Wujudkan Undang-undang Tentang Paten yang Lebih Baik, DJKI dan DJPP Adakan Rapat PAK
Jakarta – Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) dalam rangka
menindaklanjuti Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dilaksanakan secara daring
melalui aplikasi zoom, Rabu
(28/7/2021)
Dalam agenda rapat pada hari ini, ada beberapa Pasal yang dibahas seperti salah satunya yaitu Pasal 84A terkait dengan persaingan curang yang sebelumnya telah dibahas oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP), Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung.
Diharapkan Rapat PAK ini menghasilkan masukan yang dapat memperkuat substansi yang ada dan merujuk pada apa yang diatur oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) agar Undang-undang Tentang Paten menjadi lebih baik.
Sebagai tambahan informasi, Rapat PAK ini dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kemenkumham; Perwakilan dari DJKI, DJPP, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN); serta perwakilan dari Kementerian dan Lembaga terkait. (AMO/AMH)
Dalam agenda rapat pada hari ini, ada beberapa Pasal yang dibahas seperti salah satunya yaitu Pasal 84A terkait dengan persaingan curang yang sebelumnya telah dibahas oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP), Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung.
Diharapkan Rapat PAK ini menghasilkan masukan yang dapat memperkuat substansi yang ada dan merujuk pada apa yang diatur oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) agar Undang-undang Tentang Paten menjadi lebih baik.
Sebagai tambahan informasi, Rapat PAK ini dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kemenkumham; Perwakilan dari DJKI, DJPP, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN); serta perwakilan dari Kementerian dan Lembaga terkait. (AMO/AMH)
TAGS
#PatenLIPUTAN TERKAIT
Perkuat Fondasi Profesionalisme, DJKI Asah Kompetensi Public Speaking Pegawai
Di era komunikasi yang semakin dinamis, peran aparatur tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga pada kemampuan menyampaikan informasi dan kebijakan secara tepat kepada masyarakat. Kompleksitas isu kekayaan intelektual mulai dari pelindungan, pemanfaatan, hingga penegakan hukum menuntut penyampaian pesan yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.
Selasa, 3 Maret 2026
Roadmap KI Masuki Tahap Pendalaman
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melanjutkan penyusunan roadmap strategis pengembangan kekayaan intelektual (KI) melalui Forum Group Discussion (FGD) pendalaman per jenis KI. Kegiatan yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum, Depok, pada 2–6 Maret 2026 ini difokuskan untuk merumuskan arah kebijakan dan rencana regulasi KI yang lebih komprehensif.
Senin, 2 Maret 2026
DJKI Lantik Tujuh Pejabat Baru demi Percepatan Transformasi Kelembagaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia secara resmi melantik sejumlah pejabat pada jabatan fungsional baru di lingkungan Sekretariat DJKI. Acara yang berlangsung di Kantor DJKI, Jakarta, pada Kamis, 26 Februari 2026 ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat tata kelola arsip, pembentukan regulasi, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur guna mendukung program prioritas di awal tahun anggaran.
Kamis, 26 Februari 2026
TAG TERPOPULER
#Merek #KI Komunal #Paten #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Desain Industri #Penegakan Hukum #KI Umum #DTLST & Rahasia Dagang #Sekretariat #Teknologi Informasi #Kerja Sama & EdukasiLIPUTAN TERBARU
World Engineering Day 2026: DJKI – PII Perkuat Ekosistem KI untuk Insinyur Indonesia
Rabu, 4 Maret 2026
Pentingnya Pelindungan Paten, DJKI Bekali Masyarakat Teknik Pendaftaran Invensi
Rabu, 4 Maret 2026
Pemerintah Dorong Modernisasi Sistem Royalti Musik, LMKN Umumkan Unclaimed Royalty Rp33 Miliar
Selasa, 3 Maret 2026
