Tujuh Pemeriksa Merek Ajukan Kenaikan Pangkat Pemeriksa Utama
Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Nofli bersama Kepala Subdit Pemeriksaan Merek, Didik Taryadi dengan disaksikan Kepala Sub Bagian Mutasi, Pemberhentian dan Pensiun Kepegawaian, Heditiya melakukan penilaian terhadap 7 (tujuh) pegawai pemeriksa merek yang mengajukan kenaikan pangkat ke jenjang pemeriksa utama.
Menurut Nofli, penilain ini bertujuan untuk mengukur kemampuan para pemeriksa mengenai penguasaannya terhadap pengetahuan merek, serta bagaimana mereka dapat mengidentifikasikan permasalahan yang ada untuk dibuatkan suatu solusi.
“Untuk menjadi pemeriksa utama, mereka harus mengidentikasikan permasalahan yang ada dan membuat penyelesaian masalah tersebut,” ucap Nofli saat memberi penilaian kenaikan pangkat pemeriksa merek di ruang rapat Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kamis (28/1/2021).
Ia juga berharap para pemeriksa merek yang naik jabatan menjadi pemeriksa utama ini dapat menjadi narasumber yang kompeten dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai merek.
“Pemeriksa utama nantinya dapat menjadi narasumber ahli di bidang merek,” ujar Nofli.
Menurut Nofli, penilain ini bertujuan untuk mengukur kemampuan para pemeriksa mengenai penguasaannya terhadap pengetahuan merek, serta bagaimana mereka dapat mengidentifikasikan permasalahan yang ada untuk dibuatkan suatu solusi.
“Untuk menjadi pemeriksa utama, mereka harus mengidentikasikan permasalahan yang ada dan membuat penyelesaian masalah tersebut,” ucap Nofli saat memberi penilaian kenaikan pangkat pemeriksa merek di ruang rapat Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kamis (28/1/2021).
Ia juga berharap para pemeriksa merek yang naik jabatan menjadi pemeriksa utama ini dapat menjadi narasumber yang kompeten dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai merek.
“Pemeriksa utama nantinya dapat menjadi narasumber ahli di bidang merek,” ujar Nofli.
TAGS
#MerekLIPUTAN TERKAIT
Perkuat Fondasi Profesionalisme, DJKI Asah Kompetensi Public Speaking Pegawai
Di era komunikasi yang semakin dinamis, peran aparatur tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga pada kemampuan menyampaikan informasi dan kebijakan secara tepat kepada masyarakat. Kompleksitas isu kekayaan intelektual mulai dari pelindungan, pemanfaatan, hingga penegakan hukum menuntut penyampaian pesan yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.
Selasa, 3 Maret 2026
Roadmap KI Masuki Tahap Pendalaman
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melanjutkan penyusunan roadmap strategis pengembangan kekayaan intelektual (KI) melalui Forum Group Discussion (FGD) pendalaman per jenis KI. Kegiatan yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum, Depok, pada 2–6 Maret 2026 ini difokuskan untuk merumuskan arah kebijakan dan rencana regulasi KI yang lebih komprehensif.
Senin, 2 Maret 2026
DJKI Lantik Tujuh Pejabat Baru demi Percepatan Transformasi Kelembagaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia secara resmi melantik sejumlah pejabat pada jabatan fungsional baru di lingkungan Sekretariat DJKI. Acara yang berlangsung di Kantor DJKI, Jakarta, pada Kamis, 26 Februari 2026 ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat tata kelola arsip, pembentukan regulasi, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur guna mendukung program prioritas di awal tahun anggaran.
Kamis, 26 Februari 2026
TAG TERPOPULER
#Merek #KI Komunal #Paten #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Desain Industri #Penegakan Hukum #KI Umum #DTLST & Rahasia Dagang #Sekretariat #Teknologi Informasi #Kerja Sama & EdukasiLIPUTAN TERBARU
Pemerintah Dorong Modernisasi Sistem Royalti Musik, LMKN Umumkan Unclaimed Royalty Rp33 Miliar
Selasa, 3 Maret 2026
Perkuat Fondasi Profesionalisme, DJKI Asah Kompetensi Public Speaking Pegawai
Selasa, 3 Maret 2026
Dari Kampus ke Komunitas, Paten Trisakti Atasi Sampah Organik
Selasa, 3 Maret 2026
