Berlangsung Alot, Mediasi Capai Win-Win Solution
Nusa Tenggara Barat – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui
Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa menengahi mediasi aduan sengketa
merek sarung tenun di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Mediasi yang berlangsung pada Kamis, 3 Februari 2022 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Provinsi NTB dipimpin oleh Harniati selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham NTB, Ahmad Rifadi selaku Kepala Koordinator Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa, dan Noprizal selaku Kepala Subkoordinator Penyelesaian Sengketa Alternatif.
Masalah ini berawal dari sengketa warisan keluarga Tenun Slamet Riyadi. Usaha tersebut didirikan pada tahun 1967 oleh Ang Tjiu Diang atas nama Suriady. Ia menikah dan memiliki 5 anak.
Susanto sebagai termohon ialah anak kedua Ang Tjiu Diang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pertama di antara keempat saudaranya. Susanto mendaftarkan merek Tenun Slamet Riyadi atas nama pribadi pada tahun 2020. Hal ini memicu sengketa karena Darnay Montana Ang, anak keempat Ang Tjiu Diang, mempertanyakan alasan mengapa tidak tercantum namanya dan ketiga saudara lainnya sebagai pemilik merek Tenun Slamet Riyadi.
Setelah diskusi yang berlangsung alot sejak pukul 08.30 hingga 19.30 WITA, akhirnya mediasi mencapai titik terang. Baik termohon maupun pihak pemohon sepakat untuk berdamai dengan solusi penggunaan merek secara bersama bagi kedua belah pihak.
Sebagai informasi, mediasi bertujuan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual di bidang Merek. Permohonan ini sendiri dilakukan oleh Darnay Montana Ang pada Selasa, 4 Januari 2022 terhadap termohon Susanto sebagai pemilik sertifikat Tenun Slamet Riyadi.
“Kami berharap hadirnya DJKI sebagai mediator dapat menyelesaikan sengketa agar ada kepastian hukum segera,” ungkap Harniati.
Harniati menganggap tim mediator DJKI akan memudahkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar jalur hukum (alternative dispute resolution) karena mediator bersifat netral tanpa memihak kepada masing-masing pihak yang bersengketa sehingga dicari jalan tengah untuk keuntungan bersama (win-win solution).
“Penyelesaian sengketa alternatif merupakan pilihan untuk menyelesaikan perkara di bidang kekayaan intelektual karena bersifat efisien, cepat, hemat waktu dan biaya, serta berkepastian hukum,” tambah Rifadi. (DES/KAD)
Mediasi yang berlangsung pada Kamis, 3 Februari 2022 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Provinsi NTB dipimpin oleh Harniati selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham NTB, Ahmad Rifadi selaku Kepala Koordinator Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa, dan Noprizal selaku Kepala Subkoordinator Penyelesaian Sengketa Alternatif.
Masalah ini berawal dari sengketa warisan keluarga Tenun Slamet Riyadi. Usaha tersebut didirikan pada tahun 1967 oleh Ang Tjiu Diang atas nama Suriady. Ia menikah dan memiliki 5 anak.
Susanto sebagai termohon ialah anak kedua Ang Tjiu Diang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pertama di antara keempat saudaranya. Susanto mendaftarkan merek Tenun Slamet Riyadi atas nama pribadi pada tahun 2020. Hal ini memicu sengketa karena Darnay Montana Ang, anak keempat Ang Tjiu Diang, mempertanyakan alasan mengapa tidak tercantum namanya dan ketiga saudara lainnya sebagai pemilik merek Tenun Slamet Riyadi.
Setelah diskusi yang berlangsung alot sejak pukul 08.30 hingga 19.30 WITA, akhirnya mediasi mencapai titik terang. Baik termohon maupun pihak pemohon sepakat untuk berdamai dengan solusi penggunaan merek secara bersama bagi kedua belah pihak.
Sebagai informasi, mediasi bertujuan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual di bidang Merek. Permohonan ini sendiri dilakukan oleh Darnay Montana Ang pada Selasa, 4 Januari 2022 terhadap termohon Susanto sebagai pemilik sertifikat Tenun Slamet Riyadi.
“Kami berharap hadirnya DJKI sebagai mediator dapat menyelesaikan sengketa agar ada kepastian hukum segera,” ungkap Harniati.
Harniati menganggap tim mediator DJKI akan memudahkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar jalur hukum (alternative dispute resolution) karena mediator bersifat netral tanpa memihak kepada masing-masing pihak yang bersengketa sehingga dicari jalan tengah untuk keuntungan bersama (win-win solution).
“Penyelesaian sengketa alternatif merupakan pilihan untuk menyelesaikan perkara di bidang kekayaan intelektual karena bersifat efisien, cepat, hemat waktu dan biaya, serta berkepastian hukum,” tambah Rifadi. (DES/KAD)
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Susun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025. Adapun rapat ini dilaksanakan untuk memastikan transparansi capaian yang telah diperoleh DJKI. Rapat yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu ini diikuti oleh para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan berlangsung di Ruang Rapat Gedung DJKI, Lantai 10, pada Kamis, 27 Maret 2025. Laporan ini akan disampaikan kepada Menteri Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DJKI selama tiga bulan pertama.(mkh/syl)
Kamis, 27 Maret 2025
DJKI Perkuat Penegakan Hukum KI dengan Aplikasi Berbasis AI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meluncurkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang khusus untuk penyidik dalam mengidentifikasi hak kekayaan intelektual misalnya seperti merek secara instan. Aplikasi ini memungkinkan penyidik untuk mendeteksi produk ilegal dengan cepat melalui pemindaian yang terhubung langsung ke database DJKI.
Kamis, 20 Maret 2025
DJKI dan MPA Asia Pacific Bahas Peran AI dalam Industri Film dan Hak Cipta
Motion Pictures Association (MPA) Asia Pacific melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum untuk membahas dampak kecerdasan buatan (AI) terhadap industri film serta kebijakan hak cipta di Indonesia.
Kamis, 20 Maret 2025
