DJKI Lakukan Evaluasi dan Monitoring Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Madura

Madura - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Timur melakukan kegiatan evaluasi dan monitoring inventarisasi kekayaan intelektual komunal (KIK) selama dua hari dari tanggal 1-2 Maret 2023.

Pada kegiatan evaluasi dan monitoring inventarisasi KIK ini, delagasi DJKI yang diwakili Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI menyambangi Sentra Batik di daerah Kabupaten Bangkalan Madura, yaitu Sentra Batik Zulfah dan UPT Batik Tanjung Bumi.

Dalam kunjungan ke sentra batik, DJKI menilai bahwa Batik Madura memiliki motif asli yang khas dengan proses produksi masih menggunakan cara tradisional, yaitu dengan teknik “gentongan”.

Teknik gentongan merupakan proses pembuatan Batik dengan merendam kain batik yang telah di beri motif tulis direndam selama 3-12 bulan pada gentong yang telah diberi pewarna alami yang berasal dari kayu dan daun.

Subkoordinator Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal dan Perpustakaan, Laina Sumarlina Sitohang mengatakan teknik ini untuk membuat warna lebih terang, jelas, lebih tahan lama di kain serta kain batik menjadi lebih halus.

Menurut Laina, berdasarkan informasi dari Dinas UMKM Kabupaten Bangkalan terdapat 114 Motif Batik asli Bangkalan yang memiliki nilai sejarah dan diwariskan secara turun menurun.

“Diantaranya motif ramo, banjar ramo, rongterong, perkaper dan rawan,” tuturnya.

Dirinya juga mengungkapkan bahwa Batik Madura ini banyak dipalsukan dan terancam kalah bersaing dalam sisi penjualan.

“Karena di luar daerah Bangkalan banyak ditemui batik cetak yang diproduksi secara digital dengan hasil produksi yang masih serta harga yang jauh lebih murah,” kata Laina.

Melalui kegiatan evaluasi dan monitoring inventarisasi KIK ini, ke depannya DJKI akan berkoordinasi dengan kementerian lembaga dan pemangku kepentingan terkait, serta pemerintah daerah untuk mengurai permasalahan mengenai kelestarian dan komersialisasi produk KIK.

Selain itu, DJKI bersama Kanwil Kemenkumham Jawa Timur juga melakukan pertemuan dengan Dinas Kebudayaan; Dinas Peindustrian dan Badan Perencanaan; Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tuban; Dinas Kebudayaan Kabupaten Kediri; Dinas Kebudayaan Kabupaten Pamekasan; Dinas UMKM Kabupaten Bangkalan dan Dinas Kebudayaan Kota Surabaya.

Pada pertemuan ini dicatatkan 2 KIK dari Kabupaten Tuban yaitu kesenian Kenthung Bate Tuban dan Motif Batik Kembang Waluh.



LIPUTAN TERKAIT

DJKI Fasilitasi Pemilihan Ketua Umum MPIG Nasional

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menyelenggarakan Forum Indikasi Geografis (IG) Nasional pada 12-13 Juni 2024 di Hotel Shangri-La Jakarta. Dalam kegiatan yang melibatkan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dari seluruh Indonesia ini DJKI juga memfasilitasi pemilihan Ketua Umum (Ketum) MPIG Nasional. Pemilihan dibuka oleh Direktur Merek dan IG Kurniaman Telaumbanua. Dalam arahannya, Kurniaman mengatakan Ketum MPIG terpilih diharapkan mampu menyusun berbagai macam program yang dapat mendorong IG terus berkembang hingga kancah internasional.(mkh/daw)

Kamis, 13 Juni 2024

Pentingnya Pelindungan Indikasi Geografis dalam Mendukung Perekonomian dan Ekspor di Indonesia

Pelindungan kekayaan intelektual (KI) merupakan hal yang sangat penting, baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Pemilik KI sendiri mendapatkan keuntungan dengan melindungi karya atau inovasi yang dibuatnya, terlebih lagi KI juga dapat membantu roda perekonomian suatu negara. Salah satu rezim KI yang berkontribusi dalam hal tersebut adalah Indikasi Geografis (IG).

Kamis, 13 Juni 2024

Batik Nitik dan Sasirangan: Dari Warisan Budaya Menjadi Kekayaan Ekonomi

Upaya pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk memajukan ekonomi masyarakat di setiap daerah tercermin dengan dukungan pelindungan hukum produk khas wilayah tersebut. Dengan pelindungan hukum indikasi geografis, produk dengan karakteristik yang unik tidak hanya akan terlindungi dari reputasi serta mutu produknya tetapi juga meningkatkan nilai produk di mata konsumen.

Rabu, 12 Juni 2024

Selengkapnya