Lausanne – Security report merupakan hal yang sangat penting bagi Aparat Penegak Hukum atau APH dalam melakukan pengusutan tindak pidana bilamana terjadi pemalsuan produk maupun pemalsuan dokumen surat berharga. Oleh sebab itu, Delegasi Indonesia melakukan kunjungan ke Kantor Pusat SICPA (Société Industrielle et Commerciale de Produits Alimentaires) di Lausanne, Senin, 6 Februari 2024.
SICPA merupakan perusahaan global terkemuka yang bergerak di bidang penyediaan teknologi tinta keamanan untuk uang kertas dan dokumen sensitif lainnya, misalnya paspor, pita cukai, perangko maupun tanda autentifikasi lainnya. Tinta tersebut digunakan untuk mengidentifikasi keaslian suatu produk, di antaranya hologram, barcode, watermark,maupun penciptaan alat-alat yang bisa mengidentifikasi produk-produk palsu.
Dalam pertemuan tersebut, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Anom Wibowo mengatakan bahwa DJKI berkomitmen dalam melakukan pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana kekayaan intelektual (KI).
“Salah satu upaya kami, yaitu pembentukan Satuan Tugas Operasi Kekayaan Intelektual (Satgas Ops KI), atau dikenal juga dengan nama Intellectual Property (IP) Task Force, yang beranggotakan Kementerian dan Lembaga untuk mengintegrasikan penegakan hukum yang terpadu,” ujar Anom.
“DJKI juga telah melakukan upaya preventif dalam bentuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang pastinya masih membutuhkan peran serta aktif pemilik KI dalam melakukan pengaduan bilamana ditemukan adanya dugaan pelanggaran KI,” tambah Anom.
Selanjutnya, Anom juga menyampaikan agar SICPA dapat memberikan bantuan dalam bentuk workshop ataupun training kepada APH KI, khususnya dalam mengenalkan produk security report yang bisa digunakan oleh penyidik untuk mengidentifikasi produk-produk palsu yang banyak beredar di e-commerce.
Pada kesempatan yang sama, pihak SICPA yang diwakili oleh Xavier Urbaneja selaku Head of Market Segment Brand Protection sangat mengapresiasi kunjungan delegasi DJKI, mengingat peran DJKI, yang juga merupakan salah satu unsur penegak hukum, dalam menjalankan tugasnya seringkali bersinggungan dengan security report dalam mengidentifikasi produk palsu.
“Perilaku konsumen selalu berubah setiap waktu seiring dengan kemajuan teknologi, begitu juga dengan teknologi pemalsuan produk mengikuti kecanggihan teknologi. Untuk itulah prinsip dasar SICPA adalah menciptakan teknologi security report yang selangkah lebih canggih dari teknologi yang digunakan untuk melakukan pemalsuan,” jelas Xavier.
“Namun demikian, kecanggihan teknologi anti pemalsuan yang diciptakan akan selalu bergantung dengan perilaku konsumen itu sendiri,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Delegasi DJKI juga diajak melihat aktivitas SICPA secara langsung oleh Secretary General SICPA Pascal Marmier.
“Peran SICPA tidak saja sebagai perusahaan global penyedia security report, tetapi juga telah berkembang menjadi pusat pendidikan dan pelatihan bagi perusahaan rintisan, investor, akademisi, ataupun pelaku usaha lainnya yang mendorong tumbuhnya ekosistem inovasi, sehingga diharapkan inovasi yang dihasilkan dari pendidikan tersebut juga bisa berguna bagi SICPA untuk mengembangkan teknologi security report lainnya,” pungkasnya. (PPS/SAS)
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menerima audiensi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Papua di Kantor DJKI, pada Kamis, 08 Mei 2025. Kunjungan ini disambut langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu didampingi Direktur Teknologi Informasi Ika Ahyani Kurniawati dengan Kepala Kanwil Kemenkum Papua Anthonius M Ayorbaba membahas terkait laporan kegiatan yang diselenggarakan saat Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2025 pada 26 April lalu. Kanwil Kemenkum Papua berhasil mencatat pencapaian luar biasa, yakni menerbitkan sebanyak 3.960 sertifikat kekayaan intelektual, yang terdiri dari pendaftaran merek, hak cipta, dan desain industri. Angka tersebut jauh melampaui target awal sebanyak 1.000 pendaftaran dari tahun 2021 hingga 2025. Pencapaian ini menjadi bukti antusiasme atas meningkatnya kesadaran masyarakat Papua terhadap pentingnya pelindungan kekayaan intelektual.
Kamis, 8 Mei 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia mengadakan pertemuan bilateral dengan Korean Intellectual Property Office (KIPO) di sela-sela Pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-75 yang diadakan pada 6 Mei 2025 di Siem Reap, Kamboja. Pertemuan ini untuk membahas perkembangan informasi kekayaan intelektual (KI) di antara kedua negara.
Selasa, 6 Mei 2025
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-75 yang diadakan pada 5 s.d. 9 Mei 2025 di Siem Reap, Kamboja. Pihaknya menyampaikan, pertemuan ini dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan dari kantor kekayaan intelektual (KI) negara-negara anggota untuk membahas beragam isu KI.
Selasa, 6 Mei 2025
Jumat, 9 Mei 2025
Kamis, 8 Mei 2025
Kamis, 8 Mei 2025