Komisi Banding Paten Sidangkan Dua Permohonan Banding Paten
Jakarta - Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) memutuskan menerima permohonan banding atas penolakan permohonan paten dari Rai Strategic Holdings, Inc. dan menolak permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi dan klaim dari Paten yang diajukan oleh Suntory Holdings Limited melalui sidang terbuka di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Selasa, 6 Februari 2024.
Dalam sidang yang pertama, Ketua Majelis Banding Paten Hotman Torgatorop menyatakan bahwa klaim 1 s.d. 33 pada permohonan paten dengan nomor P00201608801 dengan judul “Sistem Pengantaran Aerosol Bertenaga Listrik” bersifat baru, memiliki langkah inventif dan dapat diterapkan di industri.
“Berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten memutuskan menerima klaim 1 sampai dengan klaim 30 dari permohonan banding nomor registrasi 07/KBP/IV/2022 sebagaimana terlampir dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini,” terang Hotman.
Lebih lanjut, Hotman menyampaikan hasil putusan Majelis Banding Paten kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan sertifikat patennya.
Selanjutnya dalam sidang yang kedua, Ketua Majelis Banding Paten Muhamad Sahlan memutuskan untuk menolak permohonan banding dengan nomor registrasi 17/KBP/XI/2022 terhadap koreksi atas deskripsi, klaim 2, klaim 3, dan klaim 4 dari paten nomor IDP000082476 dengan judul “Metode untuk Menyalut Prabentuk untuk Botol Plastik”.
“Majelis menilai koreksi yang diajukan oleh pemohon mengubah ruang lingkup paten karena polietilena dan poliester yang digunakan sebagai zat penyalut penambat adalah senyawa yang berbeda, sehingga perubahan ruang lingkup paten bukan merupakan objek banding terhadap koreksi atas klaim paten,” jelas Sahlan.
Pihaknya menambahkan Majelis Banding berkesimpulan permohonan banding tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
“Majelis Banding meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan ini melalui media elektronik dan/atau non elektronik,” pungkas Sahlan. (daw/ef)
TAGS
#PatenLIPUTAN TERKAIT
IP Talks Bahas Paten Granted: Hak, Kewajiban, dan Risiko yang Kerap Terlupakan
Seri webinar IP Talks kembali digelar dengan mengangkat tema “Paten Granted: Hak, Kewajiban & Risiko yang Sering Terlupakan” pada Kamis, 12 Februari 2026 melalui daring. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemegang paten dan pelaku usaha bahwa paten tidak berhenti pada tahap pemberian, melainkan menuntut komitmen berkelanjutan dalam pemeliharaannya.
Kamis, 12 Februari 2026
DJKI dan Pemkot Depok Siap Hadirkan Layanan KI Terpadu
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok membahas rencana integrasi layanan Kekayaan Intelektual (KI) melalui skema one stop service di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Depok. Inisiatif ini bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah akses layanan KI bagi masyarakat.
Rabu, 11 Februari 2026
Begini Cara Daftarin Desain Industri Kamu, Jangan Sampai Salah ya!
Desain Industri merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai strategis bagi pelaku usaha dan juga desainer. Melalui pendaftaran Desain Industri, pemohon dapat memperoleh hak eksklusif atas tampilan visual suatu produk, yang tidak hanya dapat melindungi produk tersebut dari peniruan dan penggunaan tanpa izin oleh pihak lain tetapi juga memungkinkan pemohon mendapat nilai ekonomis dari lisensi.
Kamis, 5 Februari 2026
