Plt Dirjen KI: Amalkan Janji Kinerja yang Telah Diucapkan

Jakarta – Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyatakan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Tertentu maupun Pejabat Fungsional wajib dilantik dan diambil sumpahnya.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bersamaan dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) pada Senin, 21 Maret 2022 di Aula Oemar Seno Adjie, Gedung Eks Sentra Mulia Jakarta Selatan. 

Adapun pejabat fungsional yang dilantik adalah sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama untuk DJKI dan 3 (tiga) orang Auditor Ahli Madya untuk Itjen Kemenkumham.

“Sumpah yang saudara ucapkan dapat dipertanggungjawabkan dengan komitmen moral dan sikap profesional yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam melaksanakan amanah baik kepada diri sendiri, bangsa dan Negara dan yang utama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) sekaligus Inspektur Jenderal Kemenkumham. 

Razilu mengingatkan kepada para pejabat yang baru saja dilantik untuk terus belajar agar semakin memahami substansi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. 

“Bekerjalah dengan penuh rasa tanggung jawab serta amalkan janji kinerja yang telah saudara ucapkan,” tegasnya. 

Pada kesempatan yang sama, Razilu juga menerangkan tentang pentingnya bersikap positif dalam menjalani kehidupan sehari-hari serta menjauhi segala pikiran negatif. Ia beranggapan bahwa dengan pikiran yang positif maka dapat menghasilkan hal positif pula sehingga segala tindakan yang dilakukan akan menuju dan dekat dengan segala kebaikan. 

“Kita harus bertutur kata yang positif, sehingga hal itu akan menjadi kebiasaan. Apabila sudah menjadi kebiasaan maka hal itu akan menjadi sebuah nilai dan nilai-nilai itulah yang akan membawa kita semua pada keberuntungan,” tutur Razilu. 

Selanjutnya, Razilu mengatakan bahwa menjaga integritas merupakan hal yang harus dilakukan. Ia berharap agar seluruh pegawai di lingkungan DJKI maupun Itjen dapat mewujudkannya dengan tidak melakukan tindakan yang mengarah kepada korupsi, gratifikasi serta selalu menjaga martabat sebagai ASN. 

“Saya berharap kita semua bisa bekerja dengan baik tanpa ada penyimpangan serta menjaga nama baik diri, keluarga, unit kerja, dan Kemenkumham,” pungkasnya. 


TAGS

#Dirjen KI

LIPUTAN TERKAIT

Tren Pendaftaran Merek di Indonesia: Peningkatan Penggunaan Teknologi AI untuk Mempermudah Proses Penelusuran

Pemerintah Indonesia terus mendorong pendaftaran merek sebagai langkah untuk melindungi kekayaan intelektual (KI). Berdasarkan data terkini, permohonan merek terbanyak pada tahun 2024 tercatat pada kelas-kelas barang dan jasa tertentu. Data ini memberikan gambaran jelas mengenai jenis usaha yang paling banyak didaftarkan mereknya di Indonesia, yang mencerminkan perkembangan bisnis yang terus meningkat di berbagai sektor.

Kamis, 15 Mei 2025

DJKI Perkuat Integritas untuk Cegah Benturan Kepentingan

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam membangun birokrasi yang bersih dan profesional melalui webinar nasional bertema Integritas Pegawai DJKI: Menangkal Benturan Kepentingan Sejak Dini pada 15 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil dan transparan.

Kamis, 15 Mei 2025

DJKI Gelar Coaching untuk Akselerasi Karakter ASN Muda: Dorong Transformasi Potensi Menjadi Prestasi

Di tengah perubahan birokrasi yang semakin dinamis dan cepat, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus berinovasi dalam membentuk karakter aparatur yang adaptif dan unggul. Bersama Coachnesia, DJKI menyelenggarakan kegiatan Coaching untuk Akselerasi Karakter ASN Muda: Dari Potensi Menjadi Prestasi yang berlangsung pada Rabu, 14 Mei 2025 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum Republik Indonesia, Depok, Jawa Barat.

Rabu, 14 Mei 2025

Selengkapnya