DJKI Kembali Atur Strategi Keluar Dari Status Priority Watch List
Jakarta – Hingga saat ini Indonesia masih berstatus Priority Watch List (PWL) dan Watch List (WL) sejak tahun 1989. Tak terkecuali pada tahun ini, Special 301 Report yang diterbitkan oleh United States Trade Representative (USTR) pada 28 April 2022 pun turut memasukkan Indonesia dalam PWL.
Sebanyak 8 (delapan) Asosiasi Industri (pelaku usaha) Amerika Serikat yang tergabung dalam USTR memberikan status PWL pada Indonesia. Namun di lain sisi juga memberikan rekomendasi untuk penguatan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual (KI) dari berbagai aspek.
Untuk itu, sebagai wujud keseriusan penegakan hukum KI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar rapat tindak lanjut terkait pertemuan DJKI dengan Asosiasi Industri Amerika Serikat pada Senin, 18 Juli 2022.
Dalam pertemuan tersebut, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo ingin lekas mengatur strategi agar Indonesia dapat ke luar dari status PWL. Menurut Anom, status PWL dan WL sejak 1989 tersebut akan mempengaruhi kepercayaan negara lain kepada Indonesia yang akan berpengaruh negatif pada banyak sektor.
“Setelah menyandang status PWL dan WL sejak 1989, kita upayakan usaha maksimal untuk lepas dari status PWL. Segera diskusikan dengan USTR terkait rekomendasi yang dikeluarkan,” tutur Anom.
Setelah memperkuat amunisi penegakan hukum KI melalui pembentukan IP Task Force (Satgas Operasional) oleh 9 (sembilan) Kementerian/Lembaga terkait, DJKI akan mengatur strategi untuk menindak lanjuti rekomendasi dari USTR.
“Kita harus segera tindak lanjuti rekomendasi dari USTR. DJKI, IP Task Force, dan seluruh kementerian/lembaga terkait harus berkomitmen penuh membuktikan keseriusan dalam penegakan hukum pelindungan KI Di Indonesia,” ujar Anom.
Asisten Atase Ekonomi Kedutaan Besar Amerika Serikat Lyle Goode menyambut baik komitmen kuat Indonesia untuk segera menindak lanjuti rekomendasi USTR. Goode siap memfasilitasi pertemuan IP Task Force dengan USTR dan beberapa asosiasi industri Amerika Serikat.
“Kami sangat mengapresiasi komitmen IP Task Force untuk menegakkan hukum pelindungan KI. Kami juga telah mencatat langkah DJKI yang baru saja melakukan aksesi terhadap perjanjian (traktat) strategis di bidang KI, seperti Madrid Protocol, Marakesh Treaty, Beijing Treaty, dan yang terbaru Budapest Treaty,” ujar Goode.
Sejak Januari hingga pertengahan Juli 2022, terdapat 27 perkara pelanggaran KI yang sudah dan sedang ditangani. Dari total tersebut, 14 diantaranya merupakan sengketa merek, 8 (delapan) sengketa hak cipta, 4 (empat) sengketa desain industri, dan 1 (satu) sengketa paten.
DJKI bersama IP Task Force terus berkomitmen untuk menegakan hukum pelindungan kekayaan intelektual demi terjaminnya hak para pencipta/kreator di Indonesia. Lebih luas lagi, penegakan hukum KI bertujuan untuk menciptakan kepercayaan internasional kepada Indonesia.
IP Task Force beranggotakan badan penegak hukum dan kementerian/lembaga terkait yang terdiri dari DJKI Kementerian Hukum dan HAM; Bareskrim Polri; Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; Ditjen Aplikasi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika; Badan Pengawasan Obat dan Makanan; Kementerian Perdagangan; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Kesehatan; serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (DES/SYL)
Sebanyak 8 (delapan) Asosiasi Industri (pelaku usaha) Amerika Serikat yang tergabung dalam USTR memberikan status PWL pada Indonesia. Namun di lain sisi juga memberikan rekomendasi untuk penguatan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual (KI) dari berbagai aspek.
Untuk itu, sebagai wujud keseriusan penegakan hukum KI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar rapat tindak lanjut terkait pertemuan DJKI dengan Asosiasi Industri Amerika Serikat pada Senin, 18 Juli 2022.
Dalam pertemuan tersebut, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo ingin lekas mengatur strategi agar Indonesia dapat ke luar dari status PWL. Menurut Anom, status PWL dan WL sejak 1989 tersebut akan mempengaruhi kepercayaan negara lain kepada Indonesia yang akan berpengaruh negatif pada banyak sektor.
“Setelah menyandang status PWL dan WL sejak 1989, kita upayakan usaha maksimal untuk lepas dari status PWL. Segera diskusikan dengan USTR terkait rekomendasi yang dikeluarkan,” tutur Anom.
Setelah memperkuat amunisi penegakan hukum KI melalui pembentukan IP Task Force (Satgas Operasional) oleh 9 (sembilan) Kementerian/Lembaga terkait, DJKI akan mengatur strategi untuk menindak lanjuti rekomendasi dari USTR.
“Kita harus segera tindak lanjuti rekomendasi dari USTR. DJKI, IP Task Force, dan seluruh kementerian/lembaga terkait harus berkomitmen penuh membuktikan keseriusan dalam penegakan hukum pelindungan KI Di Indonesia,” ujar Anom.
Asisten Atase Ekonomi Kedutaan Besar Amerika Serikat Lyle Goode menyambut baik komitmen kuat Indonesia untuk segera menindak lanjuti rekomendasi USTR. Goode siap memfasilitasi pertemuan IP Task Force dengan USTR dan beberapa asosiasi industri Amerika Serikat.
“Kami sangat mengapresiasi komitmen IP Task Force untuk menegakkan hukum pelindungan KI. Kami juga telah mencatat langkah DJKI yang baru saja melakukan aksesi terhadap perjanjian (traktat) strategis di bidang KI, seperti Madrid Protocol, Marakesh Treaty, Beijing Treaty, dan yang terbaru Budapest Treaty,” ujar Goode.
Sejak Januari hingga pertengahan Juli 2022, terdapat 27 perkara pelanggaran KI yang sudah dan sedang ditangani. Dari total tersebut, 14 diantaranya merupakan sengketa merek, 8 (delapan) sengketa hak cipta, 4 (empat) sengketa desain industri, dan 1 (satu) sengketa paten.
DJKI bersama IP Task Force terus berkomitmen untuk menegakan hukum pelindungan kekayaan intelektual demi terjaminnya hak para pencipta/kreator di Indonesia. Lebih luas lagi, penegakan hukum KI bertujuan untuk menciptakan kepercayaan internasional kepada Indonesia.
IP Task Force beranggotakan badan penegak hukum dan kementerian/lembaga terkait yang terdiri dari DJKI Kementerian Hukum dan HAM; Bareskrim Polri; Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; Ditjen Aplikasi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika; Badan Pengawasan Obat dan Makanan; Kementerian Perdagangan; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Kesehatan; serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (DES/SYL)
TAGS
#Merek #Menkumham #Agenda KI #Paten #Hak Cipta #Desain Industri #WIPO #Penyidikan #Priority Watch ListLIPUTAN TERKAIT
DJKI Susun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025. Adapun rapat ini dilaksanakan untuk memastikan transparansi capaian yang telah diperoleh DJKI. Rapat yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu ini diikuti oleh para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan berlangsung di Ruang Rapat Gedung DJKI, Lantai 10, pada Kamis, 27 Maret 2025. Laporan ini akan disampaikan kepada Menteri Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DJKI selama tiga bulan pertama.(mkh/syl)
Kamis, 27 Maret 2025
DJKI Perkuat Penegakan Hukum KI dengan Aplikasi Berbasis AI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meluncurkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang khusus untuk penyidik dalam mengidentifikasi hak kekayaan intelektual misalnya seperti merek secara instan. Aplikasi ini memungkinkan penyidik untuk mendeteksi produk ilegal dengan cepat melalui pemindaian yang terhubung langsung ke database DJKI.
Kamis, 20 Maret 2025
DJKI dan MPA Asia Pacific Bahas Peran AI dalam Industri Film dan Hak Cipta
Motion Pictures Association (MPA) Asia Pacific melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum untuk membahas dampak kecerdasan buatan (AI) terhadap industri film serta kebijakan hak cipta di Indonesia.
Kamis, 20 Maret 2025
