DJKI Ikuti Penguatan Zona Integritas Menuju WBK WBBM
Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengikuti rapat
virtual kegiatan penguatan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi
(WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) yang diselenggarakan oleh
Inspektorat Jenderal Kemenkumham pada hari Selasa, (10/8/2021).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal Kemenkumham, Razilu dan dihadiri oleh Sekretaris Unit Eselon I, Para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Satuan Kerja yang diusulkan menuju WBK/WBBM.
Dalam kesempatannya, Razilu menyampaikan bahwa hakikat pembangunan Zona Integritas sesungguhnya untuk berkinerja tinggi yang zero penyimpangan, zero penyelewengan dan zero komplain, hal inilah yang terdapat di dalam unsur hasil yang kemudian akan dinilai.
“Pastikan mulai hari ini, kita harus menghapus segala bentuk penyimpangan, penyelewengan, penyalahgunaan kewenangan, sehingga tidak merusak pembangunan Zona Integritas,” tegas Razilu.
Diakhir arahannya, Razilu mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk mengimplementasikan fondasi baru ASN yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu yaitu Core Values BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabilitas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dan Employer Branding “Bangga Melayani Bangsa”.
“Jika kita bisa realisasikan hal tersebut dengan baik, maka seluruh satuan kerja di Kementerian Hukum dan HAM ini akan menjadi Island of Integrity,” ungkapnya.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal Kemenkumham, Razilu dan dihadiri oleh Sekretaris Unit Eselon I, Para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Satuan Kerja yang diusulkan menuju WBK/WBBM.
Dalam kesempatannya, Razilu menyampaikan bahwa hakikat pembangunan Zona Integritas sesungguhnya untuk berkinerja tinggi yang zero penyimpangan, zero penyelewengan dan zero komplain, hal inilah yang terdapat di dalam unsur hasil yang kemudian akan dinilai.
“Pastikan mulai hari ini, kita harus menghapus segala bentuk penyimpangan, penyelewengan, penyalahgunaan kewenangan, sehingga tidak merusak pembangunan Zona Integritas,” tegas Razilu.
Diakhir arahannya, Razilu mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk mengimplementasikan fondasi baru ASN yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu yaitu Core Values BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabilitas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dan Employer Branding “Bangga Melayani Bangsa”.
“Jika kita bisa realisasikan hal tersebut dengan baik, maka seluruh satuan kerja di Kementerian Hukum dan HAM ini akan menjadi Island of Integrity,” ungkapnya.
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Desain Industri, Ujung Tombak Daya Saing Bisnis Furniture
Sebuah desain tak sekadar estetika visual, namun juga memiliki nilai ekonomi. Inilah gagasan utama yang diangkat dalam OKE KI Seri Webinar #24 bertema “Nilai Daya Saing Desain Industri dalam Bisnis Furniture” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum pada Senin, 14 Juli 2025. Dalam kegiatan yang berlangsung interaktif ini, praktisi desain furniture dan akademisi Universitas Tarumanegara, Eddy Supriyatna Marizar hadir sebagai narasumber.
Senin, 14 Juli 2025
DWP DJKI Gelar Bakti Sosial dan Tadabbur Alam Peringati Tahun Baru Islam 1447 H
Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyelenggarakan kegiatan Bakti Sosial dan Tadabbur Alam dengan mengusung tema Membangun Semangat Hijrah dalam Meningkatkan Iman dan Amal Sholeh di Yayasan As-Zalika, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Kamis, 10 Juli 2025.
Kamis, 10 Juli 2025
DJKI Targetkan Peningkatan Pemohonan Paten dari Perguruan Tinggi untuk Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melihat masih kecilnya jumlah perguruan tinggi yang mengajukan paten di Indonesia dibandingkan keseluruhan jumlah universitas Indonesia. Meskipun secara keseluruhan perguruan tinggi menyumbang lebih dari 50% permohonan paten dalam negeri, baru sekitar 153 perguruan tinggi yang memegang paten. Fakta ini menjadi perhatian penting bagi DJKI dalam upayanya mewujudkan ekosistem kekayaan intelektual (KI) yang merata dan produktif.
Kamis, 3 Juli 2025
