Deputi Direktur Jenderal Hasan Kleib Bangga Indonesia Punya Perwakilan di Organisasi KI Dunia
Jakarta – Terpilihnya Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia, dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa Hasan Kleib sebagai Deputy Director General for Regional and National Development Sector of World Intellectual Property Organization (WIPO) rupanya menjadi kebanggaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Indonesia.
Dalam kunjungannya ke Kantor DJKI pada Selasa, 15 Desember 2020, Hasan Kleib mengatakan pihaknya sendiri bangga Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari negara berkembang di organisasi Kekayaan Intelektual (KI) dunia tersebut.
“Yang saya bangga bukan sebagai Hasan, kita adalah satu-satunya negara berkembang di negara itu. Kami untuk regional and nasional di development sector yang intinya adalah promosi untuk pembangunan KI secara nasional dan regional,” ujar Hasan dalam sambutannya.
Dalam kunjungan tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris juga sempat menyampaian capaian DJKI selama setahun terakhir, utamanya di masa-masa sulit karena pandemi Covid-19 yang dilalui DJKI dengan baik berkat berbagai layanan dan sistem kerja online.
Dia berharap dengan adanya Hasan Kleib di WIPO akan membantu program-program DJKI di masa depan demi kemajuan ekonomi Indonesia.
“Mudah-mudahan Bapak Hasan Kleib sebagai Deputy Director General for Regional and National Development Sector of WIPO, kami berharap Bapak bisa juga mendukung program kami, mempromosikan kami sebagai The Best IP Office in The World,” ujar Freddy.
Di penghujung sambutannya, Hasan memohon doa dan dukungan dari seluruh pihak untuk menjalankan tugas di Kantor WIPO di Jenewa, Swiss. Pihaknya menyampaikan akan membantu Indonesia meski juga harus mengurus seluruh negara anggota WIPO.
“Saya tetap orang Indonesia, tetapi mohon izin bahwa saya sejak tanggal 1 Januari 2021 sudah harus serve semua member state. Kami diminta melepaskan kepentingan negara,” ucapnya.
Ia melanjutkan, “Di sana, Saya tidak bisa mengurusi Indonesia saja, tetapi mengurusi seluruh anggota WIPO. Jika ada kebutuhan dari Indonesia, silakan sampaikan secara resmi.”
Sebelumnya, Hasan sempat mengaku nekad mengikuti pemilihan Deputi Dirjen WIPO yang dibuka pada Maret 2020. Sebab, dia merupakan salah satu calon yang tidak memiliki latar belakang murni di bidang KI.
Kendati demikian, Hasan telah memilliki pengalaman memimpin Komite Pembangunan dan Kekayaan Intelektual (Committee on Development and Intellectual Property/CDIP). Hasan juga memiiki kemampuan diplomatik karena posisinya sebagai Dubes RI.
Sebagai catatan, Indonesia merupakan salah satu dari empat negara yang dipercaya memegang pucuk kepemimpinan tertinggi di bawah Direktur Jenderal WIPO. Keempat Deputy Director General tersebut berasal dari Amerika Serikat, Perancis, RRT, dan Indonesia.
Sementara itu, WIPO adalah organisasi internasional, salah satu badan khusus PBB, yang beranggotakan 193 negara, yang memiliki mandat untuk memimpin pengembangan sistem Kekayaan Intelektual yang adil dan efektif untuk mendorong inovasi dan kreativitas seluruh bangsa.
Penulis: DAW
Editor: KAD
Dalam kunjungannya ke Kantor DJKI pada Selasa, 15 Desember 2020, Hasan Kleib mengatakan pihaknya sendiri bangga Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari negara berkembang di organisasi Kekayaan Intelektual (KI) dunia tersebut.
“Yang saya bangga bukan sebagai Hasan, kita adalah satu-satunya negara berkembang di negara itu. Kami untuk regional and nasional di development sector yang intinya adalah promosi untuk pembangunan KI secara nasional dan regional,” ujar Hasan dalam sambutannya.
Dalam kunjungan tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris juga sempat menyampaian capaian DJKI selama setahun terakhir, utamanya di masa-masa sulit karena pandemi Covid-19 yang dilalui DJKI dengan baik berkat berbagai layanan dan sistem kerja online.
Dia berharap dengan adanya Hasan Kleib di WIPO akan membantu program-program DJKI di masa depan demi kemajuan ekonomi Indonesia.
“Mudah-mudahan Bapak Hasan Kleib sebagai Deputy Director General for Regional and National Development Sector of WIPO, kami berharap Bapak bisa juga mendukung program kami, mempromosikan kami sebagai The Best IP Office in The World,” ujar Freddy.
Di penghujung sambutannya, Hasan memohon doa dan dukungan dari seluruh pihak untuk menjalankan tugas di Kantor WIPO di Jenewa, Swiss. Pihaknya menyampaikan akan membantu Indonesia meski juga harus mengurus seluruh negara anggota WIPO.
“Saya tetap orang Indonesia, tetapi mohon izin bahwa saya sejak tanggal 1 Januari 2021 sudah harus serve semua member state. Kami diminta melepaskan kepentingan negara,” ucapnya.
Ia melanjutkan, “Di sana, Saya tidak bisa mengurusi Indonesia saja, tetapi mengurusi seluruh anggota WIPO. Jika ada kebutuhan dari Indonesia, silakan sampaikan secara resmi.”
Sebelumnya, Hasan sempat mengaku nekad mengikuti pemilihan Deputi Dirjen WIPO yang dibuka pada Maret 2020. Sebab, dia merupakan salah satu calon yang tidak memiliki latar belakang murni di bidang KI.
Kendati demikian, Hasan telah memilliki pengalaman memimpin Komite Pembangunan dan Kekayaan Intelektual (Committee on Development and Intellectual Property/CDIP). Hasan juga memiiki kemampuan diplomatik karena posisinya sebagai Dubes RI.
Sebagai catatan, Indonesia merupakan salah satu dari empat negara yang dipercaya memegang pucuk kepemimpinan tertinggi di bawah Direktur Jenderal WIPO. Keempat Deputy Director General tersebut berasal dari Amerika Serikat, Perancis, RRT, dan Indonesia.
Sementara itu, WIPO adalah organisasi internasional, salah satu badan khusus PBB, yang beranggotakan 193 negara, yang memiliki mandat untuk memimpin pengembangan sistem Kekayaan Intelektual yang adil dan efektif untuk mendorong inovasi dan kreativitas seluruh bangsa.
Penulis: DAW
Editor: KAD
TAGS
#WIPOLIPUTAN TERKAIT
DJKI Atur Prosedur Perbaikan dan Koreksi Sertifikat Paten Lewat SAKI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 38 Tahun 2018 mengatur secara teknis pengajuan perbaikan dan koreksi pada sertifikat paten. Kebijakan ini dilakukan guna meningkatkan ketepatan data dalam dokumen paten dan mendukung pelindungan hukum yang sah bagi pemegang paten.
Senin, 21 April 2025
Perempuan Indonesia di Balik Kesuksesan Film Animasi Jumbo
Film animasi terbaru Indonesia, 'Jumbo' yang melibatkan lebih dari 420 kreator lokal dari berbagai daerah ternyata menyimpan banyak kisah menarik mengenai peran perempuan di balik layarnya. Dari total kreator yang terlibat dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari pengembangan visual hingga pasca-produksi, sekitar 15 persen di antaranya adalah perempuan.
Senin, 21 April 2025
DJKI dan Qualcomm Gelar Seminar for ASEAN Patent Examiners: Perkuat Perlindungan KI di Era Teknologi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bekerja sama dengan Qualcomm menggelar Seminar for ASEAN Patent Examiners di The Westin Hotel, Jakarta, pada Senin, 21 April 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas para pemeriksa paten dari Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang pesat.
Senin, 21 April 2025
