Jakarta – Mengawali tahun yang baru, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar Apel Awal Tahun 2024 secara hybrid yang diikuti oleh seluruh jajaran Kemenkumham pada Jum’at, 5 Januari 2024, di Kuningan, Jakarta Selatan.
“Tahun ini akan menjadi tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kemenkumham Tahun 2020-2024,” ujar Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly selaku pembina apel.
“Dalam hal ini kita telah menyepakati 52 rencana aksi sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kinerja untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu terwujudnya kesadaran hukum dan HAM masyarakat serta terbangunnya budaya kerja yang berorientasi pada kinerja organisasi yang berintegritas, efektif, dan efisien,” lanjutnya.
Kemudian, Yasonna juga menyampaikan tiga hal yang perlu menjadi perhatian bersama dan harus segera dilakukan. Yang pertama adalah bekerja dengan semangat PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif) Ber-Akhlak dan menjunjung tinggi kejujuran, integritas, serta solidaritas.
Kedua, memperkuat sinergi dan kolaborasi, baik internal maupun eksternal, dan terakhir khusus para pegawai usia muda untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi yang maksimal dan terus belajar untuk meningkatkan kinerja Kemenkumham.
“Manfaatkan momentum awal tahun ini untuk lebih meningkatkan kualitas kerja dan kontribusi kita terhadap kemajuan Institusi Kemenkumham yang kita cintai. Apabila selama ini kita sudah bekerja dengan penuh dedikasi, maka di tahun ini, saya harap kinerja kita lebih meningkat secara signifikan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Yasonna.
Di tahun 2024 ini, Kemenkumham telah menetapkan resolusinya, yakni Perkuat Sinergi yang Semakin Pasti dan Berakhlak untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak. Sejalan dengan hal tersebut, DJKI juga telah mencanangkan tahun 2024 sebagai Tahun Tematik Indikasi Geografis.
Pencanangan ini sendiri membutuhkan kolaborasi dan sinergitas kuat antara DJKI, Kantor Wilayah Kemenkumham, dan pemerintah daerah untuk bersama-sama memberdayakan kekayaan intelektual komunal Indonesia yang khas.
Diharapkan dengan dicanangkannya tahun 2024 sebagai Tahun Tematik Indikasi Geografis mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait Indikasi Geografis sekaligus menaikkan angka pendaftarannya. (Sas/Ver)
Di era komunikasi yang semakin dinamis, peran aparatur tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga pada kemampuan menyampaikan informasi dan kebijakan secara tepat kepada masyarakat. Kompleksitas isu kekayaan intelektual mulai dari pelindungan, pemanfaatan, hingga penegakan hukum menuntut penyampaian pesan yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.
Selasa, 3 Maret 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melanjutkan penyusunan roadmap strategis pengembangan kekayaan intelektual (KI) melalui Forum Group Discussion (FGD) pendalaman per jenis KI. Kegiatan yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum, Depok, pada 2–6 Maret 2026 ini difokuskan untuk merumuskan arah kebijakan dan rencana regulasi KI yang lebih komprehensif.
Senin, 2 Maret 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia secara resmi melantik sejumlah pejabat pada jabatan fungsional baru di lingkungan Sekretariat DJKI. Acara yang berlangsung di Kantor DJKI, Jakarta, pada Kamis, 26 Februari 2026 ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat tata kelola arsip, pembentukan regulasi, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur guna mendukung program prioritas di awal tahun anggaran.
Kamis, 26 Februari 2026
Selasa, 3 Maret 2026
Selasa, 3 Maret 2026
Selasa, 3 Maret 2026