Pendampingan Inventarisasi KIK sebagai Langkah DJKI Melindungi Warisan Budaya Nasional

Mataram - Keragaman dan potensi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang dimiliki Indonesia seperti Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SGD), dan Pengetahuan Tradisional (PT), serta Indikasi Geografis (IG) wajib dilindungi negara dari pengakuan, pencurian, bahkan pembajakan oleh negara lain.

Sebagai langkah pelindungan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki pusat data nasional pelindungan KIK untuk menginventarisasi data KIK yang Indonesia miliki. 

“Inventarisasi KIK bertujuan untuk pelindungan defensif, KIK sebagai kekayaan warisan budaya Indonesia, dan menggalang partisipasi aktif pemerintah daerah dalam pemutakhiran data kekayaan budaya di daerah,” ujar Kepala Seksi Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal dan Perpustakaan, Laina Sumarlina Sitohang dalam kegiatan pendampingan inventarisasi KIK ke Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Barat (NTB) (30/11/20). 

Menurutnya, dengan adanya kunjungan DJKI bersama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB mensosialisasikan kepada dinas daerah setempat untuk memberikan pemahaman akan pentingnya mencatatkan KIK sebagai upaya pelindungan hukum akan warisan budaya tersebut, khususnya warisan budaya yang dimiliki NTB. 

“Kami mengapresiasi dengan adanya pendampingan inventarisasi KIK dari Kemenkumham ini sebagai langkah awal mendampingi kami untuk ikut melestarikan dan melindungi warisan budaya nasional, khususnya di NTB,” ujar Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Fairuz Abadi. 

Sebagai informasi, inventarisasi KIK untuk pusat data nasional KIK akan bermanfaat dalam memperkuat kedaulatan dan bukti kepemilikan KIK Indonesia. Masyarakat dapat pula memanfaatkan Pusat Data ini sebagai bahan dalam mempromosikan kebudayaan asli Indonesia ke dunia internasional. Pusat data nasional KIK dapat diakses di  http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id 

Penulis: KAD
Editor: AMH