Plt. Dirjen KI Razilu Dorong Pemerintah Daerah Lindungi Kekayaan Intelektual Komunal
Medan - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyerahkan surat pencatatan kekayaan intelektual komunal (KIK) asal Sumatera Utara kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Labuhan Batu di LePolonia Hotel & Convention Medan, Selasa, 7 Desember 2021.
Surat Pencatatan KIK tersebut diberikan oleh Pelaksana tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu kepada Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Azmi Utami dan Kepala Dinas Koperasi Dan UKM Labuhan Batu, Taufik Siregar.
Adapun surat pencatatan KIK yang diberikan diantaranya, 3 (tiga) pencatatan KIK asal Kabupaten Mandailing Natal yaitu Bulang, Gonjong dan Ampu. Serta, 4 (empat) pencatatan KIK asal Kabupaten Labuhan Batu yaitu Pongat Jelok, Anyang Terubuk, Sarak Terong dan Anyang Pakis.
Pencatatan KIK ini merupakan respon positif pemerintah daerah dalam menginventarisasi KIK wilayahnya. Mengingat, inventarisasi KIK merupakan bagian dari pelindungan keanekaragaman budaya dan hayati Indonesia dari ancaman eksploitasi serta pengakuan oleh pihak asing.
Razilu mengatakan bahwa setiap daerah di Indonesia yang mencatatkan KIK disertai dengan pengelolaan yang baik, maka dapat membantu mensejahterakan masyarakat.
“Harapannya setelah bapak ibu telah memiliki beragam kekayaan intelektual komunal, itu nanti bisa dilirik oleh para pengusaha negara lain,” ucap Razilu.
Menurutnya, KIK yang terdiri dari ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik dan potensi indikasi geografis merupakan modal dasar pembangunan nasional.
Karenanya, Razilu mengajak pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mencatatkan potensi KIK di wilayahnya yang nanti akan dihimpun ke dalam pusat data nasional KIK (PDN KIK).
Untuk membantu pemerintah daerah dalam menginventarisasi KIK, ia mengungkapkan DJKI Kemenkumham telah membuat program kerja prioritas nasional terkait KIK. Yaitu, tahun 2021, pemerintah membangun pembaruan PDN KIK.
Prioritas nasional selanjutnya adalah tahun 2022, DJKI akan memanfaatkan 33 Kantor Wilayah Kemenkumham untuk mendirikan layanan KIK. Untuk tahun 2023, akan dilakukan pemetaan terkait potensi ekonomi KIK. Serta di tahun 2024, DJKI berencana membangun portal informasi dan peta ekonomi KIK.
“Terkait pembaruan PDN KIK, pada tanggal 23 November 2021 lalu, DJKI resmi meluncurkan laman tersebut sebagai wadah inventarisasi data KIK Indonesia yang dapat terintegrasi dengan kementerian lembaga terkait,” kata Razilu.
Ia menuturkan bahwa dengan adanya PDN KIK ini, Indonesia menjadi salah satu negara terbaik di dunia dalam pengelolaan KIK.
“Beberapa kantor kekayaan intelektual negara lain itu akan mereplika dari pusat data ini,” ujar Razilu.
Razilu mengungkapkan jumlah KIK yang tercatat saat ini berdasarkan jenisnya adalah pengetahuan tradisional sebanyak 488. Ekspresi budaya tradisional sebanyak 1.623. Potensi indikasi geografis sebanyak 57. Dan sumber daya genetik sebanyak 69.
Menanggapi yang disampaikan Plt. Dirjen KI, Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utami mengatakan pihaknya sangat proaktif dalam melindungi kekayaan alam dan budaya yang dimiliki daerahnya.
“Penyerahan surat pencatatan KIK ini bagian dari pelindungan sebagai salah satu wujud kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang memberikan kekayaan alam kepada daerah Mandailing Natal,” ujar Atika.
Pihaknya menyadari bahwa pelindungan kekayaan intelektual baik personal maupun komunal sangat penting dalam membangun perekonomian daerah.
“Semoga dengan semangat kami yang proaktif dalam melindungi kekayaan intelektual daerah dapat memberikan kontribusi bagi Indonesia,” pungkasnya.
Surat Pencatatan KIK tersebut diberikan oleh Pelaksana tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu kepada Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Azmi Utami dan Kepala Dinas Koperasi Dan UKM Labuhan Batu, Taufik Siregar.
Adapun surat pencatatan KIK yang diberikan diantaranya, 3 (tiga) pencatatan KIK asal Kabupaten Mandailing Natal yaitu Bulang, Gonjong dan Ampu. Serta, 4 (empat) pencatatan KIK asal Kabupaten Labuhan Batu yaitu Pongat Jelok, Anyang Terubuk, Sarak Terong dan Anyang Pakis.
Pencatatan KIK ini merupakan respon positif pemerintah daerah dalam menginventarisasi KIK wilayahnya. Mengingat, inventarisasi KIK merupakan bagian dari pelindungan keanekaragaman budaya dan hayati Indonesia dari ancaman eksploitasi serta pengakuan oleh pihak asing.
Razilu mengatakan bahwa setiap daerah di Indonesia yang mencatatkan KIK disertai dengan pengelolaan yang baik, maka dapat membantu mensejahterakan masyarakat.
“Harapannya setelah bapak ibu telah memiliki beragam kekayaan intelektual komunal, itu nanti bisa dilirik oleh para pengusaha negara lain,” ucap Razilu.
Menurutnya, KIK yang terdiri dari ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik dan potensi indikasi geografis merupakan modal dasar pembangunan nasional.
Karenanya, Razilu mengajak pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mencatatkan potensi KIK di wilayahnya yang nanti akan dihimpun ke dalam pusat data nasional KIK (PDN KIK).
Untuk membantu pemerintah daerah dalam menginventarisasi KIK, ia mengungkapkan DJKI Kemenkumham telah membuat program kerja prioritas nasional terkait KIK. Yaitu, tahun 2021, pemerintah membangun pembaruan PDN KIK.
Prioritas nasional selanjutnya adalah tahun 2022, DJKI akan memanfaatkan 33 Kantor Wilayah Kemenkumham untuk mendirikan layanan KIK. Untuk tahun 2023, akan dilakukan pemetaan terkait potensi ekonomi KIK. Serta di tahun 2024, DJKI berencana membangun portal informasi dan peta ekonomi KIK.
“Terkait pembaruan PDN KIK, pada tanggal 23 November 2021 lalu, DJKI resmi meluncurkan laman tersebut sebagai wadah inventarisasi data KIK Indonesia yang dapat terintegrasi dengan kementerian lembaga terkait,” kata Razilu.
Ia menuturkan bahwa dengan adanya PDN KIK ini, Indonesia menjadi salah satu negara terbaik di dunia dalam pengelolaan KIK.
“Beberapa kantor kekayaan intelektual negara lain itu akan mereplika dari pusat data ini,” ujar Razilu.
Razilu mengungkapkan jumlah KIK yang tercatat saat ini berdasarkan jenisnya adalah pengetahuan tradisional sebanyak 488. Ekspresi budaya tradisional sebanyak 1.623. Potensi indikasi geografis sebanyak 57. Dan sumber daya genetik sebanyak 69.
Menanggapi yang disampaikan Plt. Dirjen KI, Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utami mengatakan pihaknya sangat proaktif dalam melindungi kekayaan alam dan budaya yang dimiliki daerahnya.
“Penyerahan surat pencatatan KIK ini bagian dari pelindungan sebagai salah satu wujud kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang memberikan kekayaan alam kepada daerah Mandailing Natal,” ujar Atika.
Pihaknya menyadari bahwa pelindungan kekayaan intelektual baik personal maupun komunal sangat penting dalam membangun perekonomian daerah.
“Semoga dengan semangat kami yang proaktif dalam melindungi kekayaan intelektual daerah dapat memberikan kontribusi bagi Indonesia,” pungkasnya.
TAGS
#Dirjen KILIPUTAN TERKAIT
Jaga Warisan Lewat Indikasi Geografis
Lukisan Kamasan merupakan salah satu Indikasi Geografis dari Desa Kamasan, Provinsi Bali, yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum. Lukisan tersebut sudah ada sejak zaman kerajaan dan sampai saat ini masih dijaga kelestariannya. Hal tersebut disampaikan oleh Gede Weda Asmara selaku Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Lukisan Kamasan Bali dalam Podcast Obrolan Kreatif dan Inovatif Kekayaan Intelektual (OKE KI) dalam gelaran INACRAFT 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC) pada Minggu, 9 Februari 2025.
Minggu, 9 Februari 2025
Tenun Buna Insana: Kisah Cinta dan Perjuangan Mama-mama Melindungi Warisan Budaya NTT
Di sebuah galeri sederhana yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, deretan Tenun Buna Insana terpajang bak lukisan yang merangkai kisah kehidupan. Motif-motif berbentuk pengait menyerupai huruf Z berbicara dalam keheningan, menyampaikan warisan leluhur yang dijaga dengan penuh cinta dan ketekunan oleh mama-mama setempat. Di setiap helaian benang yang tersulam, ada peluh, doa, dan cerita tentang harapan.
Senin, 23 Desember 2024
DJKI Serahkan Sertifikat IG Kopi Robusta Merapi Sleman, Dorong Produk Lokal Mendunia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu menyerahkan sertifikat Indikasi Geografis (IG) Kopi Robusta Merapi Sleman kepada Bupati Kabupaten Sleman Kustini Sri Purnomo pada Kamis, 19 Desember 2024, di Lapangan Pemerintah Daerah Sleman.
Kamis, 19 Desember 2024
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Kementerian Hukum dan Kementerian Kebudayaan Sepakat Perkuat Pelindungan Kekayaan Intelektual Budaya Indonesia
Jumat, 14 Maret 2025
Dirjen KI Hadiri Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media
Kamis, 13 Maret 2025
DJKI Serahkan Sertifikat Indikasi Geografis untuk Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah
Kamis, 13 Maret 2025
