Opera DJKI: Belajar Penelusuran Merek Logo dengan Yandex Images

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam memberikan kepastian dan pelindungan hukum terkait kekayaan intelektual, salah satunya untuk merek terdaftar. 

Di bawah kepemimpinan Yasonna H. Laoly, DJKI menggelar Organisasi Pembelajaran DJKI (Opera DJKI) untuk memberikan pembelajaran kepada seluruh pegawai terkait penelusuran merek logo. Dalam acara ini peserta diberikan gambaran cara menggunakan search engine Yandex Images. Kegiatan belajar ini digelar oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Kamis, 24 Februari 2022.  

Yandex Images merupakan suatu search engine asal Rusia yang dapat digunakan untuk mencari atau mencocokan suatu dokumen berupa gambar. Search engine ini cukup membantu dan sering dimanfaatkan oleh pemeriksa merek DJKI pada proses pemeriksaan substantif dalam melakukan penelusuran gambar.

Sebelumnya, pada proses pemeriksaan substantif ini, pemeriksa merek akan menggunakan sejumlah data pembanding sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu merek.

“Perlu diketahui juga bahwa pencarian di Yandex bukan untuk menemukan data pembanding secara langsung, namun untuk menemukan informasi terkait logo yang sedang diperiksa, seperti nama perusahaan, merek, dan produknya,” tutur Pemeriksa Merek Muda Lukman Fajar. 

Selanjutnya, Lukman menerangkan bahwa data - data tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pencarian di sistem Intellectual Property Online (IPROLINE) pada proses pemeriksaan substantif. 

Tidak hanya untuk pemeriksa merek, Nofli selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis juga menyarankan kepada masyarakat selain melakukan penelusuran pada pangkalan data kekayaan intelektual juga lebih efektif dapat memanfaatkan Yandex Images untuk melakukan penelusuran gambar atau logo merek terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan pendaftaran mereknya.

Gratis dan tidak perlu register akun, masyarakat dapat melakukan penelusuran pada  yandex.com/images kemudian mengetikkan keyword atau kata kunci tertentu ataupun mengunggah gambar yang akan dicari. 

“Sebagai alternatif lain, hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi permohonan logo atau gambar merek yang diajukan sudah ada yang menggunakan atau belum. Kita juga dapat melihat informasi seperti nama atau produk dari gambar tersebut,” jelas Nofli. 

Sebelumnya, untuk menambah kemampuan baik soft skill maupun hard skill para pegawai, DJKI telah menggelar beberapa kegiatan Opera yang merupakan salah satu program unggulan dalam rangka DJKI Aktif Belajar dan Mengajar. Program ini selaras dengan program yang diusung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly tahun 2022 yang menginginkan peningkatan sumber daya manusia di Kemenkumham. (ver/kad)


LIPUTAN TERKAIT

DJKI dan Kemenko Lakukan Koordinasi Untuk Pengembangan Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima kunjungan Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam rangka audiensi koordinasi tugas dan fungsi terkait pengembangan kekayaan intelektual (KI) nasional.

Kamis, 13 Maret 2025

Tolak Permohonan Banding Paten dari Kyoto University

Komisi Banding Paten Republik Indonesia (KBP RI) menolak permohonan banding atas penolakan permohonan paten nomor P00202000758 yang berjudul Zat untuk Mencegah dan/atau Mengobati Penyakit Alzheimer melalui sidang terbuka di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Kamis, 13 Maret 2024.

Kamis, 13 Maret 2025

Komersialisasi Indikasi Geografis: Strategi Branding Produk Khas Daerah

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) kembali menggelar Seri Webinar Edukasi Kekayaan Intelektual yang kedelapan dengan tema Komersialisasi Indikasi Geografis. Acara ini menghadirkan Ketua Tim Kerja Indikasi Geografis, Irma Mariana, yang menjelaskan pentingnya indikasi geografis sebagai alat branding bagi produk khas suatu daerah.

Senin, 10 Maret 2025

Selengkapnya