Direktur Merek pada CPNS: Pegawai Harus Bisa Jadi Contoh di Masyarakat

Jakarta - Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Nofli, beserta jajarannya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan arahan dan memperkenalkan tugas dan fungsi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hari Senin, 1-5 Februari 2021 bertempat di Aula Lantai 8, Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Nofli berharap kepada 12 pegawai baru dapat menjadi contoh bagi masyarakat, pada lingkungan sosial maupun lingkungan kerja. 

"Saya berharap seluruh CPNS bisa menjadi contoh bagi masyarakat baik di lingkungan sosial maupun lingkungan kerja. Pegawai adalah aset yang dimiliki oleh organisasi," kata Nofli. 

Menurutnya, hadirnya calon pegawai negeri sipil akan membawa angin segar untuk menambah ide dan gagasan serta memberikan inovasi untuk mewujudkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menjadi The Best IP Office In The World.

Sebagai informasi, Kemenkumham menerima 4.598 formasi yang terdiri dari 87 formasi cumlaude, 19 formasi disabilitas, 180 formasi untuk putra/putri Papua dan Papua Barat, serta 4.312 formasi umum. Dari jumlah tersebut, 12 di antaranya akan mengabdi di Kantor DJKI. 


TAGS

LIPUTAN TERKAIT

DJKI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum Sultra, Dorong Ekosistem KI di Daerah

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Hermansyah Siregar menerima audiensi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara yang dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tubagus Erif Faturahman beserta jajaran pada Selasa 14 April 2026 di ruang kerja Dirjen KI. Audiensi ini membahas penguatan ekosistem kekayaan intelektual (KI) di Sulawesi Tenggara, termasuk rencana penandatanganan nota kesepahaman dengan perguruan tinggi, pembentukan Sentra KI, serta peningkatan layanan KI berbasis wilayah.

Selasa, 14 April 2026

Libatkan Publik, DJKI Uji Penyesuaian Tarif PNBP untuk Transparansi Layanan KI

Sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kebijakan layanan publik yang transparan dan partisipatif, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum membuka ruang dialog melalui uji publik penyesuaian jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan kekayaan intelektual (KI).

Kamis, 9 April 2026

Komisi Banding Paten RI Gelar Sidang Terbuka: Dua Permohonan disetujui, Satu tidak disetujui

Jakarta - Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menggelar sidang terbuka untuk tiga permohonan banding atas uraian deskripsi dan klaim dari Inventprise, Inc., QUALCOMM INCORPORATED, 4teen4 Pharmaceuticals Gmbh di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Selasa, 9 April 2026.

Kamis, 9 April 2026

Selengkapnya