Sinergitas Awal Tahun, DJKI Susun Road Map Realisasi Program Tahun 2021
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar rapat pembentukan tim kerja dan penyusunan road map realisasi program tahun 2021 secara virtual melalui aplikasi zoom (29/1/2021).
Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Andrieansjah ini merupakan langkah awal DJKI bersinergi dalam mewujudkan The Best IP Office in The World.
Tahun lalu saja, layanan DJKI telah berevolusi melalui peluncuran aplikasi IPROLINE (Intellectual Property Online) dan Loket Virtual sebagai inovasi dalam memberi kemudahan pelayanan kekayaan intelektual (KI) kepada masyarakat.
“Saya yakin pendaftaran online sudah berjalan sebagaimana mestinya tinggal kita meningkatkan kinerja internal dan menggunakan aplikasi serta mengembangkannya untuk administrasi dan para pemeriksa,” ujar Andrieansjah.
Tidak hanya berfokus pada layanan permohonan KI saja, DJKI juga akan meningkatkan upaya mengkomersialisasikan produk KI yang berasal dari dalam negeri, serta meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran KI.
Hal tersebut selaras dengan 3 (tiga) pilar kebijakan DJKI saat ini yaitu filing (pendataan), commercialization (komersialisasi), enforcement (penegakan hukum).
Menurut Andrieansjah, untuk mewujudkan kantor KI bertaraf internasional, DJKI perlu membuat perencanaan yang baik serta pengelolaan anggaran yang tepat.
“Dalam perencanaan ini, sinergitas antar bagian di lingkungan DJKI sangat diperlukan, antara direktorat teknis dengan direktorat supporting,” tuturnya.
Sebagai acuan, DJKI telah membandingkan dengan 5 (lima) kantor KI internasional yaitu United States Patent and Trademark Office (USPTO), European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Korean Intellectual Property Office (KIPO), European Patent Office (EPO), United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO).
“Dari kelima kantor KI internasional tersebut, semuanya telah menerapkan Online Filling, Quality Management System (QMS) dengan ISO 9001, Ontime Filling, IP Information and Development Facilities yang lingkupnya tidak hanya nasional namun juga internasional untuk mendukung stakeholder dalam melakukan komersialisasi dan mendukung penegakan hukum serta mendorong peningkatkan permohonan KI serta IP Data Center,” ungkap Andrieansjah.
Dari riset tersebut, DJKI kemudian membuat langkah awal pembentukan road map realisasi program DJKI 2021 diantaranya, dengan menerapkan sistem berbasis teknologi informasi (TI) untuk pendaftaran dan membuat pelatihan pendaftaran KI untuk secara daring.
Selain itu, untuk menjamin pelayanan yang baik kepada masyakarat, DJKI berencana menerapkan ISO 9001 serta menjadi instansi pemerintah berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Program DJKI selanjutnya yaitu membuat pusat fasilitas dan sarana informasi KI serta pusat pengembangan KI di Indonesia. Diharapkan sinergitas antar unit di lingkungan DJKI ini berjalan dengan baik sehingga program kerja DJKI dapat terealisasikan.
Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Andrieansjah ini merupakan langkah awal DJKI bersinergi dalam mewujudkan The Best IP Office in The World.
Tahun lalu saja, layanan DJKI telah berevolusi melalui peluncuran aplikasi IPROLINE (Intellectual Property Online) dan Loket Virtual sebagai inovasi dalam memberi kemudahan pelayanan kekayaan intelektual (KI) kepada masyarakat.
“Saya yakin pendaftaran online sudah berjalan sebagaimana mestinya tinggal kita meningkatkan kinerja internal dan menggunakan aplikasi serta mengembangkannya untuk administrasi dan para pemeriksa,” ujar Andrieansjah.
Tidak hanya berfokus pada layanan permohonan KI saja, DJKI juga akan meningkatkan upaya mengkomersialisasikan produk KI yang berasal dari dalam negeri, serta meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran KI.
Hal tersebut selaras dengan 3 (tiga) pilar kebijakan DJKI saat ini yaitu filing (pendataan), commercialization (komersialisasi), enforcement (penegakan hukum).
Menurut Andrieansjah, untuk mewujudkan kantor KI bertaraf internasional, DJKI perlu membuat perencanaan yang baik serta pengelolaan anggaran yang tepat.
“Dalam perencanaan ini, sinergitas antar bagian di lingkungan DJKI sangat diperlukan, antara direktorat teknis dengan direktorat supporting,” tuturnya.
Sebagai acuan, DJKI telah membandingkan dengan 5 (lima) kantor KI internasional yaitu United States Patent and Trademark Office (USPTO), European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Korean Intellectual Property Office (KIPO), European Patent Office (EPO), United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO).
“Dari kelima kantor KI internasional tersebut, semuanya telah menerapkan Online Filling, Quality Management System (QMS) dengan ISO 9001, Ontime Filling, IP Information and Development Facilities yang lingkupnya tidak hanya nasional namun juga internasional untuk mendukung stakeholder dalam melakukan komersialisasi dan mendukung penegakan hukum serta mendorong peningkatkan permohonan KI serta IP Data Center,” ungkap Andrieansjah.
Dari riset tersebut, DJKI kemudian membuat langkah awal pembentukan road map realisasi program DJKI 2021 diantaranya, dengan menerapkan sistem berbasis teknologi informasi (TI) untuk pendaftaran dan membuat pelatihan pendaftaran KI untuk secara daring.
Selain itu, untuk menjamin pelayanan yang baik kepada masyakarat, DJKI berencana menerapkan ISO 9001 serta menjadi instansi pemerintah berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Program DJKI selanjutnya yaitu membuat pusat fasilitas dan sarana informasi KI serta pusat pengembangan KI di Indonesia. Diharapkan sinergitas antar unit di lingkungan DJKI ini berjalan dengan baik sehingga program kerja DJKI dapat terealisasikan.
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Perkuat Fondasi Profesionalisme, DJKI Asah Kompetensi Public Speaking Pegawai
Di era komunikasi yang semakin dinamis, peran aparatur tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga pada kemampuan menyampaikan informasi dan kebijakan secara tepat kepada masyarakat. Kompleksitas isu kekayaan intelektual mulai dari pelindungan, pemanfaatan, hingga penegakan hukum menuntut penyampaian pesan yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.
Selasa, 3 Maret 2026
Roadmap KI Masuki Tahap Pendalaman
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melanjutkan penyusunan roadmap strategis pengembangan kekayaan intelektual (KI) melalui Forum Group Discussion (FGD) pendalaman per jenis KI. Kegiatan yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum, Depok, pada 2–6 Maret 2026 ini difokuskan untuk merumuskan arah kebijakan dan rencana regulasi KI yang lebih komprehensif.
Senin, 2 Maret 2026
DJKI Lantik Tujuh Pejabat Baru demi Percepatan Transformasi Kelembagaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia secara resmi melantik sejumlah pejabat pada jabatan fungsional baru di lingkungan Sekretariat DJKI. Acara yang berlangsung di Kantor DJKI, Jakarta, pada Kamis, 26 Februari 2026 ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat tata kelola arsip, pembentukan regulasi, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur guna mendukung program prioritas di awal tahun anggaran.
Kamis, 26 Februari 2026
TAG TERPOPULER
#Merek #KI Komunal #Paten #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Desain Industri #Penegakan Hukum #KI Umum #DTLST & Rahasia Dagang #Sekretariat #Teknologi Informasi #Kerja Sama & EdukasiLIPUTAN TERBARU
Pemerintah Dorong Modernisasi Sistem Royalti Musik, LMKN Umumkan Unclaimed Royalty Rp33 Miliar
Selasa, 3 Maret 2026
Perkuat Fondasi Profesionalisme, DJKI Asah Kompetensi Public Speaking Pegawai
Selasa, 3 Maret 2026
Dari Kampus ke Komunitas, Paten Trisakti Atasi Sampah Organik
Selasa, 3 Maret 2026
