DJKI Fokus Tingkatkan Kualitas Layanan Kekayaan Intelektual

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik di bidang kekayaan intelektual (KI). Dalam Rapat Evaluasi Kinerja yang diselenggarakan di Shangri-La Hotel, Jakarta, sejumlah langkah strategis dibahas untuk menghadapi tantangan dalam peningkatan kualitas layanan KI.

Emma Junus, seorang pakar di bidang KI menyoroti pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang seperti gedung representatif yang memadai. Menurutnya, gedung merupakan salah satu hal yang sangat penting sebagai wujud komitmen DJKI dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. 

“Selain dari segi sarana, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi penting. Melalui Intellectual Property (IP) Academy, DJKI dapat membantu meningkatkan kompetensi aparatur di berbagai bidang, seperti pemeriksa paten, merek, desain industri, hingga ahli hukum KI,” ucap Emma pada Selasa, 3 Desember 2024.

Selanjutnya, pada kesempatan yang sama, Adi Supanto, selaku anggota Komisi Banding Paten (KBP) DJKI menggarisbawahi kebutuhan pembaruan sistem digital layanan KI. Dia menyampaikan bahwa untuk meningkatkan pelayanan KI dibutuhkan fitur-fitur baru yang mempermudah akses masyarakat.

“Tidak hanya teknologi, kolaborasi lintas instansi, termasuk pemerintah, universitas, dan lembaga penelitian, juga menjadi penting untuk memperkuat ekosistem KI di Indonesia. Dengan adanya kolaborasi kita dapat merumuskan kebijakan yang responsif, mendorong inovasi, dan mempercepat komersialisasi produk berbasis KI,” ujar Adi.

Pada kesempatan yang sama, Robinson Sinaga selaku Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Hukum Kementerian Hukum menyampaikan pandangannya terkait sejumlah perbaikan yang perlu dilakukan untuk memperkuat pelindungan KI, salah satunya mempercepat pengajuan permohonan paten.

“Kita butuh sistem yang dapat mempercepat proses pengajuan paten. Inovasi tidak boleh terhambat oleh birokrasi yang panjang. Selain itu, pelindungan terhadap Indikasi Geografis (IG) juga penting untuk melestarikan produk khas Indonesia. Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi dengan cara melakukan zonasi dan sosialisasi yang efektif sehingga dapat melindungi keaslian produk lokal sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global,” ujarnya.

Di sisi yang sama, Ketua Ikatan Pemeriksa dan Analis Kekayaan Intelektual (IPAKI) Mohammad Zainuddin menyoroti peran organisasi yang dipimpinnya dalam meningkatkan kualitas layanan KI. Menurut Zainuddin, IPAKI berfungsi sebagai wadah pengembangan kompetensi dan kolaborasi di kalangan pemeriksa dan analis KI.

“Ikatan ini mendukung peningkatan kapasitas SDM melalui berbagi pengalaman dan inovasi di bidang paten, merek, desain industri, serta hak cipta. Dengan kompetensi yang tinggi, kita dapat memperkuat kualitas hasil pemeriksaan dan analisis KI,” ungkap Zainuddin.

Di akhir paparannya, Zainudin juga menyampaikan bahwa IPAKI juga menjembatani komunikasi antara pemerintah, konsultan KI, dan pelaku usaha. Ia optimis bahwa dengan kompetensi teknis yang mumpuni dan semangat kolegialitas yang tinggi, DJKI dapat terus berperan sebagai pelindung dan penggerak inovasi bangsa. (EYS/SAS)