Jakarta - Dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengikuti upacara yang dilaksanakan di Lapangan Upacara Kementerian Hukum pada Senin, 2 Juni 2025. Upacara ini menjadi momentum untuk kembali meneguhkan komitmen terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai fondasi bangsa Indonesia.
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto, yang bertindak sebagai inspektur upacara, menekankan pentingnya Pancasila sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Momentum ini bukan hanya mengenang rumusan dasar negara, tetapi juga meneguhkan Pancasila sebagai jiwa dan pedoman hidup bersama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur," ujar Mugiyanto.
Ia menggambarkan Pancasila sebagai ‘rumah besar bagi keberagaman Indonesia’ yang menyatukan lebih dari 270 juta penduduk dari berbagai latar belakang. Prinsip gotong-royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia disebut sebagai kekuatan bangsa dalam menjaga persatuan di tengah kebhinekaan.
Pemerintah, melalui delapan agenda prioritas nasional yang dikenal sebagai Asta Cita, menempatkan penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia sebagai salah satu agenda fundamental dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Hal ini dinilai penting untuk menjaga arah pembangunan agar tidak tergerus oleh dampak negatif globalisasi dan kemajuan teknologi.
Tantangan seperti ekstremisme, intoleransi, dan disinformasi yang berkembang di era digital menjadi perhatian serius pemerintah. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila terus didorong untuk diinternalisasi dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, pemerintahan, hingga ruang digital. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah merancang sejumlah program strategis, termasuk pembinaan ideologi di lingkungan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara.
"Semua ini bertujuan agar Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi dihidupkan dan dijalankan dalam tindakan nyata," tegas Mugiyanto.
Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam setiap kebijakan dan tindakan.
"Jadikan setiap langkah, setiap kebijakan, setiap ucapan dan tindakan kita sebagai cerminan dari semangat Pancasila," tutupnya.
Di era komunikasi yang semakin dinamis, peran aparatur tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga pada kemampuan menyampaikan informasi dan kebijakan secara tepat kepada masyarakat. Kompleksitas isu kekayaan intelektual mulai dari pelindungan, pemanfaatan, hingga penegakan hukum menuntut penyampaian pesan yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.
Selasa, 3 Maret 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melanjutkan penyusunan roadmap strategis pengembangan kekayaan intelektual (KI) melalui Forum Group Discussion (FGD) pendalaman per jenis KI. Kegiatan yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum, Depok, pada 2–6 Maret 2026 ini difokuskan untuk merumuskan arah kebijakan dan rencana regulasi KI yang lebih komprehensif.
Senin, 2 Maret 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia secara resmi melantik sejumlah pejabat pada jabatan fungsional baru di lingkungan Sekretariat DJKI. Acara yang berlangsung di Kantor DJKI, Jakarta, pada Kamis, 26 Februari 2026 ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat tata kelola arsip, pembentukan regulasi, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur guna mendukung program prioritas di awal tahun anggaran.
Kamis, 26 Februari 2026