DJKI Kini Punya Aplikasi Pemantau Kinerja Pegawai
Jakarta - Di era teknologi informasi yang berkembang sangat pesat ini, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus melakukan inovasi, salah satunya dengan menciptakan aplikasi yang dapat menilai kinerja pegawai, yaitu e-Performance.
“Aplikasi e-Performance ini adalah salah satu bagian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP),” ujar Widi Sutresna selaku Subkoordinator Pemantauan, Analisa dan Pelaporan wilayah I pada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI.
Guna memahami bagaimana cara mengisi e-Performance, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham menggelar Sosialisasi Penggunaan Aplikasi e-Performance yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada tanggal 18 Agustus 2022.
Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan DJKI Ranie Utami Ronie dalam membuka sosialisasi ini mengatakan aplikasi e-Performance akan terhubung dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
“Selama ini pengisian e-Performance DJKI sampai level eselon II itu semua yang mengisi adalah divisi program dan pelaporan (PPL) DJKI, sehingga para kepala sub bagian tata usaha (Kasubbag TU) mulai saat ini untuk pengisian aplikasi e-Performance kami limpahkan kembali kepada masing-masing unit Eselon II untuk mengisikannya,” ujarnya di Ruang Rapat Ali Said Lantai 17, Gedung Sentra Mulia.
Ranie juga berharap seluruh unit di lingkungan DJKI bisa mengisinya karena sudah menjadi tanggung jawab sampai pegawai masing-masing untuk aplikasi e-Performance. Widi menambahkan pengisian aplikasi ini wajib diisi oleh tiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan divisi karena merupakan bentuk realisasi perjanjian reformasi birokrasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).
“Ada tiga unsur besar di dalam sistem tersebut yaitu perencanaan kinerja, realisasi dan monitoring/ evaluasi. Sehingga kinerja kita bisa diukur. Setiap enam bulan sekali, hasil kita kemungkinan besar akan dievaluasi,” ujar Widi.
Sementara itu, tujuan dari diselenggarakannya kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun laporan e-Performance yang baik.
Sebagai informasi aplikasi e-Performance adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit organisasi.
Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.
Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh 52 peserta dari masing-masing unit Eselon II di lingkungan DJKI. Sedangkan yang bertindak sebagai pemateri adalah tim dari Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI. (dss/kad)
“Aplikasi e-Performance ini adalah salah satu bagian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP),” ujar Widi Sutresna selaku Subkoordinator Pemantauan, Analisa dan Pelaporan wilayah I pada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI.
Guna memahami bagaimana cara mengisi e-Performance, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham menggelar Sosialisasi Penggunaan Aplikasi e-Performance yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada tanggal 18 Agustus 2022.
Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan DJKI Ranie Utami Ronie dalam membuka sosialisasi ini mengatakan aplikasi e-Performance akan terhubung dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
“Selama ini pengisian e-Performance DJKI sampai level eselon II itu semua yang mengisi adalah divisi program dan pelaporan (PPL) DJKI, sehingga para kepala sub bagian tata usaha (Kasubbag TU) mulai saat ini untuk pengisian aplikasi e-Performance kami limpahkan kembali kepada masing-masing unit Eselon II untuk mengisikannya,” ujarnya di Ruang Rapat Ali Said Lantai 17, Gedung Sentra Mulia.
Ranie juga berharap seluruh unit di lingkungan DJKI bisa mengisinya karena sudah menjadi tanggung jawab sampai pegawai masing-masing untuk aplikasi e-Performance. Widi menambahkan pengisian aplikasi ini wajib diisi oleh tiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan divisi karena merupakan bentuk realisasi perjanjian reformasi birokrasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).
“Ada tiga unsur besar di dalam sistem tersebut yaitu perencanaan kinerja, realisasi dan monitoring/ evaluasi. Sehingga kinerja kita bisa diukur. Setiap enam bulan sekali, hasil kita kemungkinan besar akan dievaluasi,” ujar Widi.
Sementara itu, tujuan dari diselenggarakannya kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun laporan e-Performance yang baik.
Sebagai informasi aplikasi e-Performance adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit organisasi.
Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.
Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh 52 peserta dari masing-masing unit Eselon II di lingkungan DJKI. Sedangkan yang bertindak sebagai pemateri adalah tim dari Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI. (dss/kad)
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
KBP Tolak Satu dan Terima Satu Banding Paten
Jakarta – Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia menggelar sidang terbuka untuk membacakan putusan atas dua permohonan banding paten pada Kamis, 22 Oktober 2026, di Ruang Sidang Komisi Banding Paten, Lantai 7, Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Jakarta Selatan.
Kamis, 22 Oktober 2026
DJKI Himpun Masukan Publik untuk Penyempurnaan RIKIN 2027–2036
Semarang - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menyelenggarakan Uji Publik Program Penyusunan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Kekayaan Intelektual Nasional (RIKIN) Tahun 2027–2036 di Hotel Ciputra Semarang pada Rabu 21 Oktober 2026. Kegiatan ini bertujuan menghimpun masukan pemangku kepentingan untuk menyempurnakan arah kebijakan dan ekosistem kekayaan intelektual (KI) nasional untuk sepuluh tahun ke depan.
Rabu, 21 Oktober 2026
Dari Inovasi Menuju Pemanfaatan, Innovation Pitching Day Berlanjut di Hari Kedua
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum kembali mempertemukan inventor dengan dunia industri dalam hari kedua Innovation Pitching Day sebagai bagian dari Forum Bisnis Paten Indonesia 2026 pada 8 Oktober 2026 di Gedung DJKI, Jakarta. Kegiatan ini menjadi ruang bagi para inventor untuk memperkenalkan hasil penelitian dan invensinya kepada industri sekaligus membuka peluang pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam negeri.
Kamis, 8 Oktober 2026
