DJKI Ikuti Pelatihan terkait Penegakan Hukum untuk Indikasi Geografis
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM mengikuti Pelatihan terkait Penegakan Hukum untuk Indikasi Geografis yang akan digelar pada Senin, Rabu dan Jumat (15, 17, dan 19 Maret 2021) melalui Zoom Meeting. Pelatihan ini diberikan oleh The Organization for an International Geographical Indications Network (oriGIn) dari Swiss.
Dalam pertemuan pertama ini, Massimo Vittori, Managing Director of oriGIn, menyampaikan bahwa penegakan hukum untuk produk Indikasi Geografis (IG) sangat penting karena dampak ekonomi yang dibawanya.
Dia memaparkan bahwa pada penelitian yang dilakukan pada 2020 berdasarkan data dari 3.207 IG yang dilindungi hingga 2017 di Uni Eropa (EU), menunjukkan bahwa produk IG telah mencatat nilai penjualan mencapai 74,76 miliar Euro dan merupakan 7 persen dari seluruh nilai penjualan di sektor makanan dan minuman di negara Uni Eropa.
Sayangnya, 42 persen dari produk yang terdaftar hingga 2016 di EU mengalami imitasi. 38 persen dari angka tersebut melakukan penyesatan informasi dari produk asli yang terdaftar dan 21 persen di antaranya berhubungan dengan masalah pengemasan, labelling, slicing dan aspek lain yang mempengaruhi tampilan produk IG asli.
“Penegakan hukum sangat penting karena produk IG adalah produk hak kekayaan intelektual yang melibatkan produsen dan konsumen. Produsen mendapatkan monopoli dalam usahanya sedangkan konsumen mendapatkan pelindungan dari produk yang mereka beli karena kekhasannya,” kata dia.
“Selama Anda memiliki reputasi, dia ini akan berdampak pada produk. Oleh karena itu, reputasi sangat penting untuk dipertahankan. Keberlangsungan produk di bidang sosial, lingkungan dan ekonomi harus diperhatikan,” lanjutnya.
Sementara itu, oriGIn adalah Organisasi Non-Pemerintah (LSM) nirlaba yang berbasis di Jenewa. Didirikan pada tahun 2003, oriGIn saat ini merupakan aliansi global Indikasi Geografis (IG) dari berbagai macam sektor, mewakili sekitar 500 asosiasi produsen dan institusi terkait IG lainnya dari 40 negara.
Misinya adalahnya melakukan kampanye untuk perlindungan hukum yang efektif dan penegakan IG di tingkat nasional, regional dan internasional, melalui kampanye yang ditujukan kepada para pengambil keputusan, media dan masyarakat luas. Selain itu, mereka juga mempromosikan IG sebagai alat pembangunan berkelanjutan bagi produsen dan masyarakat.
Dalam pertemuan pertama ini, Massimo Vittori, Managing Director of oriGIn, menyampaikan bahwa penegakan hukum untuk produk Indikasi Geografis (IG) sangat penting karena dampak ekonomi yang dibawanya.
Dia memaparkan bahwa pada penelitian yang dilakukan pada 2020 berdasarkan data dari 3.207 IG yang dilindungi hingga 2017 di Uni Eropa (EU), menunjukkan bahwa produk IG telah mencatat nilai penjualan mencapai 74,76 miliar Euro dan merupakan 7 persen dari seluruh nilai penjualan di sektor makanan dan minuman di negara Uni Eropa.
Sayangnya, 42 persen dari produk yang terdaftar hingga 2016 di EU mengalami imitasi. 38 persen dari angka tersebut melakukan penyesatan informasi dari produk asli yang terdaftar dan 21 persen di antaranya berhubungan dengan masalah pengemasan, labelling, slicing dan aspek lain yang mempengaruhi tampilan produk IG asli.
“Penegakan hukum sangat penting karena produk IG adalah produk hak kekayaan intelektual yang melibatkan produsen dan konsumen. Produsen mendapatkan monopoli dalam usahanya sedangkan konsumen mendapatkan pelindungan dari produk yang mereka beli karena kekhasannya,” kata dia.
“Selama Anda memiliki reputasi, dia ini akan berdampak pada produk. Oleh karena itu, reputasi sangat penting untuk dipertahankan. Keberlangsungan produk di bidang sosial, lingkungan dan ekonomi harus diperhatikan,” lanjutnya.
Sementara itu, oriGIn adalah Organisasi Non-Pemerintah (LSM) nirlaba yang berbasis di Jenewa. Didirikan pada tahun 2003, oriGIn saat ini merupakan aliansi global Indikasi Geografis (IG) dari berbagai macam sektor, mewakili sekitar 500 asosiasi produsen dan institusi terkait IG lainnya dari 40 negara.
Misinya adalahnya melakukan kampanye untuk perlindungan hukum yang efektif dan penegakan IG di tingkat nasional, regional dan internasional, melalui kampanye yang ditujukan kepada para pengambil keputusan, media dan masyarakat luas. Selain itu, mereka juga mempromosikan IG sebagai alat pembangunan berkelanjutan bagi produsen dan masyarakat.
TAGS
#Indikasi GeografisLIPUTAN TERKAIT
DJKI Atur Prosedur Perbaikan dan Koreksi Sertifikat Paten Lewat SAKI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 38 Tahun 2018 mengatur secara teknis pengajuan perbaikan dan koreksi pada sertifikat paten. Kebijakan ini dilakukan guna meningkatkan ketepatan data dalam dokumen paten dan mendukung pelindungan hukum yang sah bagi pemegang paten.
Senin, 21 April 2025
Perempuan Indonesia di Balik Kesuksesan Film Animasi Jumbo
Film animasi terbaru Indonesia, 'Jumbo' yang melibatkan lebih dari 420 kreator lokal dari berbagai daerah ternyata menyimpan banyak kisah menarik mengenai peran perempuan di balik layarnya. Dari total kreator yang terlibat dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari pengembangan visual hingga pasca-produksi, sekitar 15 persen di antaranya adalah perempuan.
Senin, 21 April 2025
DJKI dan Qualcomm Gelar Seminar for ASEAN Patent Examiners: Perkuat Perlindungan KI di Era Teknologi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bekerja sama dengan Qualcomm menggelar Seminar for ASEAN Patent Examiners di The Westin Hotel, Jakarta, pada Senin, 21 April 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas para pemeriksa paten dari Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang pesat.
Senin, 21 April 2025
