Semarang - Perkembangan teknologi yang sangat pesat, membuat tingkat kejahatan dan pelanggaran melalui sarana elektronik marak terjadi, tak terkecuali dengan kejahatan dan pelanggaran di bidang Kekayaan Intelektual (KI) secara online.
Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan pelindungan dan penegakan hukum di bidang KI terhadap kejahatan siber, baik di tingkat nasional ataupun internasional, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengikuti pelatihan program International Cybercrime Investigations Workshop mulai tanggal 12 s.d 23 Juni 2023.
Kegiatan diawali dengan pengenalan organisasi Jakarta Center For Law Enforcement Cooperation (JCLEC) yang merupakan pusat pelatihan yang dibentuk tahun 2004 oleh kepolisian Republik Indonesia yang bekerjasama dengan Kepolisian Federal Australia.
“Dari tahun ke tahun, JCLEC telah menyelenggarakan pelatihan, workshop serta dialog yang telah diikuti oleh lebih dari 40.000 peserta dari 85 negara dan telah menjadi pusat pertukaran keahlian secara internasional dalam melawan kejahatan modern lintas negara,” ujar Direktur Eksekutif Program JCLEC Brett Pointing.
Di tahun ini, DJKI diundang untuk ikut berpartisipasi dalam program tersebut. Langkah baik ini disambut baik oleh DJKI dengan mengirimkan PPNS KI sebagai peserta dalam pelatihan “Investigasi Kejahatan Siber Internasional" atau International Cybercrime Investigations Workshop yang diselenggarakan di Kampus utama JCLEC di JL. Beladiri, Komplek Akpol Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.
Program pelatihan di mulai sejak tanggal 12 Juni 2023 memberikan materi yang diharapkan dapat meningkat kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil KI dalam rangka penegakan hukum dan melindungi KI dari kejahatan siber.
“Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peserta pelatihan untuk membangun komunikasi internasional serta membantu dan semakin mempermudah pelaksanaan tugas di instansi masing-masing,” pungkas Brett.
Adapun peserta yang mengikuti program pelatihan ini terdiri dari berbagai negara, diantaranya Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Kamboja, Sri Langka, dan Maldives. Di Lain sisi, trainers yang memberikan pelatihan merupakan orang-orang yang ahli di bidangnya yang berasal dari negara Australia, New Zealand, dan Kanada.
Program pelatihan Internasional ini merupakan langkah awal DJKI dalam mempersiapkan Regulator Patroli Siber yang akan mengawasi peredaran produk yang melanggar Kekayaan Intelektual di dunia maya (online), khususnya pada platform e-commerce.
Sebagai informasi, pembukaan kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Direktur Eksekutif Program JCLEC Brett Pointing, perwakilan Direktur Eksekutif JCLEC Lukas Gunawan, Senior Officer AFP Jakarta Liaison Office Steven Lindner, dan New Zealand Police Liaison Officer Paul Borrell. (PPS/SAS)
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025. Adapun rapat ini dilaksanakan untuk memastikan transparansi capaian yang telah diperoleh DJKI. Rapat yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu ini diikuti oleh para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan berlangsung di Ruang Rapat Gedung DJKI, Lantai 10, pada Kamis, 27 Maret 2025. Laporan ini akan disampaikan kepada Menteri Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DJKI selama tiga bulan pertama.(mkh/syl)
Kamis, 27 Maret 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meluncurkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang khusus untuk penyidik dalam mengidentifikasi hak kekayaan intelektual misalnya seperti merek secara instan. Aplikasi ini memungkinkan penyidik untuk mendeteksi produk ilegal dengan cepat melalui pemindaian yang terhubung langsung ke database DJKI.
Kamis, 20 Maret 2025
Motion Pictures Association (MPA) Asia Pacific melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum untuk membahas dampak kecerdasan buatan (AI) terhadap industri film serta kebijakan hak cipta di Indonesia.
Kamis, 20 Maret 2025