Bahas Pembangunan Akademi Kekayaan Intelektual di Indonesia, Pimpinan Delegasi Adakan Pertemuan dengan WIPO
Jenewa, Swiss - Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Brigjen Pol. Anom Wibowo melakukan pertemuan bilateral dengan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) pada 30 Agustus 2022 di Kantor Pusat WIPO, Jenewa, Swiss.
Pertemuan tersebut membahas dukungan WIPO soal pendirian Akademi Kekayaan Intelektual (IP Academy) di Indonesia yang sempat diajukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada bulan Juli 2022 lalu di Sidang Majelis Umum WIPO ke-63.
Hal tersebut dilakukan Anom selaku pimpinan delegasi Indonesia sebelum berlangsungnya pertemuan Komite Penasihat untuk Penegakan Kekayaan Intelektual atau Advisory Committee on Enforcement (ACE) yang berlangsung sejak 31 Agustus sampai 2 September 2022.
Anom mengatakan bahwa pertemuan ini untuk mendiskusikan seputar kebutuhan yang perlu disiapkan Indonesia dalam membangun IP Academy. Diantaranya adalah perangkat lunak dan perangkat keras; sasaran strategis dan target kinerja dari IP Academy; sumber daya manusia; kebutuhan sarana dan prasarana pendukung; serta sistem pembelajaran dan sarana pembelajaran.
“Dengan adanya dukungan dari WIPO, diharapkan akan dilengkapi dengan fasilitas terbaik untuk menunjang kegiatan belajar mengajar untuk bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas dan berkompeten dalam memberikan pengajaran di bidang Kekayaan Intelektual. Khususnya pada tahap awal melalui ToT (training of trainer) program,” kata Anom.
Program pembangunan IP Academy ini, menurut Anom, sesuai dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk merancang program pengembangan pegawai, akademisi, usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi yang bertaraf nasional maupun internasional.
“Melalui kerjasama dengan WIPO ini, pelatihan dan sertifikasi internasional dapat mendukung kompetensi di bidang kekayaan intelektual, sehingga diharapkan ke depan Indonesia secara global diakui tidak hanya di dalam negeri namun juga di luar negeri,” ungkap Anom.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan WIPO, Daniela Lizarzaburu Aguilar yang menjabat sebagai Program Officer Academic Institutions and Executive program WIPO Academy menyambut baik kerja sama Indonesia ini.
“WIPO siap memberikan pendampingan untuk terwujudnya IP Academy di Indonesia. Pendampingan ini dilakukan untuk segera memberikan kebutuhan yang diperlukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai langkah awal dalam membangun IP Academy di Indonesia,” kata Daniela.
Pertemuan tersebut membahas dukungan WIPO soal pendirian Akademi Kekayaan Intelektual (IP Academy) di Indonesia yang sempat diajukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada bulan Juli 2022 lalu di Sidang Majelis Umum WIPO ke-63.
Hal tersebut dilakukan Anom selaku pimpinan delegasi Indonesia sebelum berlangsungnya pertemuan Komite Penasihat untuk Penegakan Kekayaan Intelektual atau Advisory Committee on Enforcement (ACE) yang berlangsung sejak 31 Agustus sampai 2 September 2022.
Anom mengatakan bahwa pertemuan ini untuk mendiskusikan seputar kebutuhan yang perlu disiapkan Indonesia dalam membangun IP Academy. Diantaranya adalah perangkat lunak dan perangkat keras; sasaran strategis dan target kinerja dari IP Academy; sumber daya manusia; kebutuhan sarana dan prasarana pendukung; serta sistem pembelajaran dan sarana pembelajaran.
“Dengan adanya dukungan dari WIPO, diharapkan akan dilengkapi dengan fasilitas terbaik untuk menunjang kegiatan belajar mengajar untuk bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas dan berkompeten dalam memberikan pengajaran di bidang Kekayaan Intelektual. Khususnya pada tahap awal melalui ToT (training of trainer) program,” kata Anom.
Program pembangunan IP Academy ini, menurut Anom, sesuai dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk merancang program pengembangan pegawai, akademisi, usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi yang bertaraf nasional maupun internasional.
“Melalui kerjasama dengan WIPO ini, pelatihan dan sertifikasi internasional dapat mendukung kompetensi di bidang kekayaan intelektual, sehingga diharapkan ke depan Indonesia secara global diakui tidak hanya di dalam negeri namun juga di luar negeri,” ungkap Anom.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan WIPO, Daniela Lizarzaburu Aguilar yang menjabat sebagai Program Officer Academic Institutions and Executive program WIPO Academy menyambut baik kerja sama Indonesia ini.
“WIPO siap memberikan pendampingan untuk terwujudnya IP Academy di Indonesia. Pendampingan ini dilakukan untuk segera memberikan kebutuhan yang diperlukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai langkah awal dalam membangun IP Academy di Indonesia,” kata Daniela.
TAGS
#PenyidikanLIPUTAN TERKAIT
DJKI Susun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025. Adapun rapat ini dilaksanakan untuk memastikan transparansi capaian yang telah diperoleh DJKI. Rapat yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu ini diikuti oleh para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan berlangsung di Ruang Rapat Gedung DJKI, Lantai 10, pada Kamis, 27 Maret 2025. Laporan ini akan disampaikan kepada Menteri Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DJKI selama tiga bulan pertama.(mkh/syl)
Kamis, 27 Maret 2025
DJKI Perkuat Penegakan Hukum KI dengan Aplikasi Berbasis AI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meluncurkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang khusus untuk penyidik dalam mengidentifikasi hak kekayaan intelektual misalnya seperti merek secara instan. Aplikasi ini memungkinkan penyidik untuk mendeteksi produk ilegal dengan cepat melalui pemindaian yang terhubung langsung ke database DJKI.
Kamis, 20 Maret 2025
DJKI dan MPA Asia Pacific Bahas Peran AI dalam Industri Film dan Hak Cipta
Motion Pictures Association (MPA) Asia Pacific melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum untuk membahas dampak kecerdasan buatan (AI) terhadap industri film serta kebijakan hak cipta di Indonesia.
Kamis, 20 Maret 2025
