Kenalkan IT Master Plan Melalui Opera DJKI
Jakarta - Direktorat Teknologi Informasi (TI) Kekayaan Intelektual (KI) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyelenggarakan Organisasi Pembelajar DJKI (Opera DJKI) melalui aplikasi zoom pada Jumat, 2 september 2022.
Kegiatan Opera DJKI dengan mengusung tema IT Masterplan 2020-2024 dibuka oleh Direktur TIKI Dede Mia Yusanti.
Menurut Dede, InformationTechnology Master Plan (ITMP) merupakan dokumen perencanaan yang berisi tentang penjabaran kondisi TI pada DJKI saat ini, target TI DJKI di masa depan, serta peta jalan pemanfaatan TI untuk periode 2020-2024.
“ITMP ini adalah suatu dokumen manajerial yang bermanfaat sebagai rujukan bagi seluruh pihak dalam melaksanakan perencanaan dan pengembangan TI,” ujar Dede.
Dede juga menjelaskan bahwa dokumen ITMP sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual tentang Penetapan Dokumen Information Technology Master Plan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2020-2024.
Selanjutnya, Dede juga menerangkan bahwa ITMP merupakan bagian dari penilaian kematangan indeks dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TI dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya.
Selain itu, SPBE juga bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, akuntabel, dan terpercaya.
“Jadi bapak ibu sekalian DJKI memang menetapkan ITMP, tetapi demikian butir-butir rencana yang ada di dalam ITMP harus sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah SPBE,” terang Dede.
“Kita tidak bisa sembarangan dalam melaksanakan sesuatu, tetapi semua terarah sesuai dengan kebijakan nasional yang diturunkan ke dalam kebijakan Kemenkumham dan DJKI sebagai bagian dari Kemenkumham akan menurunkannya ke dalam ITMP,” tambahnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Subkoordinator Perencanaan dan Standardisasi TI Novi Mirawanty dalam paparannya menjelaskan bahwa Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Direktorat TI KI pada tahun 2020 juga telah menyusun Enterprise Architecture (EA) DJKI yang menggambarkan Arsitektur TI.
Menurutnya, EA DJKI ini terdiri dari Arsitektur Layanan, Arsitektur Data, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastuktur, Arsitektur Keamanan, Arsitektur Organisasi, dan Arsitektur Tata Kelola dan Manajemen TI.
“EA DJKI ini akan diperbaharui secara periodik sesuai dengan hasil pengembangan dan perubahan kondisi TI di DJKI,” pungkas Novi. (daw/dit)
Kegiatan Opera DJKI dengan mengusung tema IT Masterplan 2020-2024 dibuka oleh Direktur TIKI Dede Mia Yusanti.
Menurut Dede, InformationTechnology Master Plan (ITMP) merupakan dokumen perencanaan yang berisi tentang penjabaran kondisi TI pada DJKI saat ini, target TI DJKI di masa depan, serta peta jalan pemanfaatan TI untuk periode 2020-2024.
“ITMP ini adalah suatu dokumen manajerial yang bermanfaat sebagai rujukan bagi seluruh pihak dalam melaksanakan perencanaan dan pengembangan TI,” ujar Dede.
Dede juga menjelaskan bahwa dokumen ITMP sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual tentang Penetapan Dokumen Information Technology Master Plan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2020-2024.
Selanjutnya, Dede juga menerangkan bahwa ITMP merupakan bagian dari penilaian kematangan indeks dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TI dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya.
Selain itu, SPBE juga bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, akuntabel, dan terpercaya.
“Jadi bapak ibu sekalian DJKI memang menetapkan ITMP, tetapi demikian butir-butir rencana yang ada di dalam ITMP harus sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah SPBE,” terang Dede.
“Kita tidak bisa sembarangan dalam melaksanakan sesuatu, tetapi semua terarah sesuai dengan kebijakan nasional yang diturunkan ke dalam kebijakan Kemenkumham dan DJKI sebagai bagian dari Kemenkumham akan menurunkannya ke dalam ITMP,” tambahnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Subkoordinator Perencanaan dan Standardisasi TI Novi Mirawanty dalam paparannya menjelaskan bahwa Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Direktorat TI KI pada tahun 2020 juga telah menyusun Enterprise Architecture (EA) DJKI yang menggambarkan Arsitektur TI.
Menurutnya, EA DJKI ini terdiri dari Arsitektur Layanan, Arsitektur Data, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastuktur, Arsitektur Keamanan, Arsitektur Organisasi, dan Arsitektur Tata Kelola dan Manajemen TI.
“EA DJKI ini akan diperbaharui secara periodik sesuai dengan hasil pengembangan dan perubahan kondisi TI di DJKI,” pungkas Novi. (daw/dit)
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Sidang KBP: Satu Paten Lolos, Satu Gugur
Jakarta - Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia menggelar sidang terbuka untuk dua permohonan banding uraian deskripsi dan klaim dari PT. SARANA KENTJANA INDO dan PT. Indonesia Power yang berlangsung pada 10 Maret 2026 di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Selasa, 10 Maret 2026
Lisensi Desain Industri: Kolaborasi Kreatif Tanpa Pabrik
Di tengah berkembangnya ekonomi kreatif, para desainer kini memiliki peluang lebih luas untuk memasarkan karyanya tanpa harus memiliki fasilitas produksi sendiri. Melalui skema lisensi desain industri, sebuah ide atau rancangan visual dapat diproduksi secara massal oleh mitra manufaktur yang telah memiliki kapasitas produksi dan jaringan distribusi. Model kolaborasi ini memungkinkan pemilik desain memperoleh royalti sekaligus memperluas jangkauan pasar, sehingga kreativitas dapat berkembang menjadi produk bernilai ekonomi tinggi.
Selasa, 10 Maret 2026
Perkuat Fondasi Profesionalisme, DJKI Asah Kompetensi Public Speaking Pegawai
Di era komunikasi yang semakin dinamis, peran aparatur tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga pada kemampuan menyampaikan informasi dan kebijakan secara tepat kepada masyarakat. Kompleksitas isu kekayaan intelektual mulai dari pelindungan, pemanfaatan, hingga penegakan hukum menuntut penyampaian pesan yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.
Selasa, 3 Maret 2026
