Pentingnya Pelindungan KI Untuk Perguruan Tinggi
Jakarta - Perguruan tinggi merupakan salah satu pilar utama tumbuhnya inovasi dan kreativitas yang menghasilkan produk Kekayaan Intelektual (KI) sebagai upaya daya saing bangsa.
Oleh karena itu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menerima kunjungan mahasiswa dari Universitas Ibnu Chaldun di Aula lantai 8, Gedung DJKI pada hari Kamis, 28 Juli 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait KI.
Pada kegiatan ini Handi Nugraha selaku Subkoordinator Kerja Sama Antar Lembaga Non Pemerintah dan Monitoring Konsultan KI menjelaskan bahwa DJKI memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang KI seperti Merek, Paten, Hak Cipta, Desain Industri, dan Indikasi Geografis.
“Melalui DJKI kita bisa mengajukan pencatatan maupun pendaftaran KI yang kita miliki agar mendapatkan pelindungan secara hukum seperti merek dagang, suatu karya cipta atau sebuah inovasi,” ujar Handi.
Handi juga menjelaskan pentingnya pelindungan KI. Pertama, sebagai jaminan kepastian hukum dan kepastian berusaha. Kedua, sebagai aset bisnis tidak kasat mata yang bernilai ekonomi tinggi. Ketiga, Sebagai alat menciptakan atau menambah nilai.
Keempat, sebagai tanda pengenal agar mudah dikenali oleh konsumen serta sebagai alat promosi. Kelima, sebagai alat untuk meningkatkan posisi tawar perusahaan dalam dunia perdagangan dan invensi. Terakhir, KI juga sebagai sumber bisnis baru melalui invensi dan inovasi.
Pada kesempatan yang sama, Rahmah Marsinah selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun sangat berterima kasih atas kesempatan kunjungan mahasiswa yang diberikan oleh pihak DJKI.
“Kegiatan ini sangat berguna sekali dan kami mengucapkan terima kasih karena melalui kegiatan ini bisa memberikan wawasan yang lebih luas lagi tentang KI untuk para mahasiswa kami,” kata Rahma. (Arm/Ver)
Oleh karena itu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menerima kunjungan mahasiswa dari Universitas Ibnu Chaldun di Aula lantai 8, Gedung DJKI pada hari Kamis, 28 Juli 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait KI.
Pada kegiatan ini Handi Nugraha selaku Subkoordinator Kerja Sama Antar Lembaga Non Pemerintah dan Monitoring Konsultan KI menjelaskan bahwa DJKI memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang KI seperti Merek, Paten, Hak Cipta, Desain Industri, dan Indikasi Geografis.
“Melalui DJKI kita bisa mengajukan pencatatan maupun pendaftaran KI yang kita miliki agar mendapatkan pelindungan secara hukum seperti merek dagang, suatu karya cipta atau sebuah inovasi,” ujar Handi.
Handi juga menjelaskan pentingnya pelindungan KI. Pertama, sebagai jaminan kepastian hukum dan kepastian berusaha. Kedua, sebagai aset bisnis tidak kasat mata yang bernilai ekonomi tinggi. Ketiga, Sebagai alat menciptakan atau menambah nilai.
Keempat, sebagai tanda pengenal agar mudah dikenali oleh konsumen serta sebagai alat promosi. Kelima, sebagai alat untuk meningkatkan posisi tawar perusahaan dalam dunia perdagangan dan invensi. Terakhir, KI juga sebagai sumber bisnis baru melalui invensi dan inovasi.
Pada kesempatan yang sama, Rahmah Marsinah selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun sangat berterima kasih atas kesempatan kunjungan mahasiswa yang diberikan oleh pihak DJKI.
“Kegiatan ini sangat berguna sekali dan kami mengucapkan terima kasih karena melalui kegiatan ini bisa memberikan wawasan yang lebih luas lagi tentang KI untuk para mahasiswa kami,” kata Rahma. (Arm/Ver)
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Susun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025. Adapun rapat ini dilaksanakan untuk memastikan transparansi capaian yang telah diperoleh DJKI. Rapat yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu ini diikuti oleh para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan berlangsung di Ruang Rapat Gedung DJKI, Lantai 10, pada Kamis, 27 Maret 2025. Laporan ini akan disampaikan kepada Menteri Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DJKI selama tiga bulan pertama.(mkh/syl)
Kamis, 27 Maret 2025
DJKI Perkuat Penegakan Hukum KI dengan Aplikasi Berbasis AI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meluncurkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang khusus untuk penyidik dalam mengidentifikasi hak kekayaan intelektual misalnya seperti merek secara instan. Aplikasi ini memungkinkan penyidik untuk mendeteksi produk ilegal dengan cepat melalui pemindaian yang terhubung langsung ke database DJKI.
Kamis, 20 Maret 2025
DJKI dan MPA Asia Pacific Bahas Peran AI dalam Industri Film dan Hak Cipta
Motion Pictures Association (MPA) Asia Pacific melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum untuk membahas dampak kecerdasan buatan (AI) terhadap industri film serta kebijakan hak cipta di Indonesia.
Kamis, 20 Maret 2025
