DJKI Kini Punya Aplikasi Pemantau Kinerja Pegawai

Jakarta - Di era teknologi informasi yang berkembang sangat pesat ini, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus melakukan inovasi, salah satunya dengan menciptakan aplikasi yang dapat menilai kinerja pegawai, yaitu e-Performance. 

“Aplikasi e-Performance ini adalah salah satu bagian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP),” ujar Widi Sutresna selaku Subkoordinator Pemantauan, Analisa dan Pelaporan wilayah I pada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI.

Guna memahami bagaimana cara mengisi e-Performance, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham menggelar Sosialisasi Penggunaan Aplikasi e-Performance yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada tanggal 18 Agustus 2022.

Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan DJKI Ranie Utami Ronie dalam membuka sosialisasi ini mengatakan aplikasi e-Performance akan terhubung dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).



“Selama ini pengisian e-Performance DJKI sampai level eselon II itu semua yang mengisi adalah divisi program dan pelaporan (PPL) DJKI, sehingga para kepala sub bagian tata usaha (Kasubbag TU) mulai saat ini untuk pengisian aplikasi e-Performance kami limpahkan kembali kepada masing-masing unit Eselon II untuk mengisikannya,” ujarnya di Ruang Rapat Ali Said Lantai 17, Gedung Sentra Mulia.

Ranie juga berharap seluruh unit di lingkungan DJKI bisa mengisinya karena sudah menjadi tanggung jawab sampai pegawai masing-masing untuk aplikasi e-Performance. Widi menambahkan pengisian aplikasi ini wajib diisi oleh tiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan divisi karena merupakan bentuk realisasi perjanjian reformasi birokrasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).



“Ada tiga unsur besar di dalam sistem tersebut yaitu perencanaan kinerja, realisasi dan monitoring/ evaluasi. Sehingga kinerja kita bisa diukur. Setiap enam bulan sekali, hasil kita kemungkinan besar akan dievaluasi,” ujar Widi.

Sementara itu, tujuan dari diselenggarakannya kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun laporan e-Performance yang baik.

Sebagai informasi aplikasi e-Performance adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit organisasi.

Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.

Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh 52 peserta dari masing-masing unit Eselon II di lingkungan DJKI. Sedangkan yang bertindak sebagai pemateri adalah tim dari Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI. (dss/kad)


LIPUTAN TERKAIT

Bahas Penguatan Layanan Mediasi KI Daerah, Dirjen KI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum Kaltim

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menerima audiensi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Timur pada 15 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu bersama Kepala Kanwil Hukum Kaltim Muhammad Ikmal Idrus ini membahas penguatan sinergi dalam penyelesaian sengketa kekayaan intelektual (KI) melalui mediasi di daerah.

Selasa, 15 April 2025

Webinar DJKI Bahas Peran Merek untuk Optimalkan Produk Unggulan Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Webinar Edukasi Kekayaan Intelektual dengan tema Peran Merek untuk Optimalkan Produk Unggulan Wilayah pada Senin, 14 April 2025, di Kantor DJKI.

Senin, 14 April 2025

Penguatan Tugas dan Fungsi KI, DJKI Terima Audiensi Kanwil Hukum Jawa Tengah

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menerima audiensi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Hukum) Jawa Tengah pada 10 April 2025 di gedung DJKI. Pada kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu bertemu dengan Kepala Kanwil Hukum Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo dalam rangka koordinasi terkait penguatan tugas dan fungsi kekayaan intelektual (KI) wilayah Jawa Tengah di tahun 2025.

Kamis, 10 April 2025

Selengkapnya