Kalimantan Utara - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum memenuhi undangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka penyelenggaraan Seminar dan Pendampingan Kekayaan Intelektual (KI) bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan tema “Peran Kekayaan Intelektual dalam Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif UMKM”. Kegiatan ini dilaksanakan pada 31 Januari 2026 bertempat di Kantor Gubernur Kalimantan Utara.
Dalam sambutannya, Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi Yasmon menyampaikan gambaran umum mengenai sistem Kekayaan Intelektual di Indonesia serta urgensi pelindungan KI bagi UMKM. Ia menekankan bahwa saat ini sumber kekayaan terbesar dunia tidak lagi bertumpu pada sektor sumber daya alam, melainkan pada pemanfaatan kekayaan intelektual.
“Tokoh-tokoh seperti Elon Musk dan Mark Zuckerberg menjadi contoh nyata bagaimana KI mampu menciptakan nilai ekonomi yang sangat besar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yasmon juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, antara lain mendorong pembentukan peraturan daerah (perda) tentang pengelolaan KI, pembentukan sentra KI di perguruan tinggi negeri dan swasta serta BRIDA, serta mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk melindungi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) melalui pencatatan pada basis data nasional KIK.
“Kami juga mendorong pendaftaran merek kolektif pada Koperasi Merah Putih, pemberian dukungan kepada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Beras Krayan dan Garam Krayan, pemetaan potensi indikasi geografis, pencatatan hak cipta karya tulis ilmiah mahasiswa, serta pemanfaatan skema pembiayaan berbasis KI,” terang Yasmon.
Dalam sambutan Gubernur Kalimantan Utara yang dibacakan oleh Bertius, disampaikan bahwa kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 78 UMKM dan merupakan salah satu bentuk implementasi Tujuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur menegaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan aspek penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Oleh karena itu, fasilitasi dan pendampingan KI perlu terus dilakukan guna menciptakan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Utara.
Melalui kegiatan ini, DJKI berharap kesadaran dan pemahaman UMKM Kalimantan Utara terhadap pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual semakin meningkat, sehingga mampu mendorong daya saing dan nilai tambah produk lokal di tingkat nasional maupun global.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh 78 pelaku UMKM Kalimantan Utara serta sejumlah pejabat pusat dan daerah. Hadir mewakili DJKI, Drs. Yasmon, M.L.S. selaku Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi KI; Aulia Andriani Giartono selaku Kepala Subdirektorat Pemberdayaan KI; serta para narasumber dari direktorat teknis DJKI. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diwakili oleh Bertius, S.Hut., Kepala Bappeda Kalimantan Utara, yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Utara.
Di era komunikasi yang semakin dinamis, peran aparatur tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga pada kemampuan menyampaikan informasi dan kebijakan secara tepat kepada masyarakat. Kompleksitas isu kekayaan intelektual mulai dari pelindungan, pemanfaatan, hingga penegakan hukum menuntut penyampaian pesan yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.
Selasa, 3 Maret 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melanjutkan penyusunan roadmap strategis pengembangan kekayaan intelektual (KI) melalui Forum Group Discussion (FGD) pendalaman per jenis KI. Kegiatan yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum, Depok, pada 2–6 Maret 2026 ini difokuskan untuk merumuskan arah kebijakan dan rencana regulasi KI yang lebih komprehensif.
Senin, 2 Maret 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia secara resmi melantik sejumlah pejabat pada jabatan fungsional baru di lingkungan Sekretariat DJKI. Acara yang berlangsung di Kantor DJKI, Jakarta, pada Kamis, 26 Februari 2026 ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat tata kelola arsip, pembentukan regulasi, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur guna mendukung program prioritas di awal tahun anggaran.
Kamis, 26 Februari 2026