DJKI Perkuat Peran Konsultan KI Melalui Pembentukan Majelis Pengawas

Jakarta - Konsultan Kekayaan Intelektual (KI) merupakan salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam pengajuan dan pengurusan permohonan KI. Oleh sebab itu, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Konsultan KI dibentuklah Majelis Pengawas guna memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan KI yang menjadi bagian dari kinerja dan profesi Konsultan KI.

”Kami dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tentu saja sangat berharap bahwa Konsultan KI sebagai salah satu mitra utama dari DJKI dapat membantu menggali potensi KI di tanah air,” ujar Direktur Kerja Sama dan Edukasi Yasmon dalam kegiatan Konsinyering Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Tata Kerja Majelis Pengawas Konsultan KI (MPPKI), Selasa, 17 September 2024.

Yasmon juga menyampaikan bahwa dalam The Third Belt and Road High-Level Conference on Intellectual Property (3rd BRIPCON) di Beijing disampaikan bahwa di tahun 2023 China menerima hampir 5 juta permohonan Paten dengan rincian 1,2 juta permohonan paten biasa dan 3,8 juta permohonan paten sederhana.

Di sisi lain, permohonan paten di Indonesia yang masuk melalui DJKI hanya berjumlah sekitar 15 ribu permohonan dari sekian banyaknya perguruan tinggi yang ada di tanah air.  

“Dari sisi global, dalam melakukan penguasaan di bidang paten, China tidak main-main. Sedangkan di Indonesia sendiri, dari sekitar 4700 perguruan tinggi, hanya sekitar 278 perguruan tinggi yang baru mengajukan permohonan paten. Jadi memang luar biasa yang telah dilakukan Pemerintah China saat ini, kalau dilihat dari sisi permohonan paten,” ungkap Yasmon.

Pada kesempatan yang sama Yasmon juga menyinggung terkait dengan pembukaan pelatihan calon Konsultan KI. Pertanyaan tersebut sudah sering ditanyakan, tidak hanya di Jakarta tetapi juga di beberapa daerah.

”Merespon permohonan ini, tentunya kami juga akan meminta masukan dari asosiasi terkait, misalnya Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI), terkait kebutuhan Konsultan KI. Setelah itu, kami pun dari DJKI akan melakukan evaluasi,” ucapnya.

Di akhir sambutannya, Yasmon berharap bahwa dengan diselenggarakannya kegiatan ini, dari sisi aspek pelaksanaan Konsultan KI, dapat lebih baik dikarenakan sudah ada majelis pengawasnya.

“Kami dari DJKI akan memfasilitasi semaksimal mungkin keberadaan MPKKI dan bagaimana majelis ini dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya. Harapannya, rancangan Juklak dan Juknis ini bisa disempurnakan dan dapat ditetapkan sehingga MPPKI bisa berjalan secara lebih efektif,” pungkasnya. 



TAGS

#Paten

LIPUTAN TERKAIT

Webinar DJKI-MyIPO Bekali UMKM Pemahaman Mendalam Prosedur Pendaftaran Merek

Sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO) menggelar Webinar Technology and Innovation Support Center (TISC) secara daring pada 24 Juni 2025. Mengusung tema 'Trademark Application and Examination Procedure', webinar ini bertujuan memperkuat pemahaman tentang sistem dan prosedur pendaftaran merek bagi anggota TISC serta pelaku UMKM di Indonesia dan Malaysia.

Selasa, 24 Juni 2025

DJKI dan Kanwil Jatim Gelar Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum Jawa Timur melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) tahun 2025. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari upaya DJKI dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang KI.

Selasa, 24 Juni 2025

Langkah-Langkah Mendapatkan Hak Eksklusif Merek

Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI), khususnya merek merupakan sistem yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik produk. Pelindungan ini juga membuka jalan menuju kesuksesan melalui inovasi yang timbul melalui ide serta dapat diaplikasikan dalam sebuah produk. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Tim Kerja Permohonan, Klasifikasi, Administrasi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Erick Christian Fabrian Siagian.

Senin, 23 Juni 2025

Selengkapnya