Yogyakarta - Semakin banyaknya seniman, content creator, hingga penulis yang bermunculan di Indonesia, membuktikan bahwa tingkat kreativitas masyarakat Indonesia terus meningkat. Hal ini didasari dari jumlah permohonan hak cipta per 24 November 2023 tercatat sebanyak 118.248 permohonan.
“Angka tersebut sudah 165% melebihi target capaian tahun 2023, dan ini akan terus bertambah. Kami optimis bisa mencapai 175% hingga akhir Desember 2023,” ujar Anggoro Dasananto selaku Direktur Hak Cipta dan Desain Industri pada kegiatan Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektuall (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta pada 7 Desember 2023.
Anggoro menyampaikan bahwa peningkatan jumlah permohonan hak cipta ini tentunya tidak terlepas dari terimplementasinya sistem Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC). Di mana melalui POP HC, permohonan hak cipta diproses dan terselesaikan kurang dari 10 menit.
Tidak hanya itu, menurut Anggoro bahwa melebihinya target capaian kinerja ini juga didukung oleh beberapa program atau kegiatan unggulan diantaranya adalah kegiatan konsultasi teknis penyiapan data administrasi dan data substansi hak cipta di perguruan tinggi dan sekolah vokasi serta kegiatan peningkatan pemahaman pemohon hak cipta terkait jenis-jenis ciptaan di perguruan tinggi dan sekolah vokasi.
“Selanjutnya untuk mendukung dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, saat ini tengah dilakukan pembahasan usulan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM,” ungkap Anggoro.
“Dalam konteks ini, kebijakan baru yang akan diimplementasikan salah satunya adalah penerapan tarif tunggal untuk permohonan hak cipta,” lanjutnya.
Selain hak cipta, pada permohonan desain industri juga menunjukan tren yang cukup menggembirakan. Sebanyak 5.537 permohonan atau 91% per 24 November 2023 target dan realisasi kinerja di tahun ini hampir memenuhi target.
“Kami optimis bisa menyelesaikan sejumlah 383 permohonan agar bisa terselesaikan hingga 100% bahkan dapat melebihi target hingga akhir tahun 2023. Hal ini dikarenakan modul pencetakan sertifikat relatif sudah berjalan dengan cukup baik setelah penyempurnaan aplikasi dari Intellectual Property Online (IPROLINE) ke Sistem Administrasi Kekayaan Intelektual (SAKI),” ujar Anggoro.
“Tidak hanya itu, adanya kegiatan konsultasi teknis penyiapan data administrasi dan data substansi desain industri di perguruan tinggi dan sekolah vokasi juga merupakan salah satu upaya yang telah menunjang pencapaian kinerja ini,” pungkas Anggoro. (Ver/Dit)
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menerima audiensi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Hukum) Jawa Tengah pada 10 April 2025 di gedung DJKI. Pada kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu bertemu dengan Kepala Kanwil Hukum Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo dalam rangka koordinasi terkait penguatan tugas dan fungsi kekayaan intelektual (KI) wilayah Jawa Tengah di tahun 2025.
Kamis, 10 April 2025
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar acara halalbihalal bersama para purnabakti sebagai momentum untuk mempererat silaturahmi dan menginisiasi pembentukan Perkumpulan Purnabakti DJKI. Acara ini menjadi wujud apresiasi terhadap kontribusi para purnabakti sekaligus langkah awal untuk memperkuat kolaborasi ke depan.
Rabu, 9 April 2025
Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas menegaskan pentingnya peran kekayaan intelektual (KI) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berbasis inovasi dan kreativitas. Dalam hal tersebut, Supratman mengimbau kepada Direktur Jenderal KI (Dirjen KI) dan seluruh jajarannya untuk terus memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat secara maksimal.
Rabu, 9 April 2025
Jumat, 11 April 2025
Kamis, 10 April 2025
Rabu, 9 April 2025