Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektua (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM saat ini tengah berupaya untuk mendapatkan sejumlah ISO demi meraih visi menjadi kantor berkelas dunia. Kendati demikian, DJKI tak hanya ingin mendapatkan sertifikat saja melainkan juga memperbaiki kualitas bisnis proses dalam memberikan pelayanan publik.
“Perolehan sertifikat ISO ini tujuannya ada dua. Yang pertama mendapatkan sertifikat sedangkan yang kedua adalah memperbaiki proses bisnis. Untuk memperbaiki alur bisnis, DJKI tidak boleh berhenti melakukan perbaikan setelah mendapatkan sertifikat,” ujar Wahyudin Lihawa CEO BSC Consulting (PT Batata Sistem Caraka) pada Rapat Kerja Teknis Penguatan Kinerja (Rakernis) DJKI Tahun Anggaran 2023 pada 20 Maret 2023 di Shangri-La Hotel Jakarta.
Menurut Wahyudin, ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan DJKI untuk memperbaiki bisnis proses sebelum DJKI mengantongi sertifikat ISO 9001:2015. Yang pertama Wahyudin menjelaskan tentang konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, sumber daya, operasional, evaluasi kinerja hingga peningkatan layanan.
“Kita perlu berangkat dari Rencana Strategis untuk memulai perencanaan yang baik dalam membangun program dan membangun ekspektasi yang disesuaikan dengan kondisi internal & eksternal yang berpengaruh terhadap kemampuan organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan,” jelas Wahyudin.
Selanjutnya, pimpinan DJKI harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmennya dalam sistem manajemen mutu DJKI. Hal itu dapat ditunjukkan dengan bertanggung jawab penuh terhadap sistem, melakukan evaluasi, memberikan arahan, menetapkan kebijakan, memberdayakan sumber daya yang ada, dan menetapkan peran tanggung jawab, dan wewenang.
“Pimpinan perlu mempedulikan bagaimana setiap sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik dan mengelola mereka sehingga memenuhi kebutuhan operasional layanan,” lanjutnya.
Tak ketinggalan, DJKI juga harus mengadakan Pelaksanaan Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi, Audit Internal, dan Tinjauan Manajemen. Evaluasi ini dibutuhkan agar DJKI mengetahui apa saja yang perlu ditingkatkan atau dievaluasi.
“Dengan melakukan evaluasi, kita akan dapat melakukan identifikasi ketidaksesuaian dan
tindakan korektif yang akan dilakukan dan melaksanakan perbaikan berkelanjutan,” pungkas Wahyudin.
Sebagai informasi, perolehan sertifikat ISO 9001:2015 merupakan salah satu program unggulan DJKI pada 2023. Sebelumnya, DJKI telah mendapatkan sertifikat 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan. (kad/daw)
Kementerian Hukum (Kemenkum) menggelar acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi pejabat manajerial dan non-manajerial, termasuk di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Acara yang berlangsung dengan khidmat ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemenkum Komjen Pol Nico Afinta.
Senin, 13 Januari 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja 2025 di Ruang Dirjen Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Dirjen Kekayaan Intelektual, Razilu, dan dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan DJKI.
Jumat, 10 Januari 2025
Dunia mode semakin dinamis dan mudah diakses oleh semua kalangan. Fenomena fast fashion telah menghadirkan beragam pilihan gaya terbaru dengan harga yang terjangkau, memungkinkan masyarakat untuk mengeksplorasi berbagai gaya tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.
Selasa, 7 Januari 2025
Rabu, 15 Januari 2025
Selasa, 14 Januari 2025
Selasa, 14 Januari 2025