Hilirisasi Paten Masih di Bawah 5%, Indonesia Gelar Forum Bisnis Paten Pertama

Jakarta – Tingkat komersialisasi paten nasional yang masih di bawah lima persen menjadi tantangan pemerintah dalam mendorong hasil riset dan inovasi anak bangsa masuk ke dunia industri. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI untuk pertama kalinya menyelenggarakan Forum Bisnis Paten Indonesia (FBPI) 2026 di Jakarta Convention Center pada 3-5 November 2026.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan bahwa kekayaan intelektual, termasuk paten, memiliki potensi besar untuk menciptakan nilai ekonomi. Indonesia memiliki beragam potensi intelektual di sektor seni, pertanian, kelautan, perikanan, hingga industri berbasis sumber daya alam. Potensi tersebut perlu didukung dengan pelindungan hukum dan kemudahan pendaftaran agar hasil kreativitas dan penelitian masyarakat dapat dikembangkan menjadi aset ekonomi.

“Ada kesenjangan antara perguruan tinggi dan dunia industri yang menyebabkan banyak hasil penelitian belum dapat diterapkan atau diproduksi secara luas,” ujar Yusril pada Selasa (3/11/2026) di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat. 

Menurutnya, diperlukan kolaborasi lintas sektor dan kementerian, terutama yang membidangi industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar hasil riset dapat terhubung dengan kebutuhan pasar. Kemudahan pendaftaran paten, termasuk paten sederhana, juga menjadi salah satu langkah untuk memperluas akses pelindungan bagi para inventor.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyoroti pentingnya penguatan sumber daya manusia di bidang sains dan teknologi untuk mendukung ekosistem inovasi nasional. Ia mengungkapkan bahwa proporsi lulusan perguruan tinggi Indonesia yang mengambil bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di Asia Tenggara.

“Di Asia Tenggara, kita menempati hanya kurang lebih sekitar 22% dari total alumni kita yang mengambil bidang STEM. Kita tertinggal dari Malaysia yang angkanya sudah mencapai 40–43% alumni dari perguruan tingginya itu mengambil jurusan STEM. Kita tertinggal dengan Singapura, dengan 36% jumlah mahasiswa mereka yang mengambil STEM,” ujar Supratman.

Menurut Supratman, penguatan sumber daya manusia tersebut perlu diikuti dengan pembangunan ekosistem riset dan inovasi dari hulu hingga hilir. Pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp10 triliun pada 2026 untuk mendukung kegiatan berbasis kekayaan intelektual, termasuk pembiayaan bagi inventor dan lembaga riset.

Berdasarkan data  permohonan paten sepanjang 2016–2025 pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum, permohonan dari dalam negeri baru mencapai 34,56 persen dari total permohonan. Sementara itu, tingkat komersialisasi paten nasional diperkirakan masih di bawah lima persen.

“Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas riset dan inovasi nasional, serta penguatan pemanfaatan paten untuk menghasilkan nilai ekonomi. Ini masih jauh dibandingkan negara maju yang telah mencapai lebih dari 30 persen,” kata Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar. 

Ia menjelaskan sepanjang 2026 DJKI telah menyelenggarakan empat kegiatan business matching yang mempertemukan inventor dan pemegang paten dari perguruan tinggi serta lembaga penelitian dengan pelaku industri. Pertemuan tersebut bertujuan menjajaki kesesuaian teknologi dengan kebutuhan industri sekaligus membuka peluang kerja sama, lisensi, dan kemitraan usaha.

FBPI 2026 berlangsung selama tiga hari, 3–5 November 2026, dengan mengusung tema “Paten Penggerak Ekonomi Kerakyatan”. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 3.000 peserta dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, industri, investor, lembaga keuangan, UMKM, mahasiswa, dan masyarakat umum. Sejumlah agenda disiapkan, antara lain pameran inovasi dan layanan paten, Patent Townhall Pitching, IP Valuation & IP Financing, sharing best practices, Inspirasi Komersialisasi, serta Indonesia Patent Award dan Dialog Kebijakan.

Dalam kesempatan ini, DJKI dan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) memberikan Indonesia Patent Awards sebagai penghargaan tertinggi pada insan di ekosistem paten. Terdapat empat kategori yang dibuka yaitu Best Commercialization Model, Best Green And Blue Innovation Patent, Best Kategori Lembaga Penelitian Dan Perguruan Tinggi dan Best Kategori Perorangan.

Melalui FBPI 2026, DJKI berharap terbangun kerja sama konkret antara inventor, pemegang paten, dan industri melalui lisensi paten, pengembangan teknologi bersama, penjajakan investasi, maupun akses pembiayaan. DJKI juga mengingatkan pentingnya pelindungan paten sejak awal proses inovasi. Pelajari lebih lanjut tentang paten di paten.dgip.go.id.

 



TAGS

#Paten

LIPUTAN TERKAIT

DJKI Perkuat Kualitas Pemeriksaan Paten melalui Pelantikan Pejabat Ahli Madya

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat fungsional pada Selasa, 27 Oktober 2026, bertempat di Gedung DJKI lantai 4, Jakarta. Pelantikan dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Tessa Harumdila.

Selasa, 27 Oktober 2026

KBP Tolak Satu dan Terima Satu Banding Paten

Jakarta – Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia menggelar sidang terbuka untuk membacakan putusan atas dua permohonan banding paten pada Kamis, 22 Oktober 2026, di Ruang Sidang Komisi Banding Paten, Lantai 7, Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Jakarta Selatan.

Kamis, 22 Oktober 2026

DJKI Himpun Masukan Publik untuk Penyempurnaan RIKIN 2027–2036

Semarang - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menyelenggarakan Uji Publik Program Penyusunan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Kekayaan Intelektual Nasional (RIKIN) Tahun 2027–2036 di Hotel Ciputra Semarang pada Rabu 21 Oktober 2026. Kegiatan ini bertujuan menghimpun masukan pemangku kepentingan untuk menyempurnakan arah kebijakan dan ekosistem kekayaan intelektual (KI) nasional untuk sepuluh tahun ke depan.

Rabu, 21 Oktober 2026

Selengkapnya