Menuju Kantor KI Terbaik Dunia, Dirjen KI Freddy Harris Harapkan Transparansi dan Pelayanan Publik Meningkat
Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Harris ingin membangun kantor kekayaan intelektual (IP) yang transparan, melayani publik dan memiliki database yang baik. Tiga hal tersebut menurutnya adalah kunci menuju 10 Kantor IP Terbaik di Dunia.
“Sejak 2017 kami sudah mencanangkan the best 10 IP office in the world,” ujar Freddy saat dikunjungi Ombudsman di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Senin, 13 Juli 2020.
“Saya sempat bertanya pada negara-negara yang berpengaruh di bidang KI, bagaimana menjadi member mereka. Saya amati sendiri jawabannya yaitu transparansi, ekselensi database dan public service, dan itu pas dengan Ombudsman kami lakukan,” lanjutnya.
Pemimpin asal Bukittinggi ini kemudian menjelaskan bahwa DJKI telah melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan visi menjadi kantor IP terbaik. DJKI telah membangun sistem pendaftaran online yang diharapkan mampu mengurangi pungli secara signifikan.
Sistem ini juga membantu pembangunan data yang lebih baik dan transparan. Masyarakat juga akan bisa terbantu karena bisa mendaftarkan dari mana saja dan kapan saja melalui web.
Indonesia juga berhasil menyelesaikan banyak backlog yang juga dialami banyak negara lain berkat sistem online. Sistem DJKI juga telah menjadi perwakilan Indonesia di Ajang Pameran Internasional Inovasi Pelayanan Publik the 2ndASEAN-RoK Ministerial Roundtable and Exhibition on Public Service Innovation di Busan, Korea Selatan. DJKI berhasil melahirkan inovasi Pencatatan Hak Cipta dengan Teknologi Kriptografi.
Sebagai catatan, DJKI telah menggunakan sistem pendaftaran online sejak 17 Agustus 2019. Pada masa pandemi, DJKI telah membuka Loket Virtual untuk penyerahan dokumen pasca permohonan.
Permohonan online ini juga telah terbukti menjaga stabilitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Permohonan KI di masa pandemi. DJKI juga telah berkontribusi mengumpulkan PNBP sebesar Rp 387.624.530.645 pada semester I 2020. Jumlah ini meningkat dibanding PNBP pada semester yang sama tahun lalu dengan capaian angka Rp Rp300.682.333.000.
Penulis: KAD
Editor: AMH
“Sejak 2017 kami sudah mencanangkan the best 10 IP office in the world,” ujar Freddy saat dikunjungi Ombudsman di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Senin, 13 Juli 2020.
“Saya sempat bertanya pada negara-negara yang berpengaruh di bidang KI, bagaimana menjadi member mereka. Saya amati sendiri jawabannya yaitu transparansi, ekselensi database dan public service, dan itu pas dengan Ombudsman kami lakukan,” lanjutnya.
Pemimpin asal Bukittinggi ini kemudian menjelaskan bahwa DJKI telah melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan visi menjadi kantor IP terbaik. DJKI telah membangun sistem pendaftaran online yang diharapkan mampu mengurangi pungli secara signifikan.
Sistem ini juga membantu pembangunan data yang lebih baik dan transparan. Masyarakat juga akan bisa terbantu karena bisa mendaftarkan dari mana saja dan kapan saja melalui web.
Indonesia juga berhasil menyelesaikan banyak backlog yang juga dialami banyak negara lain berkat sistem online. Sistem DJKI juga telah menjadi perwakilan Indonesia di Ajang Pameran Internasional Inovasi Pelayanan Publik the 2ndASEAN-RoK Ministerial Roundtable and Exhibition on Public Service Innovation di Busan, Korea Selatan. DJKI berhasil melahirkan inovasi Pencatatan Hak Cipta dengan Teknologi Kriptografi.
Sebagai catatan, DJKI telah menggunakan sistem pendaftaran online sejak 17 Agustus 2019. Pada masa pandemi, DJKI telah membuka Loket Virtual untuk penyerahan dokumen pasca permohonan.
Permohonan online ini juga telah terbukti menjaga stabilitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Permohonan KI di masa pandemi. DJKI juga telah berkontribusi mengumpulkan PNBP sebesar Rp 387.624.530.645 pada semester I 2020. Jumlah ini meningkat dibanding PNBP pada semester yang sama tahun lalu dengan capaian angka Rp Rp300.682.333.000.
Penulis: KAD
Editor: AMH
TAGS
#Agenda KILIPUTAN TERKAIT
DJKI Susun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025. Adapun rapat ini dilaksanakan untuk memastikan transparansi capaian yang telah diperoleh DJKI. Rapat yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu ini diikuti oleh para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan berlangsung di Ruang Rapat Gedung DJKI, Lantai 10, pada Kamis, 27 Maret 2025. Laporan ini akan disampaikan kepada Menteri Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DJKI selama tiga bulan pertama.(mkh/syl)
Kamis, 27 Maret 2025
DJKI Perkuat Penegakan Hukum KI dengan Aplikasi Berbasis AI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meluncurkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang khusus untuk penyidik dalam mengidentifikasi hak kekayaan intelektual misalnya seperti merek secara instan. Aplikasi ini memungkinkan penyidik untuk mendeteksi produk ilegal dengan cepat melalui pemindaian yang terhubung langsung ke database DJKI.
Kamis, 20 Maret 2025
DJKI dan MPA Asia Pacific Bahas Peran AI dalam Industri Film dan Hak Cipta
Motion Pictures Association (MPA) Asia Pacific melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum untuk membahas dampak kecerdasan buatan (AI) terhadap industri film serta kebijakan hak cipta di Indonesia.
Kamis, 20 Maret 2025
