Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerima dua pejabat eselon II baru. Sugito dilantik sebagai Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual (KI), menggantikan Dede Mia Yusanti yang telah memasuki masa purnabakti. Sementara itu, Ratna Pristiana Mulya resmi menjabat sebagai Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, menggantikan Anom Wibowo yang kini dilantik sebagai Direktur Intelijen Keimigrasian di Direktorat Jenderal Imigrasi.
Pelantikan kedua pejabat tersebut dilakukan bersama 49 pejabat manajerial dan nonmanajerial pada Rabu, 14 Agustus 2024 di Graha Pengayoman, Kemenkumham Jakarta. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dalam sambutannya menekankan pentingnya peran strategis yang diemban oleh para pejabat baru dalam meningkatkan kualitas layanan publik.
"Rotasi dan mutasi merupakan hal yang normal dalam dinamika birokrasi. Saudara-saudara memegang amanah untuk melakukan yang terbaik di posisi baru ini. Kita memerlukan figur pemimpin yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas serta kemampuan menginspirasi," ujar Yasonna.
Yasonna juga mengapresiasi kontribusi jajarannya yang telah mendukungnya selama 10 tahun masa baktinya sebagai Menteri Hukum dan HAM,sehingga perlahan dapat menorehkan prestasi. Ia berharap para pejabat, sebagai penerus, dapat melanjutkan dan mengembangkan inovasi tersebut, sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.
Yasonna berharap jajarannya dapat membawa semangat baru dalam menyesuaikan diri serta bertransisi dengan baik bersamaan dengan pergantian pimpinan nanti. Dia juga berharap para pegawai tidak kehilangan semangat untuk mengejar tujuan dan cita-cita diri yang tinggi serta mempersiapkan diri untuk meraih kesempatan.
"Ini bukan hanya tentang jabatan, tetapi juga tantangan untuk membuktikan diri sebagai pemimpin yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Saya berharap Saudara-saudara dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan semangat kolaborasi," tambah Yasonna.
Pelantikan ini menandai komitmen Kemenkumham dalam memperkuat pelayanan publik, khususnya di bidang kekayaan intelektual, serta mengedepankan kepemimpinan yang inovatif dan berorientasi pada hasil.
Pemerintah Indonesia terus mendorong pendaftaran merek sebagai langkah untuk melindungi kekayaan intelektual (KI). Berdasarkan data terkini, permohonan merek terbanyak pada tahun 2024 tercatat pada kelas-kelas barang dan jasa tertentu. Data ini memberikan gambaran jelas mengenai jenis usaha yang paling banyak didaftarkan mereknya di Indonesia, yang mencerminkan perkembangan bisnis yang terus meningkat di berbagai sektor.
Kamis, 15 Mei 2025
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam membangun birokrasi yang bersih dan profesional melalui webinar nasional bertema Integritas Pegawai DJKI: Menangkal Benturan Kepentingan Sejak Dini pada 15 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil dan transparan.
Kamis, 15 Mei 2025
Di tengah perubahan birokrasi yang semakin dinamis dan cepat, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus berinovasi dalam membentuk karakter aparatur yang adaptif dan unggul. Bersama Coachnesia, DJKI menyelenggarakan kegiatan Coaching untuk Akselerasi Karakter ASN Muda: Dari Potensi Menjadi Prestasi yang berlangsung pada Rabu, 14 Mei 2025 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum Republik Indonesia, Depok, Jawa Barat.
Rabu, 14 Mei 2025