI Terpadu
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok membahas rencana integrasi layanan Kekayaan Intelektual (KI) melalui skema one stop service di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Depok. Inisiatif ini bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah akses layanan KI bagi masyarakat.
Rabu, 11 Februari 2026
Begini Cara Daftarin Desain Industri Kamu, Jangan Sampai Salah ya!
Desain Industri merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai strategis bagi pelaku usaha dan juga desainer. Melalui pendaftaran Desain Industri, pemohon dapat memperoleh hak eksklusif atas tampilan visual suatu produk, yang tidak hanya dapat melindungi produk tersebut dari peniruan dan penggunaan tanpa izin oleh pihak lain tetapi juga memungkinkan pemohon mendapat nilai ekonomis dari lisensi.
Kamis, 5 Februari 2026
