Hasilkan Dokumen KAK yang Tertib, DJKI Ikuti Pendampingan Penyusunan Dokumen KAK Clearance
Jakarta - Direktorat Teknologi Informasi (TI) Kekayaan Intelektual (KI) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menghadiri undangan Rapat Penyusunan Dokumen Kerangka Acuan Kerja Usulan Clearance Tahun Anggaran 2022 pada Jumat, (10/09/2021).
Rapat yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi Kemenkumham ini menghadirkan narasumber dari Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).
Dalam kesempatan ini Budhi Pratomo Mahardiko, Kepala Seksi Layanan dan Pemeliharaan Infrastruktur Direktorat TI KI DJKI menyampaikan beberapa arah tujuan DJKI pada tahun 2022, yaitu tercapainya fasilitas infrastruktur data center Kemenkumham yang dikelola DJKI dapat memenuhi standar dan mendukung peningkatan pelayanan sistem informasi.
Budhi juga menyampaikan hasil yang diharapkan tersebut juga sebagai langkah untuk mendukung program strategis nasional Satu Data Kementerian Hukum dan HAM menuju Satu Data Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden No. 39 tahun 2019 dan Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal dan implementasi sistem Remot Workspace dan Kecerdasan Artifisial.
“Hasil ini diharapkan dapat mendukung program strategis nasional Satu Data Kementerian Hukum dan HAM menuju Satu Data Indonesia,” terang Budhi
Dengan mengikuti kegiatan ini diharapkan agar DJKI dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.
Selain itu juga diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Rapat yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi Kemenkumham ini menghadirkan narasumber dari Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).
Dalam kesempatan ini Budhi Pratomo Mahardiko, Kepala Seksi Layanan dan Pemeliharaan Infrastruktur Direktorat TI KI DJKI menyampaikan beberapa arah tujuan DJKI pada tahun 2022, yaitu tercapainya fasilitas infrastruktur data center Kemenkumham yang dikelola DJKI dapat memenuhi standar dan mendukung peningkatan pelayanan sistem informasi.
Budhi juga menyampaikan hasil yang diharapkan tersebut juga sebagai langkah untuk mendukung program strategis nasional Satu Data Kementerian Hukum dan HAM menuju Satu Data Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden No. 39 tahun 2019 dan Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal dan implementasi sistem Remot Workspace dan Kecerdasan Artifisial.
“Hasil ini diharapkan dapat mendukung program strategis nasional Satu Data Kementerian Hukum dan HAM menuju Satu Data Indonesia,” terang Budhi
Dengan mengikuti kegiatan ini diharapkan agar DJKI dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.
Selain itu juga diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum Sultra, Dorong Ekosistem KI di Daerah
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Hermansyah Siregar menerima audiensi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara yang dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tubagus Erif Faturahman beserta jajaran pada Selasa 14 April 2026 di ruang kerja Dirjen KI. Audiensi ini membahas penguatan ekosistem kekayaan intelektual (KI) di Sulawesi Tenggara, termasuk rencana penandatanganan nota kesepahaman dengan perguruan tinggi, pembentukan Sentra KI, serta peningkatan layanan KI berbasis wilayah.
Selasa, 14 April 2026
Libatkan Publik, DJKI Uji Penyesuaian Tarif PNBP untuk Transparansi Layanan KI
Sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kebijakan layanan publik yang transparan dan partisipatif, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum membuka ruang dialog melalui uji publik penyesuaian jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan kekayaan intelektual (KI).
Kamis, 9 April 2026
Komisi Banding Paten RI Gelar Sidang Terbuka: Dua Permohonan disetujui, Satu tidak disetujui
Jakarta - Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menggelar sidang terbuka untuk tiga permohonan banding atas uraian deskripsi dan klaim dari Inventprise, Inc., QUALCOMM INCORPORATED, 4teen4 Pharmaceuticals Gmbh di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Selasa, 9 April 2026.
Kamis, 9 April 2026
