DJKI Siap Melakukan Tindakan Pelindungan Merek di Masa Pandemi
Jakarta - Kepala Subdirektorat Penindakan dan Pemantauan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham Ronald S. Lumbuun menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan pelindungan kepada pemegang Hak Kekayaan Intelektual bahkan saat penyebaran Covid-19 masih terjadi.
“Kami tidak hanya melindungi merek saja, tetapi juga setiap rezim KI, baik hak cipta, merek dan lainnya. Dibanding kepolisian, wewenang kami menangani dari perspektif KI, namun itu tidak terlalu sempit juga. Intinya, kami selalu siap melindungi pemegang merek dan bekerja melindungi masyarakat khususnya saat pandemi ini. Kita harus siap dan cepat, bahkan bergerak lebih cepat dari pandemi Covid 19,” ujarnya dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), Rabu (20/5).
Kesiapan ini demi menjawab banyaknya pemalsuan produk dari merek-merek kesehatan yang terjadi saat pandemi. Maria T Fabiola dari Kalbe dan Asraf Razak dari Enesis menjelaskan bahwa besarnya permintaan pasar telah membuat produk mereka banyak dipalsukan secara liar di berbagai marketplace.
“Produk kami hand sanitizer itu produksinya meningkat 16 kali lipat. Tapi ada juga yang dipalsukan. Sejauh ini kami memberikan notice ke marketplace. Baru itu saja, karena semakin tinggi demand-nya semakin rentan dipalsukan,” ujar Asraf.
Sementara itu, Maria T Fabiola mengkhawatirkan produk dari pemalsuan mereknya akan berdampak buruk bagi konsumen dan mengganggu citra perusahaan sendiri. Produk kebersihan Kalbe disebutnya banyak dikirim ke rumah sakit untuk melindungi petugas medis dari virus Corona.
“Ada produk kami yang memang digunakan di rumah sakit ya. Kami mendapat laporan bahwa dampak dari produk tersebut tidak sama, hanya meninggalkan rasa dingin-dingin saja kepada para petugas medis. Artinya kan tidak membersihkan seperti sebagaimana cairan itu diharapkan, Itu sangat berbahaya bagi mereka,” terangnya.
Ronald kemudian menjelaskan bahwa DJKI bisa memberikan pelindungan kepada kedua perusahaan asalkan keduanya telah membuat laporan pengaduan. Sebab, proses penindakan pelanggaran KI memang berbasiskan aduan.
“Bahkan pemilik hak kini tidak perlu hadir langsung ke kantor. Tahun lalu, Ditjen KI sudah meluncurkan e-Pengaduan yang diharapkan bisa membantu pemegang merek dan pemegang kuasa di tengah kecanggihan teknologi,” lanjut Ronald.
Sebagai catatan, Subdirektorat Penindakan dan Pemantauan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas untuk melakukan penyidikan kasus yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran KI. Pengaduan mengenai dugaan kasus pelanggaran KI bisa dikirimkan melalui https://e-pengaduan.dgip.go.id/.
Penulis: KAD
Editor: AMH
“Kami tidak hanya melindungi merek saja, tetapi juga setiap rezim KI, baik hak cipta, merek dan lainnya. Dibanding kepolisian, wewenang kami menangani dari perspektif KI, namun itu tidak terlalu sempit juga. Intinya, kami selalu siap melindungi pemegang merek dan bekerja melindungi masyarakat khususnya saat pandemi ini. Kita harus siap dan cepat, bahkan bergerak lebih cepat dari pandemi Covid 19,” ujarnya dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), Rabu (20/5).
Kesiapan ini demi menjawab banyaknya pemalsuan produk dari merek-merek kesehatan yang terjadi saat pandemi. Maria T Fabiola dari Kalbe dan Asraf Razak dari Enesis menjelaskan bahwa besarnya permintaan pasar telah membuat produk mereka banyak dipalsukan secara liar di berbagai marketplace.
“Produk kami hand sanitizer itu produksinya meningkat 16 kali lipat. Tapi ada juga yang dipalsukan. Sejauh ini kami memberikan notice ke marketplace. Baru itu saja, karena semakin tinggi demand-nya semakin rentan dipalsukan,” ujar Asraf.
Sementara itu, Maria T Fabiola mengkhawatirkan produk dari pemalsuan mereknya akan berdampak buruk bagi konsumen dan mengganggu citra perusahaan sendiri. Produk kebersihan Kalbe disebutnya banyak dikirim ke rumah sakit untuk melindungi petugas medis dari virus Corona.
“Ada produk kami yang memang digunakan di rumah sakit ya. Kami mendapat laporan bahwa dampak dari produk tersebut tidak sama, hanya meninggalkan rasa dingin-dingin saja kepada para petugas medis. Artinya kan tidak membersihkan seperti sebagaimana cairan itu diharapkan, Itu sangat berbahaya bagi mereka,” terangnya.
Ronald kemudian menjelaskan bahwa DJKI bisa memberikan pelindungan kepada kedua perusahaan asalkan keduanya telah membuat laporan pengaduan. Sebab, proses penindakan pelanggaran KI memang berbasiskan aduan.
“Bahkan pemilik hak kini tidak perlu hadir langsung ke kantor. Tahun lalu, Ditjen KI sudah meluncurkan e-Pengaduan yang diharapkan bisa membantu pemegang merek dan pemegang kuasa di tengah kecanggihan teknologi,” lanjut Ronald.
Sebagai catatan, Subdirektorat Penindakan dan Pemantauan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas untuk melakukan penyidikan kasus yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran KI. Pengaduan mengenai dugaan kasus pelanggaran KI bisa dikirimkan melalui https://e-pengaduan.dgip.go.id/.
Penulis: KAD
Editor: AMH
TAGS
#MerekLIPUTAN TERKAIT
Sidang KBP: Satu Paten Lolos, Satu Gugur
Jakarta - Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia menggelar sidang terbuka untuk dua permohonan banding uraian deskripsi dan klaim dari PT. SARANA KENTJANA INDO dan PT. Indonesia Power yang berlangsung pada 10 Maret 2026 di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Selasa, 10 Maret 2026
Lisensi Desain Industri: Kolaborasi Kreatif Tanpa Pabrik
Di tengah berkembangnya ekonomi kreatif, para desainer kini memiliki peluang lebih luas untuk memasarkan karyanya tanpa harus memiliki fasilitas produksi sendiri. Melalui skema lisensi desain industri, sebuah ide atau rancangan visual dapat diproduksi secara massal oleh mitra manufaktur yang telah memiliki kapasitas produksi dan jaringan distribusi. Model kolaborasi ini memungkinkan pemilik desain memperoleh royalti sekaligus memperluas jangkauan pasar, sehingga kreativitas dapat berkembang menjadi produk bernilai ekonomi tinggi.
Selasa, 10 Maret 2026
Perkuat Fondasi Profesionalisme, DJKI Asah Kompetensi Public Speaking Pegawai
Di era komunikasi yang semakin dinamis, peran aparatur tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga pada kemampuan menyampaikan informasi dan kebijakan secara tepat kepada masyarakat. Kompleksitas isu kekayaan intelektual mulai dari pelindungan, pemanfaatan, hingga penegakan hukum menuntut penyampaian pesan yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.
Selasa, 3 Maret 2026
