DJKI Optimalkan Pengendalian Akuntabilitas Keuangan
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelenggarakan Konsinyasi Pengendalian Akuntabilitas Laporan Keuangan DJKI pada 31 Maret s.d 3 April 2022 di Artotel Suites Mangkuluhur Jakarta.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pembahasan terkait permasalahan pengembangan aplikasi pada DJKI. Selain itu, kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan maupun informasi sebagai upaya optimalisasi pengendalian akuntabilitas laporan keuangan.
“Sehubungan dengan kegiatan pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebelumnya, ada beberapa temuan yang menjadi perhatian dan membutuhkan pembahasan kita bersama,” tutur Sekretaris DJKI Sucipto.
Selain itu, Sucipto juga menyampaikan dalam upaya mewujudkan World Class Intellectual Property Office untuk memberikan pelayanan kekayaan intelektual (KI) yang prima, DJKI terus berupaya melakukan pengembangan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik.
“Oleh karena itu, perlu dilakukan pembahasan bersama mengenai kebutuhan pengembangan beberapa aplikasi yang mendukung dalam rangka penyusunan laporan keuangan, di antaranya pengembangan aplikasi SIMPAKI, pengembangan aplikasi SAKI, dan pengembangan aplikasi IPROLINE,” kata Sucipto.
Aplikasi sistem pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara online (SIMPAKI) merupakan suatu sistem layanan pembayaran untuk permohonan dan pasca permohonan KI, di mana dalam penggunaannya diperlukan beberapa pengembangan untuk semakin mengoptimalkan sistem.
Sementara itu, aplikasi SAKI yang merupakan dashboard pelaporan pembayaran biaya (jasa) tahunan paten sebagai sebuah terobosan inovasi untuk mempermudah proses olah data pendapatan diterima dimuka.
Pengembangan aplikasi lainnya, yaitu aplikasi Intellectual Property Online (IPROLINE) yang merupakan suatu sistem pengendalian akuntabilitas laporan keuangan KI, di mana akan dilakukan penyempurnaan menu untuk menunjang optimalisasi aplikasi dalam mengakomodir data temuan pemeriksaan BPK dan Inspektorat Jenderal.
Selain itu, pada kegiatan ini juga dilakukan reviu penggunaan akun sesuai bagan akun standar terkhusus untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pada Direktorat Teknologi Informasi DJKI. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk memastikan penggunaan akun yang sesuai.
“Semoga melalui kegiatan dapat membawa kemajuan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada DJKI melalui penyelesaian temuan pemeriksaan BPK sebagai faktor penting dalam penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” pungkas Sucipto. (ver/kad)
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pembahasan terkait permasalahan pengembangan aplikasi pada DJKI. Selain itu, kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan maupun informasi sebagai upaya optimalisasi pengendalian akuntabilitas laporan keuangan.
“Sehubungan dengan kegiatan pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebelumnya, ada beberapa temuan yang menjadi perhatian dan membutuhkan pembahasan kita bersama,” tutur Sekretaris DJKI Sucipto.
Selain itu, Sucipto juga menyampaikan dalam upaya mewujudkan World Class Intellectual Property Office untuk memberikan pelayanan kekayaan intelektual (KI) yang prima, DJKI terus berupaya melakukan pengembangan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik.
“Oleh karena itu, perlu dilakukan pembahasan bersama mengenai kebutuhan pengembangan beberapa aplikasi yang mendukung dalam rangka penyusunan laporan keuangan, di antaranya pengembangan aplikasi SIMPAKI, pengembangan aplikasi SAKI, dan pengembangan aplikasi IPROLINE,” kata Sucipto.
Aplikasi sistem pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara online (SIMPAKI) merupakan suatu sistem layanan pembayaran untuk permohonan dan pasca permohonan KI, di mana dalam penggunaannya diperlukan beberapa pengembangan untuk semakin mengoptimalkan sistem.
Sementara itu, aplikasi SAKI yang merupakan dashboard pelaporan pembayaran biaya (jasa) tahunan paten sebagai sebuah terobosan inovasi untuk mempermudah proses olah data pendapatan diterima dimuka.
Pengembangan aplikasi lainnya, yaitu aplikasi Intellectual Property Online (IPROLINE) yang merupakan suatu sistem pengendalian akuntabilitas laporan keuangan KI, di mana akan dilakukan penyempurnaan menu untuk menunjang optimalisasi aplikasi dalam mengakomodir data temuan pemeriksaan BPK dan Inspektorat Jenderal.
Selain itu, pada kegiatan ini juga dilakukan reviu penggunaan akun sesuai bagan akun standar terkhusus untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pada Direktorat Teknologi Informasi DJKI. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk memastikan penggunaan akun yang sesuai.
“Semoga melalui kegiatan dapat membawa kemajuan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada DJKI melalui penyelesaian temuan pemeriksaan BPK sebagai faktor penting dalam penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” pungkas Sucipto. (ver/kad)
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Perkuat Fondasi Profesionalisme, DJKI Asah Kompetensi Public Speaking Pegawai
Di era komunikasi yang semakin dinamis, peran aparatur tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga pada kemampuan menyampaikan informasi dan kebijakan secara tepat kepada masyarakat. Kompleksitas isu kekayaan intelektual mulai dari pelindungan, pemanfaatan, hingga penegakan hukum menuntut penyampaian pesan yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.
Selasa, 3 Maret 2026
Roadmap KI Masuki Tahap Pendalaman
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melanjutkan penyusunan roadmap strategis pengembangan kekayaan intelektual (KI) melalui Forum Group Discussion (FGD) pendalaman per jenis KI. Kegiatan yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum, Depok, pada 2–6 Maret 2026 ini difokuskan untuk merumuskan arah kebijakan dan rencana regulasi KI yang lebih komprehensif.
Senin, 2 Maret 2026
DJKI Lantik Tujuh Pejabat Baru demi Percepatan Transformasi Kelembagaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia secara resmi melantik sejumlah pejabat pada jabatan fungsional baru di lingkungan Sekretariat DJKI. Acara yang berlangsung di Kantor DJKI, Jakarta, pada Kamis, 26 Februari 2026 ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat tata kelola arsip, pembentukan regulasi, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur guna mendukung program prioritas di awal tahun anggaran.
Kamis, 26 Februari 2026
