DJKI Ikuti Penguatan Zona Integritas Menuju WBK WBBM
Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengikuti rapat
virtual kegiatan penguatan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi
(WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) yang diselenggarakan oleh
Inspektorat Jenderal Kemenkumham pada hari Selasa, (10/8/2021).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal Kemenkumham, Razilu dan dihadiri oleh Sekretaris Unit Eselon I, Para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Satuan Kerja yang diusulkan menuju WBK/WBBM.
Dalam kesempatannya, Razilu menyampaikan bahwa hakikat pembangunan Zona Integritas sesungguhnya untuk berkinerja tinggi yang zero penyimpangan, zero penyelewengan dan zero komplain, hal inilah yang terdapat di dalam unsur hasil yang kemudian akan dinilai.
“Pastikan mulai hari ini, kita harus menghapus segala bentuk penyimpangan, penyelewengan, penyalahgunaan kewenangan, sehingga tidak merusak pembangunan Zona Integritas,” tegas Razilu.
Diakhir arahannya, Razilu mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk mengimplementasikan fondasi baru ASN yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu yaitu Core Values BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabilitas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dan Employer Branding “Bangga Melayani Bangsa”.
“Jika kita bisa realisasikan hal tersebut dengan baik, maka seluruh satuan kerja di Kementerian Hukum dan HAM ini akan menjadi Island of Integrity,” ungkapnya.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal Kemenkumham, Razilu dan dihadiri oleh Sekretaris Unit Eselon I, Para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Satuan Kerja yang diusulkan menuju WBK/WBBM.
Dalam kesempatannya, Razilu menyampaikan bahwa hakikat pembangunan Zona Integritas sesungguhnya untuk berkinerja tinggi yang zero penyimpangan, zero penyelewengan dan zero komplain, hal inilah yang terdapat di dalam unsur hasil yang kemudian akan dinilai.
“Pastikan mulai hari ini, kita harus menghapus segala bentuk penyimpangan, penyelewengan, penyalahgunaan kewenangan, sehingga tidak merusak pembangunan Zona Integritas,” tegas Razilu.
Diakhir arahannya, Razilu mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk mengimplementasikan fondasi baru ASN yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu yaitu Core Values BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabilitas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dan Employer Branding “Bangga Melayani Bangsa”.
“Jika kita bisa realisasikan hal tersebut dengan baik, maka seluruh satuan kerja di Kementerian Hukum dan HAM ini akan menjadi Island of Integrity,” ungkapnya.
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Dirjen KI Terima Audiensi Kanwil Jabar Bahas Target 2026
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menegaskan pentingnya penyelarasan strategi pusat dan daerah untuk memastikan target kinerja kekayaan intelektual (KI) tahun 2026 tercapai secara optimal. Penegasan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Jakarta Selatan, Kamis, 15 Januari 2026.
Kamis, 15 Januari 2026
Begini Cara Daftar Desain Industri di DJKI
Pendaftaran Desain Industri menjadi langkah utama untuk melindungi tampilan visual produk dari peniruan dan penggunaan tanpa izin. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum mengajak masyarakat, khususnya pelaku usaha dan kreator, untuk mendaftarkan Desain Industri agar memperoleh kepastian hukum dan meningkatkan nilai ekonomi karya.
Jumat, 16 Januari 2026
KBP Terima Dua Banding Paten Novartis AG dan Qualcomm
Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia menggelar sidang terbuka atas dua permohonan banding yang diajukan oleh Novartis AG dan Qualcomm Incorporated pada Kamis, 15 Januari 2026 di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Jakarta Selatan.
Kamis, 15 Januari 2026
