DJKI Kuatkan Sistem Penelusuran Pangkalan Data Kekayaan Intelektual dengan Teknologi AI

Jakarta – Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas penelusuran kekayaan intelektual terdaftar atau tercatat di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI). Penguatan tersebut memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dengan tujuan mempercepat proses penelusuran kekayaan intelektual (KI) sebelum pemohon mengajukan permohonan di Indonesia.

Direktur Teknologi Informasi, Ika Ahyani mengungkapkan, implementasi AI dalam sistem pangkalan data ini akan meningkatkan efisiensi dan akurasi penelusuran. 

"Kami mengembangkan algoritma AI yang dapat memeriksa kemiripan dengan produk KI yang akan didaftarkan seperti merek, paten, atau desain industri secara otomatis. Ini akan mempercepat proses penelusuran dan mengurangi potensi sengketa di kemudian hari," ujarnya saat ditemui di Kantor DJKI, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.

Sebelumnya, proses penelusuran dan pemeriksaan kekayaan intelektual masih dilakukan berdasarkan nama atau pemilik hak, yang sering kali memakan waktu lama dan berisiko terjadi kesalahan. Dengan adanya AI, sistem dapat melakukan analisis data dengan lebih cepat dan akurat.

Ika menyampaikan pemohon juga dapat memanfaatkan PDKI untuk memantau status permohonan kekayaan intelektual yang telah diajukan selain memeriksa melalui akun pemohon secara berkala. Langkah ini diharapkan dapat semakin meningkatkan transparansi dan aksesibilitas bagi masyarakat serta pelaku usaha yang ingin mendaftarkan kekayaan intelektual mereka. 

"Pengguna teknologi ini dapat dengan mudah mencari informasi tentang status permohonan KI mereka melalui sistem berbasis AI yang memberikan hasil yang lebih tepat," tutur Ika.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap inovasi yang lahir di Indonesia mendapatkan pelindungan yang maksimal," tambahnya.

Dengan peningkatan teknologi AI berupa penelusuran menggunakan gambar dalam PDKI, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi perkembangan inovasi dan pelindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Namun, pengembangan sistem ini tetap membutuhkan peran serta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di bidang KI.

“AI ini seperti manusia yang harus terus dilatih supaya bisa meningkatkan keakuratan pencarian datanya. Oleh sebab itu, kami membutuhkan peran serta masyarakat juga untuk terus menggunakan sistem PDKI yang kami kembangkan ini supaya hasil dari penelusuran menjadi lebih akurat dan tepat, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal baik dari sebelum mengajukan permohonan maupun setelahnya,” pungkas Ika.



LIPUTAN TERKAIT

DJKI Resmikan Mobile IP Clinic Serentak se-Indonesia dalam Peringatan Hari KI Sedunia 2025

Tangerang – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum secara resmi membuka kegiatan Mobile Intellectual Property (IP) Clinic serentak di seluruh Kantor Wilayah se-Indonesia dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-25 yang dilaksanakan di Kantor DJKI Tangerang pada 26 April 2025. Dengan mengusung tema (KI) nasional Majukan Indonesia dengan Karya Kreatif dan Inovatif Anak Bangsa yang Terlindungi di Era Digital, acara ini menjadi momentum penting dalam mendorong pelindungan dan pengembangan kreativitas anak bangsa di era digital.

Sabtu, 26 April 2025

DJKI Evaluasi Sistem Digital, Siapkan Langkah Strategis Migrasi ke IPAS

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus melanjutkan reformasi digital dengan menyiapkan langkah strategis migrasi ke Industrial Property Administration System (IPAS). Sistem berbasis internasional ini dinilai dapat menghadirkan layanan kekayaan intelektual (KI) yang lebih efisien, aman, dan terintegrasi.

Kamis, 24 April 2025

Menemukan Titik Temu: Hak Cipta dan Hak Asasi Manusia di Era Digital

Di era digital yang semakin kompleks, hubungan antara hak cipta dan hak asasi manusia (HAM) menjadi sorotan penting. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum gelar webinar pada Kamis, 24 April 2025, di Kantor DJKI bersama Anggara Suwahju, Managing Director Chayra Law Center, menyoroti pentingnya mencari keseimbangan antara pelindungan terhadap pencipta karya dan kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi.

Kamis, 24 April 2025

Selengkapnya