Manual Sistem Manajemen Mutu DJKI Tahun 2023

DJKI menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen mutu layanan KI secara berkelanjutan, termasuk proses-proses yang diperlukan dan interaksinya, sesuai dengan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berlaku. DJKI menetapkan proses-proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu layanan KI dan penerapannya di seluruh DJKI.

Jumat, 8 September 2023

Kompetisi TikTok WIPO - ASEAN Sekaligus Flexing di Media Sosial (DIPERPANJANG!)

Flexing di media sosial tuh jangan cuma harta aja. Yuk, flexing potensi Indonesia dengan kreativitas dan tunjukan rasa bangga serta kecintaanmu pada negara. Unggah videomu sebelum tanggal 30 September 2023.

Senin, 3 Juli 2023

Metode Pembayaran PNBP DJKI Juni 2023

Kamis, 22 Juni 2023

Alur Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Kekayaan Intelektual Pada Sistem Aplikasi Kekayaan Intelektual

Kamis, 4 Mei 2023

Pemohon Pelayanan KI untuk Aktif Dalam Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, pada Diktum Kedua angka 6, khusus kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diinstruksikan untuk mengambil langkahlangkah yang diperlukan agar pemohon pelayanan administrasi hukum umum, pelayanan kekayaan intelektual, dan pelayanan keimigrasian merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

Kamis, 30 Maret 2023

Permohonan Pendaftaran Merek dengan Fasilitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Maksud diterbitkan surat edaran ini yaitu memberikan kemudahan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pelindungan merek sehingga memberikan kontribusi positif untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia. Adapun tujuan dari surat edaran ini yaitu sebagai pedoman terkait kelengkapan dokumen permohonan pelindungan merek yang mendapatkan keringanan biaya permohonan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Senin, 30 Januari 2023

Batas Waktu Penggunaan Kode Billing Tahun 2022

Sehubungan dengan akan berakhirnya pelaksanaan penerimaan negara akhir Tahun Anggaran 2022 dan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dengan ini disampaikan kepada seluruh Pemohon Layanan Kekayaan Intelektual agar dapat diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Para Pemohon Layanan Kekayaan Intelektual agar segera mengajukan dan menyelesaikan Layanan Kekayaan Intelektual sesuai dengan pembayaran kode billing yang sudah dilakukan; 2. Para Pemohon Layanan Kekayaan Intelektual diberikan batas waktu untuk menggunakan kode billing tahun 2022 yang sudah dibayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022; 3. Para Pemohon Layanan Kekayaan Intelektual yang tidak mengajukan Layanan Kekayaan Intelektual atas kode billing yang sudah dibayarkan sampai batas waktu pada poin (2), maka pembayaran tersebut tidak akan terhitung sebagai pengesahan atas Layanan Kekayaan Intelektual yang dimohonkan.

Kamis, 29 Desember 2022

Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Pengaturan dan penyebutan gratifikasi secara spesifik dikenal sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang-undang memberikan kewajiban bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan pada KPK, maka terdapat risiko pelanggaran hukum baik pada ranah administratif ataupun pidana.

Rabu, 9 November 2022

Kebijakan Anti Penyuapan

Pimpinan, Pegawai (ASN dan PPNPN), dan semua pihak yang dipekerjakan dan/atau bertindak atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), berkomitmen untuk mewujudkan organisasi yang bersih, integritas, dan akuntabel, serta mendorong peningkatan kepedulian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kamis, 18 Agustus 2022

Pengumuman Pemohonan Pendaftaran Merek dengan Fasilitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pemohonan Pendaftaran Merek dengan Fasilitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Selasa, 31 Mei 2022

Perbaikan Kendala Teknis pada Aplikasi Paten

Sehubungan dengan adanya perbaikan kendala teknis pada aplikasi paten, maka website paten.dgip.go.id tidak dapat diakses pada Selasa, 8 Maret 2022 pukul 15.00 WIB s.d. Kamis, 10 Maret 2022 pukul 09.00 WIB.

Selasa, 8 Maret 2022

Cari Informasi Lengkap Seputar Produk Hukum Kekayaan Intelektual

Jumat, 14 Januari 2022

Pemberlakuan Sistem POP-HC (Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta)

Pemberlakuan Sistem POP-HC (Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

Senin, 20 Desember 2021

Capaian Kinerja Ditjen Kekayaan Intelektual 2021

Statistik Capaian Kinerja Ditjen Kekayaan Intelektual  2021

Selasa, 14 Desember 2021

Daftar Paten yang harus membayar biaya Jasa Penerbitan Sertifikat Periode April sampai dengan Oktober 2021

Senin, 22 November 2021