Upaya DJKI Mudahkan Pelayanan Permohonan Paten melalui Sistem Aplikasi Paten

Aceh -  Di era 5.0, pemanfaatan teknologi sudah banyak digunakan di setiap  aspek kehidupan. Untuk itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus melakukan inovasi dalam memenuhi kebutuhan layanan kekayaan intelektual (KI), salah satunya dengan fitur sistem permohonan KI online.

Dengan adanya sistem permohonan ini, masyarakat dapat dengan mudah mengajukan permohonan KI dari mana dan kapan saja. Tetapi di sisi lain, para inventor maupun petugas pemeriksa paten masih mengalami kendala atau permasalahan teknis dalam memproses pendaftaran.

Sebagai solusinya, Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang Yasmon mendukung adanya perbaikan dan pengembangan dalam sistem aplikasi paten. Hal tersebut karena proses pelindungan paten sejak awal sampai terbit sertifikat dilakukan secara online.

“Salah satu upaya untuk mendukung penyempurnaan aplikasi, Direktorat Paten telah melakukan review semua Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Review SOP terakhir yang dilakukan oleh Direktorat Paten yaitu pada tahun 2019. Lalu pada tahun 2022 kemarin kami lakukan review kembali untuk memastikan setiap bisnis proses yang ada saat ini adalah yang terupdate,” terang Yasmon pada 3 Februari 2023 dalam kegiatan FGD Konsolidasi Data dan Proses Bisnis Paten di Hotel Ayani Banda Aceh.

Yasmon juga mengatakan bahwa SOP ini merupakan bisnis proses yang ada di direktorat paten dan nantinya bisa diterjemahkan ke dalam aplikasi.

“Di dalam SOP ini terdapat alur proses, batasan waktu pemrosesan dan jelas siapa yang memprosesnya, sehingga SOP yang telah direview tersebut bisa menjadi rujukan untuk meningkatkan aplikasi paten yang sudah ada atau menyiapkan fitur yang belum terdapat di aplikasi paten saat ini,” tambah Yasmon.

Selanjutnya Yasmon juga mengimbau jajarannya di direktorat paten untuk melakukan inventarisasi kebutuhan pada masing-masing sub-direktorat guna penyempurnaan aplikasi paten.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual (TIKI) DJKI Dede Mia Yusanti menjelaskan bahwa sistem aplikasi paten online terus dilakukan pengembangan agar semakin baik.

“Untuk melakukan pengembangan aplikasi paten online, dibutuhkan sebuah perencanaan pengembangan aplikasi yang diawali dengan melakukan inventarisasi dan analisa kebutuhan para pengguna aplikasi di lingkungan DJKI dengan melakukan penyesuaian proses bisnis paten” ujar Dede.

Dede melanjutkan bahwa dengan dilakukan inventarisasi dan analisa kebutuhan tersebut akan menjadi pedoman penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi. 

Diharapkannya dengan adanya sinergi dari kedua belah pihak baik dari Direktorat Paten dengan Direktorat Teknologi Informasi KI dapat membangun sistem aplikasi paten yang lebih efektif untuk menunjang pelaksanaan tugas para pengguna aplikasi paten serta memudahkan pemohon dalam mengajukan permohonan paten. (arm/kad)



LIPUTAN TERKAIT

DJKI Ikut Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN Kemenkumham Semester I

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) ikut serta dalam Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Semester I Tahun 2024. Kegiatan diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada 15 – 18 Juli 2024 bertempat di Hotel Shangri-La Jakarta.

Senin, 15 Juli 2024

Tumbuhkan Pemahaman KI di Perguruan Tinggi, DJKI Beri Edukasi Drafting Paten Seri Kedua

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM melanjutkan Edukasi Paten Drafting Seri Kedua sebagai langkah strategis untuk meningkatkan jumlah permohonan paten di perguruan tinggi Indonesia. Kegiatan yang berlangsung pada 15 hingga 19 Juli 2024 di Gedung DJKI Lt. 8 ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada para inventor tentang pentingnya pelindungan paten.

Senin, 15 Juli 2024

Tingkatkan Kompetensi Pegawai, DJKI Gelar Kegiatan Pelayanan Prima

Dalam memberikan pelayanan prima, tentunya diperlukan sumber daya manusia (SDM) dengan integritas tinggi. Hal ini menjadi salah satu perhatian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selasa, 2 Juli 2024

Selengkapnya