Petakan Jalan Menuju Kantor KI Berkelas Dunia, DJKI Reviu Pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024

Bandung - Visi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk menjadi World Class Intellectual Property Office merupakan arah kebijakan DJKI dalam Rencana Strategis (Renstra) DJKI 2020-2024 yang berfokus pada peningkatan optimalisasi layanan publik berbasis teknologi informasi. Memasuki tahun terakhir periode ini, DJKI perlu melakukan reviu sebagai suatu proses evaluasi dan peninjauan terhadap implementasi Renstra yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Dalam pembukaan kegiatan yang berlangsung pada 30 Januari 2024 di Crowne Hotel Bandung, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Min Usihen menyatakan bahwa evaluasi ini membutuhkan telaah atas kebijakan, pelaksanaan, serta indikator dan target sasaran program DJKI.

“Idealnya visi DJKI untuk menjadi kantor kekayaan intelektual (KI) berkelas dunia dapat terwujud tahun ini, namun perlu kita lihat dan petakan bersama sampai tahap mana proses yang sudah dijalankan. Perlu langkah konkrit dan terukur serta mengevaluasi berdasarkan indikator yang sudah ditentukan,” jelas Min.

Min memberikan arahan agar Renstra DJKI ini sejalan dengan Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan RPJMN. Selain itu diperlukan adanya langkah dan indikator rasional dalam menjalankan program dan kegiatan DJKI. Harapannya kebijakan KI yang ada dapat lebih menyesuaikan dengan kondisi aktual dan mengoptimalisasikan layanan publik agar sesuai dengan ekspektasi masyarakat

“Saat ini DJKI sedang membangun IP Academy sebagai wujud edukasi KI baik kepada internal, masyarakat, dan stakeholders terkait. Oleh karena itu, pembangunan IP Academy ini harus disesuaikan dengan Renstra 2020-2024 serta disepakati target dan indikator pelaksanaannya dengan rasional,” tambahnya.

Dalam laporan Sekretaris DJKI Sucipto yang disampaikan oleh Kepala Bagian Program dan Pelaporan Rani Nuradi dinyatakan bahwa reviu Renstra yang akan dijalankan meliputi tahapan evaluasi implementasi, pembaharuan dan penyesuaian, penilaian kinerja, efektivitas, pengembangan, dan peningkatan kualitas. Hal ini digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi Renstra DJKI, serta sebagai panduan untuk perbaikan dan penyesuaian kebijakan dan program yang telah direncanakan sebelumnya.

DJKI berharap kegiatan ini dapat menghasilkan masukan untuk mempersiapkan dokumen kebijakan KI yang dapat mendorong pembangunan nasional 2024, yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" serta menghasilkan rekomendasi strategis dalam rangka penyusunan Renstra DJKI yang selaras dengan kebijakan nasional di RPJMN 2025-2029 menuju Indonesia Emas 2045.

 



TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Perkuat Fondasi Profesionalisme, DJKI Asah Kompetensi Public Speaking Pegawai

Di era komunikasi yang semakin dinamis, peran aparatur tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga pada kemampuan menyampaikan informasi dan kebijakan secara tepat kepada masyarakat. Kompleksitas isu kekayaan intelektual mulai dari pelindungan, pemanfaatan, hingga penegakan hukum menuntut penyampaian pesan yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.

Selasa, 3 Maret 2026

Roadmap KI Masuki Tahap Pendalaman

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melanjutkan penyusunan roadmap strategis pengembangan kekayaan intelektual (KI) melalui Forum Group Discussion (FGD) pendalaman per jenis KI. Kegiatan yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum, Depok, pada 2–6 Maret 2026 ini difokuskan untuk merumuskan arah kebijakan dan rencana regulasi KI yang lebih komprehensif.

Senin, 2 Maret 2026

DJKI Lantik Tujuh Pejabat Baru demi Percepatan Transformasi Kelembagaan

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia secara resmi melantik sejumlah pejabat pada jabatan fungsional baru di lingkungan Sekretariat DJKI. Acara yang berlangsung di Kantor DJKI, Jakarta, pada Kamis, 26 Februari 2026 ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat tata kelola arsip, pembentukan regulasi, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur guna mendukung program prioritas di awal tahun anggaran.

Kamis, 26 Februari 2026

Selengkapnya