Komisi Banding Paten Lakukan Evaluasi Kinerja Semester I TA 2021
Jakarta - Komisi Banding Paten menyampaikan evaluasi kinerja timnya pada kegiatan Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Semester I Tahun Anggaran 2021 secara virtual pada Rabu, 25 Agustus 2021.
Sebagai komisi independen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum terkait paten, Komisi ini mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding.
Dalam kurun waktu satu semester tahun ini, Komisi Banding Paten telah menyelesaikan delapan (8) putusan permohonan banding paten.
“Kita diamanatkan untuk menyelesaikan 25 putusan sepanjang tahun 2021, dan di bulan Januari terealisasi 2 putusan serta di bulan Februari 6 putusan,” kata Wakil Ketua Komisi Banding Paten Periode 2021-2024, Ragil Yoga Edi dalam paparannya.
Menurut Ragil, belum tercapainya minimal 50 persen jumlah putusan banding paten dari target yang ditentukan disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena Komisi Banding Paten Periode 2021-2024 baru dilantik pada tanggal 19 Mei 2021, dapat dikatakan bahwa kegiatan proses banding paten baru berjalan efektif di bulan Juni 2021.
Ia juga menyebutkan hambatan yang dialami timnya yaitu adanya gugatan terhadap putusan Komisi Banding Paten di Pengadilan Niaga.
“Sehingga cukup menyita waktu untuk mempersiapkan segala dokumen dan kehadiran dalam proses beracara,” tutur Ragil.
Selain itu, Komisi Banding Paten mendapati beberapa kendala diantaranya: Pertama, proses permohonan dan penyelesaian banding belum terakomodasi dalam sistem IPROLINE. Kedua, situasi pandemi sehingga sidang banding paten hanya bisa dilakukan secara virtual, dengan segala keterbatasannya.
Ketiga, belum adanya petunjuk pelaksanaan teknis (Juknis) Komisi Banding Paten sehingga sering terjadi perdebatan dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Keempat, kurangnya fasilitas sarana kerja untuk Majelis dan Sekretariat Banding Paten. Serta, adanya keterbatasan SDM Sekretariat Banding Paten yang membantu Pelaksanaan Sidang Majelis.
Kendala-kendala seperti disebutkan diatas, menandakan bahwa Komisi Banding Paten yang memiliki kedudukan yang cukup penting di bidang hukum paten belum terperhatikan dengan baik.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris turut menyayangkan kondisi yang dialami oleh Komisi Banding Paten ini. Karenanya, ia beserta jajarannya di DJKI akan berusaha membantu memperbaiki kondisi tersebut mulai dari infrastruktur, aturan Juknisnya, hingga remunerasinya.
“Banyak yang tidak memahami betapa pentingnya lembaga ini. Pertama adalah bagaimana struktur organisasinya, kedua bagaimana remunerasinya, dan ketiga bagaimana mereka menjalankan tugas yaitu sidang Komisi Banding Paten,” ucap Freddy.
Mengingat begitu pentingnya Komisi Banding Paten, maka harus diperhatikan segala keperluan yang dapat menunjang lembaga ini.
“Saya berharap komisi banding paten ini bahwa dia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemeriksaan paten dan yang duduk disana adalah orang-orang yang sangat terhormat. Maka remunerasinya harus betul-betul mumpuni, kalau tidak akan susah untuk menjadi profesional,” ujar Freddy berharap.
Sebagai komisi independen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum terkait paten, Komisi ini mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding.
Dalam kurun waktu satu semester tahun ini, Komisi Banding Paten telah menyelesaikan delapan (8) putusan permohonan banding paten.
“Kita diamanatkan untuk menyelesaikan 25 putusan sepanjang tahun 2021, dan di bulan Januari terealisasi 2 putusan serta di bulan Februari 6 putusan,” kata Wakil Ketua Komisi Banding Paten Periode 2021-2024, Ragil Yoga Edi dalam paparannya.
Menurut Ragil, belum tercapainya minimal 50 persen jumlah putusan banding paten dari target yang ditentukan disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena Komisi Banding Paten Periode 2021-2024 baru dilantik pada tanggal 19 Mei 2021, dapat dikatakan bahwa kegiatan proses banding paten baru berjalan efektif di bulan Juni 2021.
Ia juga menyebutkan hambatan yang dialami timnya yaitu adanya gugatan terhadap putusan Komisi Banding Paten di Pengadilan Niaga.
“Sehingga cukup menyita waktu untuk mempersiapkan segala dokumen dan kehadiran dalam proses beracara,” tutur Ragil.
Selain itu, Komisi Banding Paten mendapati beberapa kendala diantaranya: Pertama, proses permohonan dan penyelesaian banding belum terakomodasi dalam sistem IPROLINE. Kedua, situasi pandemi sehingga sidang banding paten hanya bisa dilakukan secara virtual, dengan segala keterbatasannya.
Ketiga, belum adanya petunjuk pelaksanaan teknis (Juknis) Komisi Banding Paten sehingga sering terjadi perdebatan dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Keempat, kurangnya fasilitas sarana kerja untuk Majelis dan Sekretariat Banding Paten. Serta, adanya keterbatasan SDM Sekretariat Banding Paten yang membantu Pelaksanaan Sidang Majelis.
Kendala-kendala seperti disebutkan diatas, menandakan bahwa Komisi Banding Paten yang memiliki kedudukan yang cukup penting di bidang hukum paten belum terperhatikan dengan baik.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris turut menyayangkan kondisi yang dialami oleh Komisi Banding Paten ini. Karenanya, ia beserta jajarannya di DJKI akan berusaha membantu memperbaiki kondisi tersebut mulai dari infrastruktur, aturan Juknisnya, hingga remunerasinya.
“Banyak yang tidak memahami betapa pentingnya lembaga ini. Pertama adalah bagaimana struktur organisasinya, kedua bagaimana remunerasinya, dan ketiga bagaimana mereka menjalankan tugas yaitu sidang Komisi Banding Paten,” ucap Freddy.
Mengingat begitu pentingnya Komisi Banding Paten, maka harus diperhatikan segala keperluan yang dapat menunjang lembaga ini.
“Saya berharap komisi banding paten ini bahwa dia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemeriksaan paten dan yang duduk disana adalah orang-orang yang sangat terhormat. Maka remunerasinya harus betul-betul mumpuni, kalau tidak akan susah untuk menjadi profesional,” ujar Freddy berharap.
TAGS
#PatenLIPUTAN TERKAIT
Wamenkum Lepas 912 Peserta Mudik Bersama Menuju Enam Kota Tujuan
Sebanyak 912 peserta mengikuti Mudik Bersama Keluarga Besar Kemenko Kumham Imipas, Kementerian Hukum, dan Kementerian Hak Asasi Manusia di Jakarta, 12 Maret 2026. Dengan dukungan 22 armada bus yang telah melalui uji kelayakan ketat, program bertema "Mudik Pasti Aman, Hati Nyaman" ini bertujuan menyediakan perjalanan yang aman dan terorganisir.
Kamis, 12 Maret 2026
KBP Terima Dua Banding Paten Qualcomm
Jakarta - Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia menggelar sidang terbuka atas dua permohonan banding yang diajukan oleh Qualcomm Incorporated pada Kamis, 12 Maret 2026 di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Jakarta.
Kamis, 12 Maret 2026
DJKI Targetkan Status ISA Guna Mewujudkan Kantor KI Berkelas Dunia
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum tengah mempercepat langkah strategis untuk menjadi International Searching Authority (ISA). Langkah ini diambil sebagai upaya nyata mensejajarkan Indonesia dengan kantor kekayaan intelektual (KI) kelas dunia.
Kamis, 12 Maret 2026
TAG TERPOPULER
#Merek #KI Komunal #Paten #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Desain Industri #Penegakan Hukum #KI Umum #DTLST & Rahasia Dagang #Sekretariat #Teknologi Informasi #Kerja Sama & EdukasiLIPUTAN TERBARU
Menjaga Keaslian Sagu Lingga Lewat Indikasi Geografis
Sabtu, 14 Maret 2026
Kolaborasi Isyana Sarasvati dan Mahasiswa Universitas Ciputra Lahirkan Karya Berpotensi Dilindungi KI
Jumat, 13 Maret 2026
AWGIPC, Konsistensi dalam Memperkuat Ekosistem KI ASEAN sejak 1990-an
Jumat, 13 Maret 2026
