Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali mengedukasi masyarakat terkait pentingnya pelindungan kekayaan intelektual (KI) melalui Webinar OKE KI Seri #28 dengan tema “Pelayanan Teknis Paten” pada Senin, 25 Agustus 2025. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Dwi Waskita Trisna Utama, Pemeriksa Paten Madya yang memaparkan peran penting tim pelayanan teknis dalam mendukung proses pemeriksaan paten.
Dwi menjelaskan, bagian pelayanan teknis berperan untuk memastikan kelancaran alur pemeriksaan paten. Bagian pelayanan teknis paten bertugas menyediakan laporan data statistik pemeriksaan substantif paten, distribusi dokumen, dan melakukan pemeriksaan administratif kelengkapan hasil substantif paten.
“Selain itu, kami juga melakukan fasilitasi proses pemeriksaan paten per bidang terhadap perubahan kebijakan paten. Semua ini dilakukan agar pemeriksaan dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan jumlah permohonan paten setiap tahun menuntut adanya pembagian bidang kerja yang lebih spesifik. "Untuk mengakomodasi peningkatan jumlah dokumen dan kasus dalam pelayanan, bidang kerja kini dibagi menjadi lima area: mekanik, fisika dan elektronik, kimia, biologi, serta farmasi. Pembagian ini bertujuan agar distribusi dokumen lebih terfokus dan proses pemeriksaan dapat dilakukan secara lebih optimal," jelasnya.”
Menanggapi pertanyaan peserta terkait status permohonan, Dwi menjelaskan bahwa setiap fase sudah diatur dengan jelas. “Misalnya, ketika permohonan sudah masuk tahap substantif, pemohon wajib menanggapi sesuai batas waktu yang ditentukan. Jika ada kekurangan, sistem menyediakan menu khusus untuk mengunggah dokumen perbaikan,” katanya.
Ia juga menekankan agar pemohon aktif memantau akun masing-masing. “Setiap akun sudah dilengkapi notifikasi dan panduan. Jadi jangan sampai terlambat, karena konsekuensinya bisa dianggap ditarik kembali. Namun, bila ada kendala teknis, kami terbuka menerima laporan agar bisa segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Selain itu, Dwi turut menyoroti tingginya volume dokumen yang masuk setiap tahun. “Rata-rata ada 14 ribu hingga 16 ribu dokumen paten per tahun. Beban kerja ini besar, tapi kami terus berupaya mencari solusi, salah satunya dengan menambah pemeriksa dan memperluas bidang pemeriksaan,” ungkapnya.
Di akhir sesi, ia mengapresiasi antusiasme peserta yang aktif berdiskusi. “Pertanyaan Bapak-Ibu sangat bermanfaat bagi kami untuk meningkatkan kualitas layanan. Harapannya, pelayanan teknis ini semakin dipahami dan dimanfaatkan dengan baik sehingga inovasi-inovasi anak bangsa bisa mendapat pelindungan maksimal,” tutupnya.
Melalui kegiatan ini, DJKI menegaskan komitmennya untuk memberikan layanan yang semakin efektif, transparan, dan mendukung terciptanya ekosistem kekayaan intelektual yang sehat di Indonesia. (yun/daw)
Di era komunikasi yang semakin dinamis, peran aparatur tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga pada kemampuan menyampaikan informasi dan kebijakan secara tepat kepada masyarakat. Kompleksitas isu kekayaan intelektual mulai dari pelindungan, pemanfaatan, hingga penegakan hukum menuntut penyampaian pesan yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.
Selasa, 3 Maret 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melanjutkan penyusunan roadmap strategis pengembangan kekayaan intelektual (KI) melalui Forum Group Discussion (FGD) pendalaman per jenis KI. Kegiatan yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum, Depok, pada 2–6 Maret 2026 ini difokuskan untuk merumuskan arah kebijakan dan rencana regulasi KI yang lebih komprehensif.
Senin, 2 Maret 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia secara resmi melantik sejumlah pejabat pada jabatan fungsional baru di lingkungan Sekretariat DJKI. Acara yang berlangsung di Kantor DJKI, Jakarta, pada Kamis, 26 Februari 2026 ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat tata kelola arsip, pembentukan regulasi, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur guna mendukung program prioritas di awal tahun anggaran.
Kamis, 26 Februari 2026