Dukung Inventor Daerah, Patent One Stop Service Hadir di Sumatera Barat

Padang - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus berupaya dalam meningkatkan jumlah permohonan serta penyelesaian paten di Indonesia. Untuk itu, DJKI berkolaborasi dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sumatera Barat menggelar kegiatan Patent One Stop Service (POSS) pada Selasa, 04 Juni 2024.

Ruliana Pendah Harsiwi selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Sumatera Barat menyampaikan bahwa Sumatera Barat merupakan provinsi yang memiliki sumbangsih besar akan perkembangan paten.

“Tercatat, sebanyak 1.559 permohonan paten sudah diajukan ke DJKI. Angka ini merupakan angka tertinggi nomor enam se-Indonesia setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta,” ujar Ruliana saat membuka kegiatan POSS di Pangeran Beach Hotel Padang, Sumatera Barat. 

Ruliana berharap melalui kegiatan ini menjadi pemicu bagi seluruh inventor untuk terus mengeksplorasi, bereksperimen, dan mengembangkan inovasi guna menciptakan potensi-potensi paten baru. 

“Semoga kegiatan ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua, khususnya dalam meningkatkan pemahaman paten secara menyeluruh mulai dari tata cara pendaftaran, pengelolaan paten, hingga tahap komersialisasi paten,” lanjut Rusliana. 

Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Sumatera Barat Faisal Rahman menjelaskan bahwa dengan adanya pemahaman dan pelindungan paten memastikan bahwa para inventor dapat menikmati hasil dari kerja keras dan investasi mereka.

“Ini bukan hanya tentang melindungi hak individu, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan teknologi dan perekonomian. Paten memberikan pelindungan dan insentif bagi para pemikir kreatif untuk mewujudkan ide-ide mereka menjadi kenyataan,” ucap Faisal.

Pada kesempatan yang sama, Slamet Riyadi selaku Ketua Tim Kerja Permohonan dan Publikasi Paten menyampaikan untuk membuat inovasi tidak harus rumit. 

“Selama itu merupakan solusi masalah sehari-hari, ada unsur kebaruan, dan bisa bermanfaat untuk masyarakat maka  dapat didaftarkan sebagai paten,” pungkas Slamet.

Sebagai informasi, rangkaian kegiatan POSS ini terdiri dari beberapa layanan, diantaranya berupa pengenalan bisnis proses paten, asistensi/konsultasi drafting paten, fasilitasi pendaftaran paten, fasilitasi asistensi penyelesaian permohonan paten, pencetakan sertifikat paten, fasilitasi pemeliharaan paten, dan fasilitasi pelayanan hukum paten. (Arm/Sas)



TAGS

#Agenda KI

LIPUTAN TERKAIT

DJKI Ikut Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN Kemenkumham Semester I

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) ikut serta dalam Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Semester I Tahun 2024. Kegiatan diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada 15 – 18 Juli 2024 bertempat di Hotel Shangri-La Jakarta.

Senin, 15 Juli 2024

Tumbuhkan Pemahaman KI di Perguruan Tinggi, DJKI Beri Edukasi Drafting Paten Seri Kedua

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM melanjutkan Edukasi Paten Drafting Seri Kedua sebagai langkah strategis untuk meningkatkan jumlah permohonan paten di perguruan tinggi Indonesia. Kegiatan yang berlangsung pada 15 hingga 19 Juli 2024 di Gedung DJKI Lt. 8 ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada para inventor tentang pentingnya pelindungan paten.

Senin, 15 Juli 2024

Tingkatkan Kompetensi Pegawai, DJKI Gelar Kegiatan Pelayanan Prima

Dalam memberikan pelayanan prima, tentunya diperlukan sumber daya manusia (SDM) dengan integritas tinggi. Hal ini menjadi salah satu perhatian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selasa, 2 Juli 2024

Selengkapnya