DJKI Melakukan Pertemuan dengan ADHKI Bahas Rencana Kerja Sama
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) diwakili oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo menerima kunjungan Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia (ADHKI) Nasser di Kantor DJKI pada Kamis, 20 Januari 2022. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai rencana kerja sama antara DJKI dan ADHKI.
"Kami dari ADHKI bersama dengan DJKI berencana untuk melaksanakan seminar nasional tentang sengketa paten, pelindungan rahasia dagang, dan kekayaan intelektual," jelas Nasser pada pertemuan.
Seminar yang akan dilaksanakan pada Februari 2022 ini turut melibatkan para pemangku kepentingan terkait di bidang kekayaan intelektual, seperti akademisi dari perguruan tinggi, dosen, inventor dan lainnya.
“Saat ini seminar akan kita adakan di tingkat nasional, tetapi ke depan seminar ini juga akan ditingkatkan menjadi seminar internasional bekerja sama dengan World Association for Medical Law,” ujarnya.
Adapun seminar ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pemilik kekayaan intelektual (KI) untuk melindungi karya mereka, terutama para inventor di bidang alat kesehatan.
Menurut Anom selaku Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI, dengan meningkatnya pemahaman atas pelindungan dan penyelesaian sengketa KI khususnya di bidang paten, maka akan semakin mendorong pertumbuhan paten dalam negeri.
"Kami dari pihak DJKI sangat mengapresiasi kedatangan perwakilan ADHKI, terutama untuk membahas rencana pelaksanaan seminar nasional tersebut. Harapannya seminar ini juga dapat meningkatkan kreativitas penemu-penemu alat kesehatan di indonesia untuk terus berinovasi," pungkas Anom.
Sebagai informasi, permohonan paten di Indonesia telah naik dari 10.857 pada 2020 menjadi 10.939 pada 2021. Hal ini disebabkan pencanangan Tahun Paten 2021 dan Safari Paten di 8 kota yaitu Semarang, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Palembang, Lampung, dan Manado.
"Kami dari ADHKI bersama dengan DJKI berencana untuk melaksanakan seminar nasional tentang sengketa paten, pelindungan rahasia dagang, dan kekayaan intelektual," jelas Nasser pada pertemuan.
Seminar yang akan dilaksanakan pada Februari 2022 ini turut melibatkan para pemangku kepentingan terkait di bidang kekayaan intelektual, seperti akademisi dari perguruan tinggi, dosen, inventor dan lainnya.
“Saat ini seminar akan kita adakan di tingkat nasional, tetapi ke depan seminar ini juga akan ditingkatkan menjadi seminar internasional bekerja sama dengan World Association for Medical Law,” ujarnya.
Adapun seminar ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pemilik kekayaan intelektual (KI) untuk melindungi karya mereka, terutama para inventor di bidang alat kesehatan.
Menurut Anom selaku Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI, dengan meningkatnya pemahaman atas pelindungan dan penyelesaian sengketa KI khususnya di bidang paten, maka akan semakin mendorong pertumbuhan paten dalam negeri.
"Kami dari pihak DJKI sangat mengapresiasi kedatangan perwakilan ADHKI, terutama untuk membahas rencana pelaksanaan seminar nasional tersebut. Harapannya seminar ini juga dapat meningkatkan kreativitas penemu-penemu alat kesehatan di indonesia untuk terus berinovasi," pungkas Anom.
Sebagai informasi, permohonan paten di Indonesia telah naik dari 10.857 pada 2020 menjadi 10.939 pada 2021. Hal ini disebabkan pencanangan Tahun Paten 2021 dan Safari Paten di 8 kota yaitu Semarang, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Palembang, Lampung, dan Manado.
TAGS
#PenyidikanLIPUTAN TERKAIT
DJKI Susun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025. Adapun rapat ini dilaksanakan untuk memastikan transparansi capaian yang telah diperoleh DJKI. Rapat yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu ini diikuti oleh para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan berlangsung di Ruang Rapat Gedung DJKI, Lantai 10, pada Kamis, 27 Maret 2025. Laporan ini akan disampaikan kepada Menteri Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DJKI selama tiga bulan pertama.(mkh/syl)
Kamis, 27 Maret 2025
DJKI Perkuat Penegakan Hukum KI dengan Aplikasi Berbasis AI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meluncurkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang khusus untuk penyidik dalam mengidentifikasi hak kekayaan intelektual misalnya seperti merek secara instan. Aplikasi ini memungkinkan penyidik untuk mendeteksi produk ilegal dengan cepat melalui pemindaian yang terhubung langsung ke database DJKI.
Kamis, 20 Maret 2025
DJKI dan MPA Asia Pacific Bahas Peran AI dalam Industri Film dan Hak Cipta
Motion Pictures Association (MPA) Asia Pacific melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum untuk membahas dampak kecerdasan buatan (AI) terhadap industri film serta kebijakan hak cipta di Indonesia.
Kamis, 20 Maret 2025
