Indonesia Bersama WIPO Bahas Finalisasi InaCC-BRIN sebagai IDA

Jenewa - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyelenggarakan rapat koordinasi teknis dalam rangka pembahasan lanjutan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)  dan World Intellectual Property Organization (WIPO) terkait proses pengajuan Indonesian Culture Collection (InaCC) - BRIN sebagai International Depositary Authority (IDA) yang berlangsung di Kantor Pusat WIPO, Jenewa, Swiss, pada 16 Juli 2025. 

Pertemuan ini merupakan bagian dari proses pendaftaran InaCC – BRIN sebagai IDA berdasarkan Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure. Upaya ini menjadi langkah strategis Indonesia untuk memperkuat posisi dalam pengelolaan sumber daya genetik secara global.

Fokus utama pembahasan adalah kesiapan InaCC sebagai IDA, khususnya terkait penetapan tarif penyimpanan mikroorganisme yang menjadi syarat penting sebelum WIPO melakukan publikasi komunikasi kepada seluruh negara anggota Traktat Budapest. Sebagaimana diketahui, tarif yang diusulkan Indonesia sebelumnya berlaku untuk satu tahun, sedangkan ketentuan traktat mensyaratkan tarif berlaku selama 30 tahun.

Pada kesempatan tersebut, Sri Lastami, selaku Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, menyampaikan bahwa konfirmasi tarif penyimpanan sangat penting karena masih menjadi satu-satunya kendala dalam proses penetapan InaCC sebagai IDA. Ia juga berharap agar BRIN segera menyampaikan keputusan final sehingga WIPO dapat memulai proses publikasi.

"Keberhasilan InaCC menjadi IDA akan menandai tonggak penting bagi Indonesia dalam sistem kekayaan intelektual internasional. Selain memperkuat infrastruktur paten, hal ini juga akan mendukung riset berbasis mikroorganisme di bidang kesehatan, pertanian, dan lingkungan," ujar Lastami.

Inisiatif ini sekaligus mencerminkan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam tata kelola sumber daya genetik global serta mendukung sistem perlindungan paten yang selaras dengan ketentuan internasional di bawah naungan WIPO.

Turut hadir dalam pertemuan ini antara lain Agus Haryono, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN ; serta delegasi dari WIPO yaitu Andras Jokuti (Director Patent and Technology Law Division), Yogesh Pai (Head of Patents and Treaties Law Section), Isabelle Chauvet (Senior Legal Officer), dan Ryan Shaughnessy (Associate Legal Officer).

 



TAGS

#KI Umum

LIPUTAN TERKAIT

DJKI Bahas Tujuh Produk Unggulan Daerah untuk Diusulkan sebagai Indikasi Geografis

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melalui Direktorat Merek dan Indikasi Geografis kembali menggelar Rapat Tim Ahli Indikasi Geografis untuk membahas hasil pemeriksaan substantif terhadap sejumlah permohonan Indikasi Geografis dari berbagai daerah di Indonesia.

Selasa, 8 Juli 2025

DJKI Selenggarakan Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis Kemenyan Tapanuli Utara Secara Daring

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum melaksanakan pemeriksaan substantif permohonan indikasi geografis ‘Kemenyan Tapanuli Utara’ secara daring pada Kamis, 3 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya DJKI mempercepat pelindungan hukum produk unggulan daerah sekaligus mendorong efisiensi layanan publik berbasis digital.

Jumat, 4 Juli 2025

Pemeriksaan Substantif Secara Daring untuk Percepat Layanan Indikasi Geografis

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI memperkenalkan inovasi pemeriksaan substantif secara daring untuk permohonan indikasi geografis. Terobosan ini bertujuan untuk mendorong percepatan layanan sekaligus memperluas jangkauan pelindungan produk unggulan daerah.

Kamis, 3 Juli 2025

Selengkapnya