Dari Fun Walk sampai Lomba Kreasi, DJKI gelar Konsultasi Teknis Pencegahan KI di Pontianak

Pontianak - Kekayaan intelektual (KI) merupakan hal yang sangat penting, karena KI menjadi salah satu faktor pendorong perputaran ekonomi di suatu negara. Sebagai contoh, dengan terdaftarnya suatu produk sebagai sebuah KI, dapat meningkatkan nilai dan menjaga kualitas dari produk yang dimiliki.

Berlatar hal tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat menggelar kegiatan Konsultasi Teknis terkait Pencegahan Pelanggaran KI yang diselenggarakan di Grand Mahkota Hotel Pontianak, Minggu, 21 Juli 2024.

“Seperti yang kita ketahui, bahwa KI merupakan aset yang sangat penting. Sebagai contoh, jika suatu produk mereknya sudah terkenal dan sudah besar, kita tidak segan untuk membayar mahal produk tersebut. Lain halnya jika produk itu tidak memiliki nama atau merek, pasti kita akan berpikir dua kali untuk membelinya dengan harga yang sama,” ucap Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa KI Anom Wibowo dalam sambutannya. 

Menurutnya hal tersebut merupakan efek dari mendaftarkan etiket atau merek dari produk-produk yang dijual. Ini menandakan bahwa etiket memiliki nilai ekonomi. Sama halnya dengan produk Indikasi Geografis yang didaftarkan. Dengan menggunakan logo IG juga dapat menjamin kualitas serta nilai dari produk tersebut.

“Negara yang maju bukan dilihat dari banyaknya sumber daya alam yang dimiliki, tetapi dari banyaknya inovasi dan kreasi yang diciptakan oleh sumber daya manusianya, karena negara yang bagus pasti melindungi kreatifitasnya,” ujar Anom.

“Kita, Republik Indonesia, memiliki potensi yang besar menjadi negara yang kaya. Kalau kaya pastinya tidak lagi menggunakan barang-barang palsu. Jadi, mari kita naikan derajat kita masing-masing dengan tidak berkontribusi menaikan derajat pelaku pelanggaran KI dan membeli produk yang asli,” tutup Anom.

Selain itu, pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat Muhammad Tito Adrianto juga menyampaikan bahwa dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga komunitas, khususnya dalam hal pelindungan KI.

“Provinsi Kalimantan Barat memiliki banyak sekali potensi KI yang luar biasa. Harapannya kegiatan ini dapat mendorong produk-produk lokal sehingga dapat bersaing baik di dalam negeri maupun di luar negeri,” harap Tito. 

“Tidak hanya itu, kami juga berharap kegiatan ini dapat memperkuat bukti pemilikan Kl, khususnya di wilayah Kalimantan barat, sehingga dapat melindungi dari ancaman penyalahgunaan KI,” pungkas Tito.

Sebagai tambahan informasi, dalam kegiatan ini juga diadakan berbagai macam kegiatan, di antaranya fun walk, senam bersama, penanaman bibit kopi liberika, layanan konsultasi, bazar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta lomba mewarnai dan lomba tari kreasi budaya tradisional. 



LIPUTAN TERKAIT

Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital

Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.

Kamis, 17 April 2025

Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Keikutsertaan DJKI dalam forum global yang terselenggara di Kantor WIPO tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait strategi digital, tantangan transformasi, dan praktik terbaik dalam lingkup administrasi dan layanan kekayaan intelektual (KI).

Rabu, 16 April 2025

Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.

Rabu, 16 April 2025

Selengkapnya