Bandung - Meningkatkan jumlah penyelesaian paten dalam negeri merupakan salah satu dari tujuan pelaksanaan Patent One Stop Service yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual (DJKI). Hal tersebut dilaksanakan melalui kegiatan asistensi drafting paten yang dilaksanakan di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat pada tanggal 30 Januari s.d. 1 Februari 2024.
Pemeriksa Paten Utama DJKI Dadan Samsudin menyampaikan sebanyak 70 permohonan yang mengikuti asistensi drafting paten dari sejumlah perguruan tinggi yang berada di Jawa Barat.
“Asistensi ini sangat diperlukan untuk para inventor untuk menyamakan persepsi antara pihaknya dengan pemeriksa. Kadang-kadang apa yang telah mereka tulis belum sesuai dengan kaidah atau peraturan yang telah ditentukan,” terang Dadan.
Dadan menambahkan kegiatan ini sangat dibutuhkan oleh pemohon-pemohon paten baik di universitas, lembaga penelitian dan pengembangan atau pelaku usaha karena memberikan percepatan penyelesaian paten yang telah diajukan.
“Proses asistensi ini sangat cepat, baik inventor maupun pemeriksa dituntut kerja cepat. Begitu pemeriksa mendapatkan balasan dari inventor, kami dituntut dengan cepat melakukan penelusuran untuk memproses patennya apakah akan diterima atau ditolak,” ujar Dadan.
Menurutnya, kesalahan rata-rata yang dilakukan oleh inventor adalah bagaimana tata cara penulisan klaim pada dokumen paten. Dadan mengimbau kepada para inventor baik yang telah ataupun akan mengajukan paten untuk memahami dan mengungkapkan pada klaim secara detail.
Sejalan dengan hal tersebut, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Yayan Sanjaya mengapresiasi kegiatan asistensi pada Patent One Stop Service. Ia merasa sangat terbantu akan hadirnya kegiatan ini.
“Kegiatan ini memberikan wawasan kepada para peneliti tentang bagaimana menulis substantif secara betul, sehingga hasilnya lebih baik dan permohonan kami menjadi lebih lancar,” ucap Yayan.
Lebih lanjut, Yayan mengungkapkan setiap tahunnya peneliti di Indonesia setiap tahunnya terus menghasilkan karya yang kualitasnya tidak kalah dengan di luar negeri, sehingga ia mengharapkan kegiatan seperti ini harus dilaksanakan setiap tahunnya.
“Pelindungan dari DJKI atas hasil karya peneliti-peneliti ini sangat dibutuhkan karena takut ada yang melakukan plagiasi sehingga terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran yang sangat merugikan. Kegiatan ini saya rasa merupakan suatu terobosan untuk kami para inventor dan kalau bisa harus dilaksanakan setiap tahunnya,” pungkasnya. (daw/dit)
Pemerintah Indonesia terus mendorong pendaftaran merek sebagai langkah untuk melindungi kekayaan intelektual (KI). Berdasarkan data terkini, permohonan merek terbanyak pada tahun 2024 tercatat pada kelas-kelas barang dan jasa tertentu. Data ini memberikan gambaran jelas mengenai jenis usaha yang paling banyak didaftarkan mereknya di Indonesia, yang mencerminkan perkembangan bisnis yang terus meningkat di berbagai sektor.
Kamis, 15 Mei 2025
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam membangun birokrasi yang bersih dan profesional melalui webinar nasional bertema Integritas Pegawai DJKI: Menangkal Benturan Kepentingan Sejak Dini pada 15 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil dan transparan.
Kamis, 15 Mei 2025
Di tengah perubahan birokrasi yang semakin dinamis dan cepat, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus berinovasi dalam membentuk karakter aparatur yang adaptif dan unggul. Bersama Coachnesia, DJKI menyelenggarakan kegiatan Coaching untuk Akselerasi Karakter ASN Muda: Dari Potensi Menjadi Prestasi yang berlangsung pada Rabu, 14 Mei 2025 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum Republik Indonesia, Depok, Jawa Barat.
Rabu, 14 Mei 2025
Jumat, 9 Mei 2025
Kamis, 15 Mei 2025
Kamis, 15 Mei 2025